Berita Terkini

Senin, 17 November 2025 10:04
28

Semangat Pengabdian Pasca Hari Pahlawan

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali menggelar apel pagi rutin pada Senin (17/11) di halaman kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, jajaran anggota KPU, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, para kasubbag, serta seluruh pegawai. Pada kesempatan kali ini, apel dipimpin oleh Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM, Deni Firman Rosadi, yang bertindak sebagai pembina. Seperti biasa, rangkaian apel dilaksanakan secara tertib dan mengikuti susunan yang telah ditetapkan, dimulai dari pembukaan, pembacaan Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, penyampaian amanat pembina apel, hingga ditutup dengan sesi dokumentasi foto bersama. Gambar 1. Kadiv Sosdikliih Parmas dan SDM bertindak sebagai pembina apel Dalam amanatnya, Deni Firman Rosadi mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga integritas dan semangat pengabdian, terutama setelah peringatan Hari Pahlawan yang baru berlalu pada 10 November lalu. Ia menekankan bahwa nilai kepahlawanan tidak hanya diperingati pada satu hari tertentu, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan kerja. “Hari Pahlawan mungkin telah berlalu, tetapi nilai-nilainya tetap relevan. Semangat pengorbanan dan keikhlasan itu dapat kita wujudkan melalui pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Integritas dalam tugas adalah bentuk penghormatan kita pada perjuangan para pendahulu. Itulah cara sederhana kita mengisi kemerdekaan,” ujarnya. Deni juga menambahkan bahwa setiap pegawai KPU memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, disiplin, tanggung jawab, serta profesionalitas menjadi nilai yang harus terus dipegang teguh dalam setiap proses dan pelayanan yang diberikan. Gambar 2. Sesi foto bersama Apel pagi ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan antarsesama pegawai, sekaligus mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Menjelang agenda-agenda kelembagaan ke depan, seluruh pegawai diharapkan tetap solid dan konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(insan)

Selengkapnya
Sabtu, 15 November 2025 12:46
70

Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Sekjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, para pejabat fungsional, para kepala subbagian, serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Gambar 1. Seluruh jajaran sekretariat ikuti kegiatan sosialisai secara daring Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2024, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam undangan resmi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai regulasi yang berlaku, baik di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota. Selama kegiatan, peserta mendapatkan pemaparan mengenai standar pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan internal dalam siklus keuangan. Narasumber menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen pendukung, konsistensi pelaporan, serta kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tata kelola yang tertib, KPU di seluruh tingkatan diharapkan mampu mencegah terjadinya temuan, memperbaiki kelemahan sistem, dan memastikan setiap proses keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, dalam sesi pembahasan, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai pembaruan prosedur administrasi dan teknis keuangan yang relevan, termasuk penyesuaian yang berkaitan dengan proses audit internal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat keandalan pengendalian internal dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan KPU. Gambar 2. Pemaparan materi dari narasumber KPU Kabupaten Bandung Barat memandang kegiatan ini sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas pegawai, terutama dalam menghadapi dinamika dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga publik. Melalui sosialisasi ini, seluruh pegawai diharapkan dapat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan, serta mendukung penuh upaya Sekretariat Jenderal KPU dalam memperkuat integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. KPU Kabupaten Bandung Barat juga berharap kegiatan pendampingan seperti ini terus dilaksanakan secara berkala agar standar pertanggungjawaban keuangan semakin optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.(insan)

Selengkapnya
Jumat, 14 November 2025 14:21
64

Wawancara Kepemiluan Mahasiswa di KPU Kabupaten Bandung Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat menerima kunjungan mahasiswa jurusan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung sebanyak tujuh orang pada Rabu, 12 November 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka wawancara akademik mengenai penyelenggaraan kepemiluan. Agenda ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam peran KPU dalam proses demokrasi. Wawancara dipandu langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM KPU Kabupaten Bandung Barat, Deni Firman Rosadi. Dalam sesi tersebut, beliau menjelaskan berbagai tugas dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan transparan. Penjelasan diberikan secara runtut sehingga membantu mahasiswa memahami struktur kerja KPU di tingkat daerah. Gambar 1. Kadiv Sosdihlh Parmas dan SDM berdialog dengan sejumlah mahasiswa Deni juga memaparkan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga penyelesaian hasil. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pemilu. Oleh karena itu, KPU berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai regulasi yang berlaku. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman mahasiswa dan suasana wawancara berlangsung sangat interaktif. Selain membahas peran KPU, Deni menekankan pentingnya kontribusi mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki kemampuan kritis dan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Ia juga mendorong mahasiswa untuk aktif menyampaikan gagasan yang konstruktif dalam ruang publik. Gambar 2. Foto bersama dengan mahasiswa UIN SGD Bandung KPU Kabupaten Bandung Barat menyambut baik antusiasme mahasiswa dalam memahami isu kepemiluan. Melalui wawancara ini, KPU berharap dapat memperkuat hubungan dengan komunitas akademik sebagai mitra dalam meningkatkan literasi demokrasi. Kegiatan ini diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa sekaligus memperkuat keterlibatan generasi muda dalam proses pemilu.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 13 November 2025 17:35
39

Program MH #10: Evaluasi dan Pengembangan JDIH

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali berpartisipasi dalam kegiatan Program Membahas Hukum (MH) yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Seri #10 yang dilaksanakan secara daring ini mengusung tema “Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Sharing Pengalaman Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU RI.” Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat yang sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta dari satuan kerja KPU se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya konsistensi dan inovasi dalam pengelolaan JDIH sebagai pusat informasi hukum yang transparan dan mudah diakses publik. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti program MH #10 Sesi utama menghadirkan narasumber dari Biro Hukum KPU RI yang membahas Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di lingkungan KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Narasumber menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pengelola JDIH serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyebarluasan produk hukum secara lebih efektif. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan sesi sharing pengalaman yang dipandu oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat selaku moderator. Dalam sesi tersebut, peserta dari berbagai KPU kabupaten/kota saling berbagi praktik baik dan tantangan dalam mengelola portal JDIH di wilayah masing-masing. Gambar 2. Sedang memperhatikan materi yang disampaikan Kegiatan diakhiri pada pukul 12.00 WIB dengan penutupan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH di seluruh satuan kerja KPU se-Jawa Barat dapat semakin berkembang, profesional, dan berdaya guna dalam mendukung terwujudnya tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel.(insan)

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 19:33
43

Peningkatan Kapasitas Penyusunan Telaahan Hukum

BANDUNG BARAT - Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Telaahan Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan di bidang hukum yang dilakukan secara berjenjang ke KPU provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2332/RT.02.1-ST/08/2025, yang menugaskan beberapa pegawai dari Biro Hukum KPU RI untuk melaksanakan telaah hukum. Ketiganya bertugas melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan telaahan hukum di KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 hingga 12 November 2025. Gambar 1. Tim dari Biro Hukum mendatangi KPU Kabupaten Bandung Barat Dalam pelaksanaannya di KPU Kabupaten Bandung Barat, tim Biro Hukum KPU RI diterima oleh jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan teknis dan pembekalan mengenai tata cara penyusunan telaahan hukum, penguatan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan, serta penyusunan rekomendasi hukum yang sesuai dengan standar Sekretariat Jenderal KPU. Kehadiran tim dari Biro Hukum KPU RI menjadi bentuk dukungan konkret dalam memperkuat kapasitas hukum di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan analisis hukum di lingkungan kerja, sehingga hasil telaahan hukum yang dihasilkan dapat lebih terarah, objektif, dan selaras dengan kebijakan KPU secara nasional. Gambar 2. Foto bersama Tim Biro Hukum KPU RI Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan suasana diskusi yang interaktif dan produktif. Melalui pendampingan langsung dari tim Biro Hukum KPU RI, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas serta kualitas tata kelola hukum di KPU Kabupaten Bandung Barat.(insan)

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 17:38
45

Briefing Persiapan Coklit Terbatas

BANDUNG BARAT - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) di wilayah Kabupaten Bandung Barat, KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Briefing Persiapan Coktas pada Selasa, 11 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, para kasubbag, pegawai fungsional, serta seluruh pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan briefing ini bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat memahami tahapan dan mekanisme pelaksanaan Coklit Terbatas secara menyeluruh. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa keberhasilan pelaksanaan Coklit Terbatas tidak lepas dari kesiapan internal lembaga, baik dari segi pembagian tugas maupun pemahaman teknis di lapangan. Gambar 1. Briefing coktas Pada sesi utama briefing, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan Coklit Terbatas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan hasil kegiatan. Coklit Terbatas ini merupakan bagian penting dari proses pemutakhiran data pemilih yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas data sebelum tahapan Pemilu berikutnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat bertugas di lapangan. Selain penyampaian materi tahapan, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian tugas bagi pegawai yang akan diterjunkan ke berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pembagian tersebut disusun secara proporsional agar pelaksanaan Coklit Terbatas berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah. Gambar 2. Briefing coktas Dengan adanya briefing ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menegaskan pentingnya koordinasi dan kesiapan setiap individu dalam melaksanakan Coklit Terbatas. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik, akurat, dan tepat waktu. Melalui persiapan yang matang dan kerja sama seluruh jajaran, KPU Kabupaten Bandung Barat optimis pelaksanaan Coklit Terbatas dapat berlangsung lancar serta memberikan hasil yang maksimal untuk mendukung tahapan pemilu yang transparan dan berkualitas.(insan)

Selengkapnya