Berita Terkini

141

PPK Rongga Petakan 3 TPS Sulit Diakses, Siapkan Alternatif dalam Distribusi Logistik

KPU BANDUNG BARAT, - Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memetakan 3 lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling sulit diakses. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan sejumlah skema dalam proses pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pemetaan awal, tecatat ada tiga TPS sulit diakses dari sisi ketersediaan infrastruktur yakni TPS 05 Kampung Langkob, Desa Bojongsalam, TPS 13 Kampung Cipiring, Desa Cicadas, dan TPS 05 Kampung Babakan Jampang Desa Cibitung. "Kami sudah petakan TPS paling sulit akses. Jumlahnya ada tiga TPS di tiga desa. Ini juga berdasarkan hasil pengalaman pada pelaksanaan Pemilu kemarin," kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Rongga Cecep Kurniawan.  Kondisi tiga TPS ini sulit diakses karena kondisi jalan masih tanah merah. Selain itu, jarak dari sekretariat PPK Rongga sangat jauh dan harus melewati lembah dan bukit. Untuk sampai ke lokasi, warga harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi agar bisa melewati trek tanah yang licin.  "Kondisi jalan ke sana masih tanah merah. Kalau hujan pasti licin. Saat pemilu kita pakai kendaraan khusus untuk distribusi logistik," papar Cecep.  Dengan kondisi itu, PPK dan petugas penyelenggara Pilkada Serentak 2024 bakal menyiapkan sejumlah skema dalam proses distribusi. Skema tersebut akan mempertimbangkan kondisi geografis TPS dan cuaca. Alternatif pertama, logistik akan diangkut oleh sepeda motor warga yang sudah dimodifikasi, apabila tidak memungkinkan akan dipikul jalan kaki. "Kita lihat nanti seperti apa kondisinya. Yang jelas kami siapkan beberapa skema supaya logistik sampai di tujuan," tandasnya. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
145

Hari ini, KPU KBB Serahkan Berkas Anggota DPRD KBB Terpilih Pemilu 2024 dan Persyaratan Pelantikan Calon Dewan Terpilih kepada Sekretaris Dewan

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyerahkan berkas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB terpilih pada Pemilu 2024 lalu. Berkas Anggota DPRD KBB terpilih itu diserahkan secara langsung Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman didampingi Sekretaris KPU KBB, Olina Theresia dan diterima Sekretaris DPRD KBB, Rony Rudyana. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, hari ini pihaknya telah menyerahkan berkas Anggota DPRD KB terpilih pada Pemilu 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyerahkan berkas persyaratan pelantikan calon dewan terpilih kepada Sekretaris Dewan (Sekwan). "Itu sesuai dengan Surat Keputusan KPU KBB Nomor 43 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD KBB tahun 2024," kata Ripqi, Jumat 26 Juli 2024. Menurutnya, ada 8 partai politik berhasil meraih kursi di DPRD KBB periode 2024-2029. Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno KPU KBB tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih di Green Forest Parongpong, Selasa 28 Mei 2024 lalu. "Ada tiga partai politik yang meraih 8 kursi, yaitu PKS, Golkar, dan Gerindra, PKB meraih 6 kursi, sementara Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan NasDem masing-masing meraih 5 kursi," sebutnya. Akan tetapi, ada 2 partai politik yang kali ini tidak berhasil menempatkan kadernya di DPRD KBB, yakni  PPP dan Perindo. Padahal di Pemilu 2019, PPP meraih tiga kursi, sedangkan Perindo 1 kursi. “Kami telah merampungkan tahapan terakhir dari semua tahapan Pemilu 2024 menetapkan kursi di masing-masing partai politik dan penetapan 50 calon terpilih yang akan duduk di DPRD KBB,” kata Ripqi. Kendati PKS, Golkar, dan Gerindra sama-sama meraih 8 kursi, suara PKS jauh lebih banyak dibandingkan dua partai lainnya. Disusul Golkar dan Gerindra. "Kemudian untuk menentukan perolehan suara partai politik ke kursi DPRD menggunakan metode Sainte Lague," katanya. Ripqi menjelaskan, metode Sainte Lague berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). “Dalam ketentuan sistem Sainte Lague itu bilangan pembagi pemilih dibagi satu bagi tiga bagi lima dan seterusnya," jelasnya.  "Memang kalau saya lihat kalau perolehan suara dari masing-masing partai politik di masing-masing dapil itu tidak ada yang mendapatkan tiga kursi artinya habis dipembagian ke tiga,” sambungnya. Ripqi menyebut, di Kabupaten Bandung Barat terbagi 5 dapil, antara lain Dapil 1 ada 11 kursi, Dapil 2 terdiri dari 10 kursi, Dapil 3 ada 11 kursi, Dapil 4 ada 9 kursi, dan Dapil 5 ada 9 kursi. “Pembagian masing-masing dapil ini berbeda-beda? Kami melihat pada jumlah penduduk yang berbeda-beda sehingga itu berpengaruh terhadap kuota kursi di masing-masing dapil,” sebutnya. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
113

Gelar Rakor dengan Forkopimda KBB, Ketua KPU Pastikan Semua Stakeholder Komitmen Sukseskan Pilkada Serentak 2024

KPU BANDUNG BARAT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat koordinasi jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kamis 25 Juli 2024. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasim, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rismanto, Komandan Komando Distrik Militer 0609/Cimahi, Kepala Kepolisian Resort Cimahi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung. Bawaslu KBB, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KBB, Kepala Dinas Perhubungan KBB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KBB, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah KBB. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024 dan pentingnya sinergi semua pihak. Hal itu dilakukan demi terwujudnya Pemilu Kepala Daerah Serentak yang aman dan demokratis pada tahun 2024, sehingga harus dilakukan berbagai upaya yang komprehensif. "Rakor dengan Forkopimda alhamdulillah semua punya komitmen untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024," kata Ripqi. Menurutnya, semua stakeholder berkomitmen siap terlibat dalam tahapan apapun demi suksesnya perhelatan Pilkada serentak 2024, khususnya di Bandung Barat pada 27 November 2024 mendatang. Termasuk, Polres Cimahi dan jajaran siap menerjunkan personel untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali itu. "Kami juga akan menindaklanjuti pemetaan Tempat Pemungutan suara (TPS), khususnya di wilayah yang rawan bencana," katanya. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
132

Pastikan Tak ada Potongan saat Penyerahan Honor Pantarlih, PPK Cihampelas Lakukan Monitoring di 10 Desa Secara Serentak

KPU BANDUNG BARAT -- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cihampelas melaksanakan monitoring penyerahan honor bagi petugas Pantarlih di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada potongan apapun saat pembagian honor Pantarlih tersebut. Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Cihampelas, Faizal Abdurrahman mengatakan, monitoring penyerahan honor ini perlu diawasi agar hak-hak para petugas Pantarlih yang selama ini bekerja keras dan berdedikasi aman dari hal-hal yang tak diinginkan. "Alhamdulillah penyerahan honor Pantarlih di 10 desa di wilayah Kecamatan Cihampelas berjalan dengan lancar," kata Faizal, Kamis 25 Juli 2024. Selain itu, penyerahan honor bagi para petugas Pantarlih di wilayah Kecamatan Cihampelas dipastikan mengikuti dengan arahan dan sesuai mekanisme yang ada. "Kami pastikan tidak ada potongan oleh pihak tertentu," tegas Faizal. Tak hanya itu, lanjut Faizal, sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara PPK dan PPS di Cihampelas berjalan dengan baik. Bahkan, PPS bekerja sesuai dengan arahan PPK dan KPU Kabupaten Bandung Barat. "Oleh karena itu, PPK Cihampelas memastikan PPS yang ada di wilayahnya bisa menjaga komitmen dan integritasnya dalam memberikan honor bagi Pantarlih," ucapnya. Dalam monitoring penyerahan honor bagi Pantarlih, jelas Faizal, masing-masing anggota PPK bertugas di dua desa, antara lain Ketua PPK Cihampelas bertugas memonitoring Desa Pataruman dan Desa Situwangi, Divsos dan SDM bertugas di Desa Cihampelas dan Desa Singajaya. Kemudian, Divisi Data dan Informasi bertugas di Desa Mekarmukti dan Desa Tanjungwangi, Divisi Teknis bertugas di Desa Mekarjaya dan Desa Cipatik. Terakhir, Divisi Logistik bertugas melakukan monitoring di Desa Tanjungjaya dan Desa Citapen. "Kami seluruh jajaran PPK Cihampelas menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 362 petugas Pantarlih, sekaligus mengapresiasi kinerja rekan-rekan semua yang telah melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) selama satu bulan ini," ungkap Faizal. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
97

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Badan Adhoc Kembali Digelar KPU KBB, Kali ini di Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menggelar kegiatan penyuluhan bagi badan adhoc pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024. Berbeda dengan biasanya, jika kegiatan penyuluhan hukum rutin dilaksanakan setiap hari Jumat setiap pekan, dikarenakan adanya peringatan HUT Kejaksaan ke-64, kegiatan kali ini dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juli 2024 di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cikalongwetan. Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Cipeundeuy, Farhan Fathur Rohman mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan bekal penting bagi seluruh badan adhoc, terutama bagi Panitia Pemungutan suara (PPS) agar bisa lebih memahami payung hukum yang menjadi pedoman mereka saat bertugas. Selain itu mereka bisa menjalankan tugas dan fungsi dijalur yang tepat dalam setiap tahapan Pilkada serentak 2024 yang bakal digelar 27 November 2024 mendatang, katanya. Rencananya, sambung Farhan, kegiatan penyuluhan hukum di Kecamatan Cipeundeuy akan menghadirkan jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat serta jajaran Sekretariat KPU. “Kami berharap dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum terkait pelanggaran Pilkada ini, teman-teman PPS bisa lebih berhati-hati di lapangan,” katanya. “Jadi saat teman-teman adhoc menjalankan kinerja sesuai tupoksi pada setiap tahapan dengan baik, menjalankan pakta integritas dan regulasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran akan jauh,” katanya. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Deni Firman Rosadi menambahkan, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ini sebagai bekal bagi teman-teman Badan Adhoc agar lebih memahami tentang regulasi yang ada dalam setiap tahapan Pilkada di lapangan. “Jadi saat teman-teman adhoc menjalankan kinerja sesuai tupoksi pada setiap tahapan dengan baik, menjalankan pakta integritas dan regulasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran akan jauh,” jelasnya. Apalagi dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum terkait pelanggaran dalam Pilkada, sehingga berharap teman-teman PPS se-KBB bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Kegiatan penyuluhan hukum bekerja sama dengan Kejari Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Tapi karena besok bersamaan dengan peringatan HUT Kejaksaan ke-64, kegiatan ini dimundurkan ke hari Kamis ini,” katanya. (Media Center KPU KBB)  


Selengkapnya
135

Proses Coklit Rampung 100 Persen, KPU KBB Apresiasi Kinerja PPK, PPS dan Pantarlih

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan 4.808 Pantarlih se-Bandung Barat telah rampung 100 persen pada 18 Juli 2024. Hasilnya, tercatat sebanyak 1.315.016 pemilih yang tersebar di lima daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bandung Barat. "Alhamdulillah capaian kinerja hasil coklit data pemilih Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) per tanggal 18 Juli 2024 sudah rampung 100 persen," kata Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rini Septiyani, Rabu 24 Juli 2024. Oleh karena itu, ungkap Rini, pihaknya mewakili seluruh keluarga besar KPU KBB menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi membantu kegiatan coklit. "Terutama kepada seluruh PPK, PPS dan petugas Pantarlih se-Kabupaten Bandung Barat yang telah mengabdi dan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh dedikasi," ungkapnya. Meski begitu, Rini tak memungkiri dalam proses pencoklitan para Pantarlih kerap dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti saat mencoklit di daerah padat penduduk atau daerah perumahan yang warganya biasa bekerja di luar kota. "Tetapi dengan kerjasama, para Pantarlih dibantu PPS dan PPK pada akhirnya bisa melakukan pencoklitan setelah berkoordinasi dengan pihak RT/RW di wilayah itu," paparnya. "Hal yang sama juga dilakukan di daerah yang mata pencaharian warganya bertani atau berkebun, yakni dengan koordinasi lebih dulu," katanya. Kendati demikian, lanjut Rini, lantaran hasil coklit telah selesai pada 18 Juli 2024 dan masih ada sisa waktu sampai masa kerja terakhir Pantarlih, yakni 24 Juli 2024. Maka, pihaknya pun telah meminta para Pantarlih untuk mengecek kembali hasil kerjanya baik itu manual maupun e-coklit. "Termasuk juga laporan harian dan mingguan yang diserahkan ke PPS," ucapnya. Tahapan selanjutnya, sambung Rini, setelah selesai masa kerja Pantarlih bakal dilakukan penyusunan rekapitulasi hasil coklit oleh PPS. "Kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat PPS, PPK dan KPU KBB," katanya. Rini pun berharap baik PPK maupun PPS, serta Pantarlih bisa terus menjaga komunikasi dengan baik karena komunikasi menjadi salah satu faktor terbaik dalam menyelesaikan tahapan coklit. "Sekali lagi saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas Pantarlih yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan terimakasih juga untuk rekan-rekan PPS dan PPK, khususnya Divisi ODP yang telah banyak membantu para petugas Pantarlih," ungkapnya.*** (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya