KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, NAFAS BARU BAGI DEMOKRASI
Oleh : Chaeruman Setia Nugraha
(Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bandung Barat)
Demokrasi yang sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering rakyat memilih, tetapi seberapa luas ruang yang diberikan kepada setiap warga negara untuk memimpin dan menentukan arah bangsa tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Selama ini, kepemimpinan masih terlalu sering dikaitkan dengan kekuasaan, ketegasan, dan rasionalitas yang dikonstruksikan secara maskulin. Padahal, perempuan membawa dimensi lain dalam kepemimpinan : empati, kolaborasi, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Nilai-nilai ini adalah inti dari demokrasi yang berkeadaban.
Perempuan dan Demokrasi: Ruang yang Belum Selesai
Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal keterlibatan perempuan di dunia politik. Data Pemilu terakhir menunjukkan partisipasi pemilih perempuan mencapai angka di atas 80%, bahkan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun, tingkat kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan politik, baik di parlemen, pemerintahan, maupun partai masih belum mencapai target 30% sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Kehadiran perempuan di ruang politik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural: budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai “pelengkap”, beban ganda antara urusan domestik dan publik, minimnya dukungan partai, hingga kekerasan berbasis gender dalam politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan bukan hanya soal kuota, tetapi soal keberanian mengubah pola pikir masyarakat dan sistem politik itu sendiri.
Kepemimpinan yang Menghidupkan Nilai-Nilai Demokrasi
Mengapa kepemimpinan perempuan penting bagi demokrasi?
Karena demokrasi sejati membutuhkan diversity of thought—keragaman perspektif dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran perempuan di ruang kepemimpinan memberi warna baru:
Empati dalam kebijakan, perempuan lebih sensitif terhadap isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan.
Keadilan sosial, perempuan lebih cenderung menyeimbangkan prioritas ekonomi dengan kebutuhan sosial.
Kolaborasi dan dialog, kepemimpinan perempuan cenderung mengedepankan partisipasi dan konsensus ketimbang konfrontasi.
Banyak contoh nyata menunjukkan hal ini. Ketika perempuan memimpin lembaga, organisasi, atau daerah, sering kali muncul kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, lebih transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
Kepemimpinan yang Menginspirasi Generasi Baru
Kepemimpinan perempuan tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Setiap perempuan yang berani tampil di ruang publik menjadi role model bagi generasi muda khususnya anak Perempuan bahwa kepemimpinan bukan monopoli gender tertentu.
Semakin banyak perempuan yang memimpin, semakin kuat pesan bagi generasi berikutnya bahwa politik adalah ruang semua warga negara, bukan milik segelintir kelompok.
Namun, kepemimpinan perempuan tidak akan tumbuh dalam ruang hampa. Perlu ekosistem politik yang adil dan aman bagi perempuan untuk berkembang:
Partai politik yang membuka ruang rekrutmen setara.
KPU dan lembaga negara yang konsisten dalam pendidikan politik berbasis kesetaraan gender.
Masyarakat yang menolak stereotip dan mendukung perempuan untuk tampil memimpin.
Demokrasi akan matang hanya jika setiap warga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengambil keputusan.
Penutup: Demokrasi yang Bernyawa Perempuan
Kepemimpinan perempuan bukan tentang menggantikan laki-laki, tetapi melengkapi ruang kepemimpinan dengan perspektif kemanusiaan, empati, dan integritas.
Perempuan tidak hanya membawa suara, tetapi juga jiwa dalam politik, kepekaan terhadap penderitaan, keberanian untuk mendengarkan, dan ketulusan dalam melayani.
“Ketika perempuan memimpin, demokrasi tidak hanya hidup, ia bernafas dengan keadilan.”
Sudah saatnya kita tidak lagi memandang kepemimpinan perempuan sebagai pengecualian, melainkan kebutuhan untuk menyeimbangkan arah demokrasi yang lebih manusiawi. (CSN)
