Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS
BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat melalui Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor pelatihan dasar CPNS Rakor tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman dan langkah terkait pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kelulusan Latsar merupakan salah satu syarat utama pengangkatan CPNS menjadi PNS. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat diberhentikan dari statusnya. Dalam rakor ini dipaparkan kembali tujuan Latsar CPNS, yaitu membentuk karakter ASN yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme, dan profesionalisme, serta penguatan kompetensi bidang kerja masing-masing. Kegiatan Latsar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga momentum pembentukan budaya kerja dan etika pelayanan publik. KPU RI melalui Pusat Pengembangan SDM menyampaikan hasil koordinasi dengan LAN RI serta BPSDM/Badiklat di sejumlah provinsi terkait rencana penyelenggaraan Latsar CPNS dengan metode kontribusi (pengiriman peserta). Mengingat waktu pelaksanaan sudah mendekati akhir tahun dan penyelenggara harus segera menyusun kebutuhan anggaran Tahun 2026, setiap satuan kerja diminta segera melakukan koordinasi dan menyampaikan kebutuhan kuota peserta ke Badiklat di wilayah masing-masing. Gambar 2. Kasubbag Parmas dan SDM sedang menyimak materi Selain itu, rakor juga membahas alokasi anggaran untuk biaya penyelenggaraan Latsar CPNS, termasuk uang harian dan transport peserta yang akan dialokasikan melalui anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh. Setiap satuan kerja diminta aktif berkoordinasi dengan BPSDM/Badiklat di wilayahnya serta segera melaporkan perkembangan kepada KPU RI sebagai dasar penyusunan kebutuhan anggaran nasional. Dengan mengikuti rakor ini, KPU Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026, sehingga seluruh proses pembinaan dan pengembangan pegawai dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menghasilkan ASN yang profesional serta berintegritas.(insan)
Selengkapnya