Opini

Jumat, 07 November 2025 14:01
158

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, NAFAS BARU BAGI DEMOKRASI

Oleh : Chaeruman Setia Nugraha (Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bandung Barat)   Demokrasi yang sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering rakyat memilih, tetapi seberapa luas ruang yang diberikan kepada setiap warga negara untuk memimpin dan menentukan arah bangsa tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Selama ini, kepemimpinan masih terlalu sering dikaitkan dengan kekuasaan, ketegasan, dan rasionalitas yang dikonstruksikan secara maskulin. Padahal, perempuan membawa dimensi lain dalam kepemimpinan : empati, kolaborasi, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Nilai-nilai ini adalah inti dari demokrasi yang berkeadaban. Perempuan dan Demokrasi: Ruang yang Belum Selesai Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal keterlibatan perempuan di dunia politik. Data Pemilu terakhir menunjukkan partisipasi pemilih perempuan mencapai angka di atas 80%, bahkan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun, tingkat kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan politik, baik di parlemen, pemerintahan, maupun partai masih belum mencapai target 30% sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kehadiran perempuan di ruang politik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural: budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai “pelengkap”, beban ganda antara urusan domestik dan publik, minimnya dukungan partai, hingga kekerasan berbasis gender dalam politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan bukan hanya soal kuota, tetapi soal keberanian mengubah pola pikir masyarakat dan sistem politik itu sendiri. Kepemimpinan yang Menghidupkan Nilai-Nilai Demokrasi Mengapa kepemimpinan perempuan penting bagi demokrasi? Karena demokrasi sejati membutuhkan diversity of thought—keragaman perspektif dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran perempuan di ruang kepemimpinan memberi warna baru: Empati dalam kebijakan, perempuan lebih sensitif terhadap isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Keadilan sosial, perempuan lebih cenderung menyeimbangkan prioritas ekonomi dengan kebutuhan sosial. Kolaborasi dan dialog, kepemimpinan perempuan cenderung mengedepankan partisipasi dan konsensus ketimbang konfrontasi. Banyak contoh nyata menunjukkan hal ini. Ketika perempuan memimpin lembaga, organisasi, atau daerah, sering kali muncul kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil, lebih transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Kepemimpinan yang Menginspirasi Generasi Baru Kepemimpinan perempuan tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Setiap perempuan yang berani tampil di ruang publik menjadi role model bagi generasi muda khususnya anak Perempuan bahwa kepemimpinan bukan monopoli gender tertentu. Semakin banyak perempuan yang memimpin, semakin kuat pesan bagi generasi berikutnya bahwa politik adalah ruang semua warga negara, bukan milik segelintir kelompok. Namun, kepemimpinan perempuan tidak akan tumbuh dalam ruang hampa. Perlu ekosistem politik yang adil dan aman bagi perempuan untuk berkembang: Partai politik yang membuka ruang rekrutmen setara. KPU dan lembaga negara yang konsisten dalam pendidikan politik berbasis kesetaraan gender. Masyarakat yang menolak stereotip dan mendukung perempuan untuk tampil memimpin. Demokrasi akan matang hanya jika setiap warga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengambil keputusan. Penutup: Demokrasi yang Bernyawa Perempuan Kepemimpinan perempuan bukan tentang menggantikan laki-laki, tetapi melengkapi ruang kepemimpinan dengan perspektif kemanusiaan, empati, dan integritas. Perempuan tidak hanya membawa suara, tetapi juga jiwa dalam politik, kepekaan terhadap penderitaan, keberanian untuk mendengarkan, dan ketulusan dalam melayani. “Ketika perempuan memimpin, demokrasi tidak hanya hidup, ia bernafas dengan keadilan.” Sudah saatnya kita tidak lagi memandang kepemimpinan perempuan sebagai pengecualian, melainkan kebutuhan untuk menyeimbangkan arah demokrasi yang lebih manusiawi. (CSN)

Selengkapnya
Rabu, 05 November 2025 12:54
163

Menumbuhkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula untuk Masa Depan Demokrasi

Oleh : Benben Fathurokhman (Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bandung Barat)   Sebagai Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat, saya meyakini bahwa keberhasilan pemilihan umum tidak hanya bergantung pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada tingkat kesadaran politik masyarakat—khususnya pemilih pemula. Mereka adalah generasi muda yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya, sekaligus calon pemimpin masa depan yang akan menentukan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Pemilihan umum sendiri merupakan “ekspresi nyata dari demokrasi dan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan.” Dengan demikian, pemilu bukan hanya ritual lima tahunan, tetapi wujud nyata partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tingkat partisipasi politik masyarakat, termasuk pemilih pemula, menjadi indikator penting apakah demokrasi berjalan dengan baik atau tidak. Sebagai generasi digital, pemilih pemula memiliki karakteristik yang terbuka, kritis, dan akrab dengan perkembangan teknologi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan serius berupa rendahnya literasi politik serta derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat. Pernah ditegaskan bahwa “pendidikan politik yang buruk membuat kelompok ini rentan terhadap mobilisasi kepentingan khusus.” Hal ini terlihat ketika pilihan politik ditentukan bukan oleh visi dan misi kandidat, melainkan oleh popularitas, kampanye emosional, atau tren media sosial. Untuk memahami dinamika ini, penting melihat pandangan Milbrath yang menjelaskan empat faktor yang memengaruhi partisipasi politik: insentif politik, termasuk pengaruh media massa; karakteristik sosial, seperti usia, pendidikan, dan status ekonomi; sistem politik, yang memberi ruang partisipasi; perbedaan regional, yang memengaruhi lingkungan demokrasi. Media massa, misalnya, dapat menjadi pendorong partisipasi, tetapi tanpa kemampuan berpikir kritis, justru dapat memunculkan misinformasi yang menyesatkan pemilih muda. Selain itu, faktor kesibukan juga menjadi hambatan nyata. Bukan tanpa alasan ketika disebut bahwa “kesibukan kegiatan sehari-hari para pemilih pemula yang umumnya pelajar dan pekerja menjadikan mereka enggan melakukan kegiatan politik.” Lingkungan sosial, termasuk dukungan keluarga, turut mempengaruhi tingkat keaktifan generasi ini dalam berpolitik. Pada hakikatnya, partisipasi politik tidak sebatas datang ke TPS. Partisipasi merupakan kesadaran untuk mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa. Setiap suara memiliki kekuatan yang sama dan menjadi tanggung jawab moral bagi setiap warga negara, termasuk pemilih pemula. Generasi muda perlu memahami bahwa keputusan politik mereka hari ini akan membentuk wajah Indonesia di masa mendatang. Saya percaya, dengan sinergi antara KPU, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, pemilih pemula dapat tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. “Pemilih pemula bukan hanya penerus demokrasi, tetapi juga penjaganya.” Ketika kesadaran politik tumbuh sejak dini, demokrasi Indonesia akan semakin matang dan berkeadaban.

Selengkapnya
Senin, 03 November 2025 18:40
81

Saatnya Benahi Kaderisasi Partai Politik

Oleh : Deni Firman Rosadi (Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat)   Dalam alam demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Setiap pemimpin, baik wakil rakyat maupun kepala daerah, adalah hasil pilihan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan hak pilih secara cerdas, kritis, dan bijaksana adalah fondasi utama kualitas kepemimpinan.   Sebagai bagian dari KPU, saya menyadari bahwa kami hanyalah pelaksana sistem yang dirancang oleh konstitusi dan undang-undang. KPU bertugas memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, namun hasilnya sangat bergantung pada kualitas peserta pemilu, yakni partai politik dan calon yang mereka ajukan. Ketika kualitas kepemimpinan nasional atau daerah belum optimal, tidak adil jika tanggung jawab sepenuhnya diarahkan kepada penyelenggara pemilu.   Partai Politik sebagai Garda Depan    Sistem demokrasi Indonesia menempatkan partai politik sebagai poros utama. Melalui partai, aspirasi rakyat disalurkan dan wakil-wakilnya dipilih. Namun, fungsi partai politik sebagai "sekolah politik" belum dijalankan secara maksimal. Banyak partai lebih fokus pada strategi elektoral daripada membangun ideologi dan kaderisasi yang kuat.   Tan Malaka pernah mengingatkan bahwa idealisme tanpa pengetahuan adalah lumpuh, dan pengetahuan tanpa idealisme adalah buta. Pesan ini sangat relevan bagi partai politik saat ini. Sudah saatnya partai menghasilkan pemimpin yang memahami visi bangsa dan berani berpihak pada kepentingan rakyat.   Solusi untuk menjadikan demokrasi lebih bermakna bukanlah mengganti sistemnya, melainkan memperbaiki kualitas kader politik. Partai harus menjadi garda terdepan dalam mencetak pemimpin yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, dan memahami makna pelayanan publik.   Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti rakyat adalah pemilik kekuasaan, tetapi pelaksanaannya harus sesuai aturan konstitusi.  Sinergi antara rakyat, penyelenggara pemilu, dan partai politik menjadi krusial. KPU memastikan proses pemilu berjalan konstitusional, rakyat berpartisipasi melalui suara dan pengawasan, sementara partai politik memastikan calon yang diajukan adalah mereka yang layak dipercaya rakyat.   Ketika keadaan bangsa belum sesuai harapan, rakyat seringkali menjadi sasaran kritik. Padahal, masalah utamanya terletak pada lemahnya sistem rekrutmen politik. Jika partai tidak membina kader dengan baik, rakyat pun tidak punya banyak pilihan berkualitas.   Oleh karena itu, perbaikan demokrasi harus dimulai dengan:   1. Memperkuat sistem kaderisasi di partai politik. 2. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. 3. Menegakkan hukum terhadap praktik korupsi dan politik uang. 4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.   Demokrasi sebagai Solusi   Demokrasi seharusnya menjadi solusi, bukan masalah. Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mencerdaskan, bukan yang memperdaya rakyat; demokrasi yang menegakkan hukum, bukan yang melanggengkan kepentingan.   Jika semua pihak menjalankan perannya sesuai konstitusi KPU sebagai pelaksana, rakyat sebagai pengawas dan pemilih sadar, serta partai sebagai pembina kader berkualitas, maka demokrasi Indonesia akan menjadi sistem yang benar-benar menyejahterakan rakyat, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Selengkapnya
Selasa, 17 Juni 2025 11:30
244

Harapan Kami Untuk KPU Kabupaten Bandung Barat: Mewujudkan Budaya Kerja Yang Inklusif dan Kolaboratif

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung dalam keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, kami memandang bahwa orientasi tugas ini bukan hanya momentum perkenalan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kerja yang ingin kami tumbuh kembangkan ke depan. Perjalanan kami sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah membuka wawasan tentang pentingnya budaya kerja yang sehat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kami memiliki harapan besar terhadap terciptanya budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Inklusivitas berarti setiap individu, tanpa memandang latar belakang, usia, jenis kelamin, agama, maupun status kepegawaian, memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan berkembang. Dalam lingkungan yang inklusif, suara setiap pegawai didengar dan dihargai, sehingga mampu menciptakan iklim kerja yang penuh empati, saling menghormati, dan terbuka terhadap keberagaman. Kami percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat dan dikelola dengan baik. Di sisi lain, kolaborasi adalah fondasi penting dalam mewujudkan kerja-kerja kelembagaan yang efektif dan efisien. Kami percaya bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama lintas unit, antar jenjang, dan antar wilayah. Budaya kerja kolaboratif akan mendorong semangat gotong royong, saling mendukung, dan berbagi pengetahuan demi tercapainya tujuan bersama. Sebagai CPNS, kami siap menjadi bagian dari perubahan positif tersebut. Kami berharap dapat diarahkan, dilibatkan, dan diberdayakan dalam proses kerja, bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra dalam inovasi. Kami juga mengharapkan adanya ruang-ruang dialog antargenerasi yang memungkinkan transfer pengalaman sekaligus penyegaran ide-ide baru. Tak kalah penting, kami berharap ada sistem pembinaan yang berkelanjutan agar semangat belajar dan integritas kerja tetap terjaga. Kami meyakini bahwa dengan membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, KPU Kabupaten Bandung Barat tidak hanya akan menjadi organisasi yang profesional dan adaptif, tetapi juga menjadi tempat kerja yang sehat, produktif, dan membanggakan bagi seluruh pegawainya. Mari bersama-sama membangun KPU Kabupaten Bandung Barat yang semakin maju, berintegritas, dan berdaya saing!

Selengkapnya
Selasa, 17 Juni 2025 11:21
219

Sinergi, Disiplin, dan Transparansi: Budaya Kerja yang Kami Harapkan di KPU Kabupaten Bandung Barat

Dalam penyelenggaraan sebuah mekanisme pemilihan pemimpin masyarakat, diperlukannya sebuah lembaga yang mengatur berjalannya sebuah pemilihan,  seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung Barat salah satunya yang sudah bertahun-tahun dari masa ke masa sudah melalui masa pemilihan baik itu Pemilu dan juga Pilkada, dalam kegiatan tersebut tak lupa adanya peranan penting dari yang namanya sinergi, disiplin dan transparansi dijalankan, untuk sinerginya adalah bagaimana peranan koordinasi sangat penting mulai dari pusat hingga ke struktur yang langsung melaksanakan pemilihan langsung dan berinteraksi dengan masyarakat yang akan memilih, tak lupa juga peranan displin juga berperan penting dalam kegiatan pemilihan supaya berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan tidak ada kendala yang terjadi dilapangan. Kemudian ada juga peranan yang tak kalah penting adalah peranan transparansi, dimana sebuah lembaga yang mengkoordinir sebuah pemilihan ini harus dalam keadaan netral dan bersifat untuk masyarakat supaya timbul rasa percaya dari masyarakat bahwa inilah pemilihan yang adil dan tidak memihak ke belah pihak manapun, dan juga ikut serta dalam mengenalkan calon-calon pemimpin yang akan masyarakat pilih dimana ini sangat penting untuk masyarakat supaya lebih mengenal siapa yang dia plih seusai dengan apa yang masyarakat sudah ketahui dan tidak ditutup tutupi kepada masyarakat. Mungkin untuk masyarakat sendiri kebanyakan lebih menekankan pada bagian transparansi, karena dengan adanya hal ini, masyarakat akan tahu bagaimana kepemimpinan seseorang yang nantinya dipilih itu akankah sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri, atau hanya keinginan yang di dasar pada keinginan partai dan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya dengan adanya media sosial yang kini sudah mulai digunakan oleh banyak masyarakat umumnya kaum gen Z yang selalu memiliki rasa penasaran yang tinggi, mengajak untuk bersama-sama kita kenalkan siapa saja yang akan melakukan pencalonan dalam kandidat kepemimpinan baik itu pemilu atau pilkada khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dengan adanya pengenalan ini yang mungkin bisa dibuat secara detail backgroundnya seperti apa, dan visi misi yang akan dilakukan pada daerahnya seperti apa, masyarakat akan lebih memiliki rasa kepercayaan lebih tinggi kepada pemimpin-pemimpin yang sudah dikenali oleh masyarakat dengan adanya transparansi informasi ini.

Selengkapnya
Selasa, 17 Juni 2025 11:08
136

Dari OrTug Menuju Pengabdian Komitemen CPNS KPU dalam Menjaga Demokrasi

Menjaga komitmen demokrasi sebagai CPNS KPU bukan hanya tentang melakukan tahapan-tahapan pemilu, tetapi tentang bagaimana kita melayani rakyatnya secara adil, transparan, dan akuntabel. komitmen dalam menjaga demokrasi erat kaitannya dengan semangat dedikasi terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik yang bersih, transparan, profesional, dan merata merupakan wujud nyata demokrasi. Pemerintah yang demokratis harus hadir melalui kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, pelayanan yang responsif, serta birokrasi yang bersih dari korupsi. Komitmen ini tercermin dari cara negara merespons keluhan masyarakat, menyelesaikan masalah sosial, serta menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi yang inklusif. Dedikasi pada pelayanan publik menjadikan penyelenggara negara untuk tidak hanya bekerja sebagai aparat, melainkan sebagai pelayan masyarakat. Dalam kerangka demokrasi, sebagai CPNS KPU memiliki amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi terhadap siapapun. Dedikasi sistem demokrasi dapat dilihat dari upaya menjaga keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Mendorong keterlibatan masyarakat sipil. Pelayanan publik yang inklusif menciptakan rasa kepercayaan terhadap institusi negara semakin meningkat. CPNS KPU sebagai salah satu aparatur negara harus bersikap netral, terutama dalam masa pemilu, serta menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Demokrasi akan rapuh bila birokrasi dipolitisasi atau dijadikan sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, profesionalisme dalam pelayanan publik merupakan fondasi utama untuk menegakkan demokrasi yang sehat dan transfaran. Komitmen menjaga demokrasi tidak hanya diwujudkan dalam retorika politik, tetapi dalam tindakan nyata melayani masyarakat dengan sepenuh hati, memastikan keadilan sosial, dan menciptakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Ketika pelayanan publik menjadi cermin dari semangat demokrasi, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh, dan sistem demokrasi akan terus berkembang menjadi lebih matang, adil, dan beradab. Dedikasi terhadap pelayanan publik bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan luhur dalam merawat demokrasi yang kita bangun bersama.

Selengkapnya