Berita Terkini

128

Parmas Insight Chapter #11 Bahas Disabilitas dan Aksesibilitas Pilkada

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #11 dengan tema “Disabilitas dan Aksesibilitas Pilkada (Sosialisasi Inklusif untuk Pemilih Rentan)” yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 7 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilihan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. KPU Kabupaten Bandung Barat diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) serta Kasubbag Parmas dan SDM yang mengikuti kegiatan secara terpisah. Kehadiran perwakilan KPU Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sosialisasi kepemiluan, khususnya bagi pemilih rentan, termasuk penyandang disabilitas. Gambar 1. Kasubbag Parmas dan SDM ikuti kegiatan Kegiatan Parmas Insight Chapter #11 secara resmi dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan aksesibel dalam setiap tahapan Pilkada, agar hak pilih seluruh warga negara dapat terpenuhi secara adil dan setara. Bertindak sebagai keynote speaker, Harmain, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan pandangan strategis terkait penguatan kebijakan dan praktik sosialisasi pemilih disabilitas di daerah. Ia menekankan perlunya inovasi, kolaborasi lintas pihak, serta sensitivitas terhadap kebutuhan pemilih rentan. Gambar 2. Narasumber pada kegiatan Parmas Insight #11 Sementara itu, sesi pemaparan materi diisi oleh dua narasumber, yaitu Hasan Basri, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Cirebon, serta Fajar Septian, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sumedang. Kedua narasumber memaparkan pengalaman dan praktik baik penyelenggaraan sosialisasi inklusif di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat mengadopsi berbagai strategi dan perspektif baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas serta memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan Pilkada yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.(insan)


Selengkapnya
116

Rapat Koordinasi Perdana Pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Perdana Pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, serta para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Rapat koordinasi perdana ini merupakan agenda awal tahun yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya pengendalian awal tahun anggaran sekaligus konsolidasi kelembagaan KPU di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Seluruh pimpinan KPU kabupaten/kota diminta untuk mengikuti rapat secara bersama-sama di satuan kerja (satker) masing-masing. Gambar 1. KPU Bandung Barat ikuti rakor secara daring Kegiatan ini sangat penting mengingat rapat ini menjadi momentum dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun sinergi antar jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum ini, pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas, prioritas program, serta penguatan kelembagaan dalam menghadapi agenda kepemiluan ke depan. KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti rapat koordinasi ini dengan penuh keseriusan sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kinerja lembaga, baik dari sisi penyelenggaraan teknis pemilu maupun tata kelola kelembagaan dan administrasi. Kehadiran unsur pimpinan dan jajaran sekretariat diharapkan dapat memastikan setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara optimal di tingkat kabupaten. Gambar 2. KPU Provinsi Jawa Barat sedang memberikan arahan Melalui rapat koordinasi perdana ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap terbangun komunikasi yang semakin solid dengan KPU Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh program dan kegiatan kelembagaan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan selaras dengan prinsip profesionalitas, integritas, serta akuntabilitas penyelenggara pemilu.(insan)


Selengkapnya
153

Awali Tahun 2026, KPU Kabupaten Bandung Barat Laksanakan Apel Pagi Rutin

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Apel Pagi Rutin pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk kedisiplinan sekaligus sarana penyampaian arahan dalam mengawali aktivitas kerja di tahun yang baru. Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat di halaman kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Seluruh pegawai hadir tepat waktu dan mengikuti rangkaian kegiatan apel dengan penuh perhatian. Apel pagi rutin ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat laksanakan apel pagi rutin Bertindak sebagai pembina apel, Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bandung Barat, Chaeruman Setia Nugraha, menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya refleksi diri dalam menyongsong tahun 2026. Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan awal tahun sebagai titik tolak dalam menetapkan resolusi pribadi maupun profesional. “Memasuki tahun 2026, kita harus memiliki resolusi versi diri kita masing-masing. Resolusi harus diawali dengan refleksi dan evaluasi yang jujur terhadap diri kita sendiri. Dari kejujuran itulah arah langkah ke depan menjadi lebih jelas dan bermakna,” ujar Chaeruman dalam amanatnya. Ia menambahkan bahwa setiap individu memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Gambar 2. Sesi foto bersama Melalui apel pagi rutin ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh pegawai dapat menyatukan visi dan semangat kerja di awal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat kedisiplinan, komunikasi internal, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan demi mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat.(insan)


Selengkapnya
83

Rapat Pleno Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Tahun 2025 pada Rabu, 31 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bayu Baskoro, Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari komitmen KPU dalam menjaga akurasi dan validitas data partai politik secara berkelanjutan. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, para Anggota KPU, Sekretaris, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran seluruh unsur penyelenggara pemilu ini menjadi wujud sinergi dan transparansi dalam proses pemutakhiran data partai politik. Kegiatan rapat pleno diawali dengan pemaparan terkait hasil pemutakhiran data partai politik yang telah dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pemutakhiran data ini mencakup aspek kepengurusan partai, keanggotaan, serta keberadaan dan keabsahan kantor partai politik di Kabupaten Bandung Barat. Seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa rapat pleno ini merupakan tahapan penting untuk memastikan data partai politik tetap mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Melalui pelaksanaan rapat pleno pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat terus menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.(insan)


Selengkapnya
198

KPU Kabupaten Bandung Barat Mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti rapat "Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025" yang dilaksanakan secara daring oleh KPU RI pada Selasa, 30 Desember 2025. Kegiatan rapat ini diikuti oleh Sekretaris, Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan, Umum dan Logistik, beserta staf sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat. Dalam rapat tersebut, KPU RI menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan, termasuk capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta strategi perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2025. Melalui kegiatan ini, KPU RI mendorong seluruh satker untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Kabupaten Bandung Barat, jajaran KPU mengikuti kegiatan ini dari kantor setempat melalui platform daring yang terhubung langsung dengan pusat. Kehadiran KPU Kabupaten Bandung Barat menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola anggaran yang efektif dan berintegritas, selaras dengan prinsip good governance yang diusung oleh KPU RI. KPU Kabupaten Bandung Barat berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kinerja kelembagaan, khususnya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang dengan pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan tepat sasaran. (Edwin)


Selengkapnya
107

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Bimtek Penyusunan LKjIP dan Evaluasi SAKIP

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh Sekretaris, Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan, Data dan Informasi beserta staf subbagian terkait di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Partisipasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami tata kelola perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja instansi secara akuntabel dan berorientasi pada hasil. Gambar 1. Sekretaris, Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi beserta staf Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip penyusunan LKjIP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan indikator kinerja utama, pengukuran capaian kinerja, hingga penyusunan narasi laporan yang sistematis dan terukur. Selain itu, dibahas pula mekanisme evaluasi SAKIP sebagai instrumen penting dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur KPU Kabupaten Bandung Barat mampu menyusun LKjIP yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kinerja organisasi secara nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi SAKIP juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kinerja, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. KPU Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan penyusunan LKjIP ke depan dapat semakin berkualitas, selaras dengan tujuan strategis organisasi, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berintegritas.(Bambang)


Selengkapnya