Berita Terkini

Sabtu, 03 Agustus 2024 07:00
222

Silaturahmi dengan Kepala Kajari Bale Bandung Baru, KPU KBB Jalin Sinergitas untuk Sukseskan Pilkada Serentak 2024

KPU BANDUNG BARAT- Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersilaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bale Bandung yang baru, yakni Donny Haryono Setyawan SH, MH, Kamis 1 Agustus 2024. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, kedatangan Komisioner KPU KBB ke Kajari Bale Bandung dalam rangka silaturrahmi dan memperkenalkan diri kepada Kepala Kajari Bale Bandung yang baru. "Pasca pergantian Kepala Kajari Bale Bandung, kita (Komisioner KPU KBB) langsung mengajukan audiensi dengan beliau (Donny Haryono Setyawan SH, MH)," kata Ripqi, Jumat 2 Agustus 2024. "Alhamdulillah disela-sela kesibukannya, beliau menerima kami pada 1 Agustus 2024," ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Ripqi menjelaskan, pihaknya menyampaikan berbagai hal terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik yang sudah, sedang maupun akan dilaksanakan. "Tujuan utamanya adalah menjalin sinergitas lembaga dalam menghadapi dan mensukseskan Pilkada 2024," jelasnya. Menurutnya, sebagai wujud nyata kerjasama dengan kejaksaan, pihak telah melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum bagi seluruh badan adhoc. "Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum kepada badan adhoc tersebut sudah berjalan dan agendanya dilaksanakan setiap hari Jumat," tuturnya. "Selain itu kita juga mengajak kepada kejaksaan untuk ikut serta melakukan monitoring, serta mengawasi tahapan-tahapan lain," ucapnya. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Bandung Barat, Deni Firman Rosadi menambahkan, silaturahmi dengan Kajari Bale Bandung dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara KPU KBB dan Kajari. "Ini momentum yang tepat bagi kami untuk memperkuat sinergitas menjelang Pilkada serentak 2024," katanya. Termasuk, memberikan edukasi dan bekal bagi badan adhoc melalui kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ini sebagai bekal bagi teman-teman Badan Adhoc agar lebih memahami tentang regulasi yang ada dalam setiap tahapan Pilkada di lapangan. "Jadi saat teman-teman adhoc menjalankan kinerja sesuai tupoksi pada setiap tahapan dengan baik, menjalankan pakta integritas dan regulasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran akan jauh," jelasnya. Apalagi, dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum terkait pelanggaran dalam Pilkada, sehingga pihaknya berharap teman-teman PPS se-KBB bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. "Kegiatan penyuluhan hukum bekerjasama dengan Kejari Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap hari Jumat di dua kecamatan. Kegiatan ini dimulai sejak 5 Juli hingga 16 Agustus 2024," katanya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Jumat, 02 Agustus 2024 18:00
113

Dampingi Langsung Verfak di Lapangan, Ketua PPK Sindangkerta: Manajemen dan Kerja Kolektif Lebih Efektif

KPU BANDUNG BARAT - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sindangkerta, Deni Saepudin secara langsung mendampingi kegiatan tahapan verifikasi faktual (verfak) tahap dua di Desa Cintakarya. Tak sendiri, dalam pelaksanaan verifikasi faktual tahap dua tersebut, Ketua PPK Kecamatan Sindangkerta itu juga didampingi penyelenggara Pemilihan lainnya, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Cintakarya. Ketua PPK Sindangkerta, Deni Saepudin mengatakan, pendampingan yang dilakukan dirinya untuk memastikan verifikasi faktual tahap dua bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat bisa berjalan lancar di tengah kesibukan para PPS dalam persiapan pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). "Manejemen waktu dan bekerja secara kolektif sangat efektif dikala tahapan yang sangat padat," kata Deni. Sebelumnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sindangkerta telah melaksanakan rapat koordinasi internal verifikasi faktual ke-2 di Kecamatan Sindangkerta. Berdasarkan hasil kegiatan verifikasi faktual ke-2 yang dilakukan PPK Sindangkerta di tujuh desa tercatat sebanyak 296 suara bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat untuk Pilkada serentak 2024 mendatang. Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Sindangkerta, Gimnastiar Bahri mengatakan, di tengah padatnya tahapan yang dilaksanakan PPK Sindangkerta pihaknya melaksanakan rakor internal. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memantapkan persiapan verifikasi faktual tahap dua yang tersebar di tujuh desa di Kecamatan Sindangkerta. "Dengan begitu verifikasi faktual tahap dua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan," kata Gimnastiar. Secara rinci, sebut Gimnastiar, hasil verifikasi faktual tahap dua yang dilakukan PPK Sindangkerta mencatat, Desa Cintakarya sebanyak 23 suara, Desa Sindangkerta sebanyak 2 suara, Desa Cikadu 1 orang dan Desa Cicangkanggirang sebanyak 229 suara. "Desa Mekarwangi sebanyak 4 suara, Desa Puncaksari sebanyak 35 suara dan Desa Weninggalih sebanyak 2 suara," sebut Gimnastiar. (Media Center KPU KBB)  

Selengkapnya
Rabu, 31 Juli 2024 20:00
158

Jelang Pleno Hasil Coklit, PPK Gununghalu Gelar Rakor Bersama Seluruh ODP PPS

KPU BANDUNG BARAT - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gununghalu melakukan berbagai persiapan jelang pleno hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2024. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tim operator data pemilih (ODP) Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar di Sekretariat PPK Gununghalu, Selasa 30 Juli 2024. “Rakor persiapan pleno itu melibatkan seluruh PPK dan ODP PPS se-Kecamatan Gununghalu,” kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Gununghalu, Nurjen Abduh, Rabu 31 Juli 2024. Pria yang akrab disapa Kang Ujen ini menuturkan, dalam persiapan rakor bersama seluruh ODP PPS se-Kecamatan Gununghalu membahas terkait analisis kegandaan nama pemilih. “Termasuk nomor induk kependudukan (NIK)-nya untuk diunggah ke Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih untuk dijadikan data pemilih sementara (DPS),” ujarnya. “Bahkan hari ini pun dilaksanakan upload data ke Aplikasi Sidalih oleh ODP PPK di KPU Kabupaten Bandung Barat,” katanya. Biasanya, ungkap Kang Ujen, adanya kasus data ganda disebabkan pendataan yang dilakukan oleh dua Pantarlih dari tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda. Contoh kasus, ada seorang pemilih tinggal di TPS 1, sementara dia punya toko yang berada di TPS lain di desa berbeda dan didata oleh Pantarlih yang berbeda, sehingga data yang bersangkutan menjadi ganda. “Solusinya harus dilakukan koordinasi antara Pantarlih atau ODP tiap PPS,” ujarnya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Rabu, 31 Juli 2024 12:14
132

Manfaatkan PHBN, PPK Rongga Gencar Sosialisasikan Pilkada Serentak 2024 dengan Memasang Spanduk dan Mengajak Masyarakat

KPU BANDUNG BARAT -- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rongga punya cara tersendiri untuk secara kontinyu melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Salah satunya dengan memanfaatkan momentum peringatan hari besar nasional (PHBN) yang kerap diperingati setiap tahunnya. Kali ini, jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79, PPK Rongga menyebar berbagai alat peraga sosialisasi (APS) berupa spanduk di turnamen sepakbola yang digelar di 8 desa. Desa tersebut antara lain, Desa Cibedug, Desa Bojong, Desa Bojongsalam, Desa Cibitung, Desa Cicadas, Desa Cinengah, Desa Sukamanah dan Desa Sukaresmi. "Agar sosialisasi Pilkada serentak 2024 ini bisa dilakukan secara masif, kami memanfaatkan momentum PHBN dengan menyebar spanduk sosialisasi," kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Rongga, Cecep Kurniawan, Rabu 31 Juli 2024. Cecep menilai, menyebar spanduk ataupun alat sosialisasi lainnya bisa menjadi sarana yang efektif untuk menginformasikan bahwa akan ada Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024. "Kebetulan ada delapan desa di Kecamatan Rongga yang menggelar pertandingan sepakbola," katanya. Menurutnya, dalam pertandingan sepakbola tersebut jumlah penontonnya pun cukup banyak. Sehingga, PPK memanfaatkan hal itu untuk melakukan sosialisasi Pilkada. "Kita lakukan sosialisasi dengan memasang spanduk, termasuk mengajak masyarakat di sela-sela pertandingan untuk turut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 nanti," ucapnya. *** (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Rabu, 31 Juli 2024 07:00
134

PPK Parongpong Siap Gencarkan Sosialisasi Pilkada bagi 14 Segmen Masyarakat

KPU BANDUNG BARAT, - Panitia Pemilihan Kecamatan Parongpong (PPK) Kabupaten Bandung Barat siap menggencarkan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 bagi 14 segmen masyarakat. Langkah ini guna menggenjot partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.  14 segmentasi sasaran sosialisasi ini telah ditetapkan KPU Bandung Barat meliputi pemilih pemula, disabilitas, kaum perempuan, petani, milenial, kelompok marjinal, tokoh masyarakat, kelompok keagamaan, peternak dan pegiat perikanan, lansia, forum RT dan RW, mahasiswa dan pelajar, pelaku transportasi, serta guru.  "KPU sudah keluarkan 14 segmen masyarakat yang jadi sasaran sosialisasi. Nah ini akan kita petakan di wilayah Parongpong lalu nanti diatur jadwal dan pola paling efektif sosialisasinya," kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Parongpong Ghinan Alifahmi.  Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih Bandung Barat tahun 2015 mencapai 70 persen, tahun 2017 mencapai 74,5 persen, tahun 2018 mencapai 73,24 persen, tahun 2024 mencapai 84,82 persen. Gencarnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat akan sangat menentukan tingkat partisipasi dalam pemilu.  "Kami di Parongpong khususnya ingin memasang target partisipasi pemilih melebihi dari tahun sebelumnya, minimal 85 persen. Makanya kita optimalkan sosialisasinya," papar Ghinan.  Selain melakukan pertemuan dan forum interaktif, PPK Parongpong bakal melakukan sosialisasi terbuka dengan memanfaatkan mobil keliling. Khusus untuk mobil keliling, bakal menyasar pusat-pusat keramaian seperti pasar, selasar masjid, dan ruang publik lainnya.  "Jadi pola sosialisasinya kita sesuaikan dengan segmentasi. Karena tiap segmen punya karakter yang berbeda-beda, jadi pola sosialisasinya juga gak bisa dipukul rata disamakan," tandasnya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Senin, 29 Juli 2024 07:00
208

Coklit Rampung 100 Persen, KPU KBB Minta PPS dan PPK Kroscek Ulang Hasil Kerja Pantarlih

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024. Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU KBB, Rini Septiyani mengatakan, progres pencoklitan di Bandung Barat telah selesai 100 persen pada 18 Juli 2024 lalu. Hasilnya, tercatat sebanyak 1.315.016 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 untuk Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Langkah yang pihaknya lakukan berikutnya, jelas Rini, melakukan kroscek ulang hasil kerja rekan-rekan Pantarlih dengan PPS baik secara manual maupun dengan aplikasi e-coklit. "Rakor ini bertujuan agar rekan-rekan PPS dan PPK dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk penetapan DPS di tiap tingkatnya berjalan lancar dan akurat, serta sesuai dengan hasil pengolahan data yang dilakukan melalui aplikasi," kata Rini. Selain itu, Rini menegaskan, pasca rampungnya 100 persen progres coklit tak lantas membuat rekan-rekan PPK dan PPS ini selesai dari tugasnya. Pasalnya, mereka tetap harus bekerja dan berkoordinasi dengan Pantarlih untuk mengkroscek ulang form A daftar pemilih hasil coklit, form A daftar pemilih potensial hasil coklit, formulir model A laporan hasil coklit, Berita Acara (BA) serah terima hasil coklit dan buku kerja pantarlih yang kemudian disandingkan dengan hasil yang ada di aplikasi e-coklit.  "Alhamdulillah hasilnya tidak ada selisih baik di manual maupun aplikasi," paparnya. Pihaknya tak memungkiri jika pada saat kroscek ulang hasil kerja Pantarlih dalam aplikasi, rekan-rekan PPK dan PPS menemui kendala, misalnya dalam penempatan TPS, perubahan penulisan nama dan kegandaan.  "Namun karena aktifnya koordinasi dan komunikasi di antara Pantarlih, PPS, PPK dan operator Sidalih kebanggaan Bandung Barat kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan," katanya. Dalam kesempatan itu, Rini juga tak pernah bosan untuk menyampaikan agar rekan-rekan PPS dan PPK terus merapikan dan memperbaiki pengolahan data dalam aplikasi. "Karena data tersebut sifatnya dinamis, sehingga harus juga berkoordinasi dengan PKD atau Panwascam," ujarnya. Rini juga mengimbau kepada warga Bandung Barat baik yang sudah dicoklit maupun ada yang merasa belum dicoklit pasca pengumuman DPS bisa melakukan pengecekan melalui website Cek DPT online.kpu.go.id. "Bisa juga datang ke sekretariat badan adhoc kami PPS dan PPK terdekat bagi warga Bandung Barat yang belum tercoklit," imbaunya.*** (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya