Berita Terkini

56

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat melalui Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor pelatihan dasar CPNS Rakor tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman dan langkah terkait pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kelulusan Latsar merupakan salah satu syarat utama pengangkatan CPNS menjadi PNS. Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat diberhentikan dari statusnya. Dalam rakor ini dipaparkan kembali tujuan Latsar CPNS, yaitu membentuk karakter ASN yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat nasionalisme, dan profesionalisme, serta penguatan kompetensi bidang kerja masing-masing. Kegiatan Latsar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga momentum pembentukan budaya kerja dan etika pelayanan publik. KPU RI melalui Pusat Pengembangan SDM menyampaikan hasil koordinasi dengan LAN RI serta BPSDM/Badiklat di sejumlah provinsi terkait rencana penyelenggaraan Latsar CPNS dengan metode kontribusi (pengiriman peserta). Mengingat waktu pelaksanaan sudah mendekati akhir tahun dan penyelenggara harus segera menyusun kebutuhan anggaran Tahun 2026, setiap satuan kerja diminta segera melakukan koordinasi dan menyampaikan kebutuhan kuota peserta ke Badiklat di wilayah masing-masing. Gambar 2. Kasubbag Parmas dan SDM sedang menyimak materi Selain itu, rakor juga membahas alokasi anggaran untuk biaya penyelenggaraan Latsar CPNS, termasuk uang harian dan transport peserta yang akan dialokasikan melalui anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh. Setiap satuan kerja diminta aktif berkoordinasi dengan BPSDM/Badiklat di wilayahnya serta segera melaporkan perkembangan kepada KPU RI sebagai dasar penyusunan kebutuhan anggaran nasional. Dengan mengikuti rakor ini, KPU Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026, sehingga seluruh proses pembinaan dan pengembangan pegawai dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menghasilkan ASN yang profesional serta berintegritas.(insan)


Selengkapnya
30

Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bandung Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan rapat pleno rutin pada Senin, 24 November 2025, bertempat di ruang rapat kantor KPU. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat dan dihadiri oleh para Anggota KPU, Sekretaris, pejabat fungsional, para kepala subbagian, serta sejumlah staf. Agenda pleno kali ini difokuskan pada penyampaian perkembangan pekerjaan di masing-masing divisi sekaligus memperbarui koordinasi terkait program-program strategis kelembagaan. Gambar 1. Rapat pleno dipimpim oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Rapat dibuka dengan penyampaian progres pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah informasi penting disampaikan, antara lain penerimaan hibah, rencana pelaksanaan studi banding, serta pembahasan mengenai penyiapan dokumen dan timeline kerja. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat menanggapi pemaparan awal dengan membahas progres Zona Integritas serta sejumlah perkembangan pekerjaan lain yang sedang berjalan di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, masing-masing divisi juga melaporkan perkembangan program kerja yang tengah berlangsung. Beberapa hal yang dibahas mencakup persiapan laporan kepemiluan, pemutakhiran data, kegiatan sosialisasi kepemiluan, serta proses digitalisasi arsip dan pengelolaan data internal. Dalam kesempatan tersebut, beberapa kendala teknis dan temuan lapangan turut dipaparkan sebagai bahan evaluasi bersama. Gambar 2. Penyampian progres kinerja Rapat juga menyoroti penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas data, serta kebutuhan pembaruan pada sejumlah aplikasi pendukung, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja di masing-masing divisi. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas divisi dan subbagian agar seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai rencana, termasuk penyelarasan jadwal kegiatan eksternal agar tidak berbenturan dengan agenda besar lainnya. Menutup rapat, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat memberikan arahan agar seluruh jajaran terus menjaga komitmen pada prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa kerja kolektif merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas layanan KPU terhadap publik, terutama dalam menghadapi agenda kepemiluan yang dinamis.(insan)


Selengkapnya
55

Tanamkan Nilai Demokrasi Melalui Sosdiklih di SMAN 1 Ngamprah

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan literasi kepemiluan di kalangan generasi muda. Kegiatan yang digelar di SMAN 1 Ngamprah ini dihadiri oleh ratusan siswa dan menjadi bagian dari agenda rutin KPU untuk memperluas pemahaman demokrasi sejak dini. Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, Deni Firman Rosadi, hadir sebagai pemateri utama. Ia didampingi Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, Inike Kusuma Dewi, beserta staf pendamping dari KPU Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran tim ini menunjukkan komitmen KPU dalam memastikan informasi kepemiluan tersampaikan secara benar, jelas, dan mudah dipahami oleh pemilih pemula. Gambar 1. kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM bertindak sebagai pemateri Dalam materinya, Deni Firman Rosadi menekankan pentingnya peran pemilih pemula sebagai bagian dari generasi yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih merupakan langkah awal yang harus dimiliki setiap warga negara, terutama dalam menghadapi tahapan pemilu. Selain itu, ia mengajak para siswa untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi positif mengenai kepemiluan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, mulai dari penjelasan tahapan pemilu hingga diskusi mengenai isu-isu politik yang relevan dengan generasi muda. Para siswa tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab, menunjukkan bahwa edukasi semacam ini penting untuk meningkatkan kesadaran politik serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Gambar 2. Foto bersama pihak sekolah dan para siswa Kegiatan sosialisasi di SMAN 1 Ngamprah ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam menyebarluaskan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta berperan dalam menjaga kualitas demokrasi di masa mendatang.(insan)


Selengkapnya
28

Apel Senin Pagi: Sehat sebagai Kunci Semangat Kerja

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan apel pagi rutin yang diadakan setiap hari Senin sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan peningkatan etos kerja pegawai. Kegiatan berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Bandung Barat dan diikuti oleh Sekretaris KPU, para pejabat fungsional, para kepala subbagian (kasubbag), serta seluruh pegawai. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat bertindak sebagai pembina apel. Apel pagi dimulai pukul 08.00 WIB dengan susunan kegiatan yang diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 oleh petugas apel. Seluruh peserta mengikuti rangkaian dengan khidmat, mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjaga nilai-nilai dasar organisasi. Gambar 1. Sekretaris KPU Bandung Barat bertindak sebagai pembina apel Dalam amanatnya, pembina apel menyampaikan pesan penting mengenai makna kesehatan sebagai modal utama dalam menjalankan tugas. Beliau menegaskan bahwa kesehatan adalah anugerah besar yang patut disyukuri dan dijaga dengan baik. “Nikmat sehat adalah anugerah yang tak ternilai. Dengan menjaga kesehatan dan mensyukurinya, kita dapat menjalankan tugas dengan lebih bersemangat. Mari jadikan hari ini langkah terbaik untuk bekerja dengan energi positif, karena tubuh yang sehat melahirkan kinerja yang kuat,” ujarnya dalam amanat apel. Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pegawai agar terus menerapkan gaya hidup sehat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan, serta bekerja dengan dedikasi penuh demi kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas kelembagaan. Apel pagi ditutup dengan sesi dokumentasi dan foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan solidaritas antarpegawai. Momen ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja sama dan kekompakan adalah fondasi utama dalam mendukung tugas-tugas KPU Kabupaten Bandung Barat. Gambar 2. Pelaksanaan apel pagi di KPU Bandung Barat Melalui pelaksanaan apel pagi secara konsisten, diharapkan seluruh pegawai dapat membangun kultur kerja yang disiplin, produktif, dan penuh semangat. KPU Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta mendorong pegawai untuk memberikan kinerja terbaik dalam melayani publik dan menjalankan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan kelembagaan lainnya.(insan)


Selengkapnya
39

Penguatan Analisis dan pengambilan kebijakan melalui Webinar Big Data

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti webinar bertajuk “Big Data Pemilu: Analisa dan Pengambilan Kebijakan” pada Jumat, 21 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi beserta staf subbagian terkait. Kehadiran para peserta dari lingkungan KPU Bandung Barat ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memperkuat kapasitas dan pemahaman mengenai pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemilu modern. Webinar ini menghadirkan para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi teknologi informasi yang membahas perkembangan big data sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks kepemiluan, big data dapat dimanfaatkan untuk memetakan perilaku pemilih, memprediksi tren partisipasi, hingga mengidentifikasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi sebelum hari pemungutan suara. Dengan analisis yang tepat, data berskala besar mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti webinar Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana data kependudukan, daftar pemilih, logistik, hingga aktivitas digital masyarakat dapat dikombinasikan untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, dibahas pula berbagai metode analisis, seperti machine learning, pemrosesan data waktu nyata, serta penggunaan dashboard interaktif untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat selama tahapan pemilu. Bagi KPU Kabupaten Bandung Barat, materi ini menjadi sangat relevan karena dinamika demokrasi di daerah terus berkembang. Tantangan seperti pertumbuhan jumlah pemilih, mobilitas penduduk, dan meningkatnya interaksi pemilih di ruang digital membuat kebutuhan akan analisis data yang mendalam semakin penting. Dengan memahami big data, KPU dapat memiliki gambaran yang lebih detail mengenai kebutuhan lapangan, sehingga perencanaan program, pemutakhiran data pemilih, hingga strategi sosialisasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Gambar 2. Para peserta sedang memperhatikan materi Melalui keikutsertaan dalam webinar ini, KPU Kabupaten Bandung Barat memperkuat kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks. Diharapkan pemanfaatan big data dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pemilu yang lebih transparan, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. KPU Bandung Barat berkomitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan data yang lebih cerdas dan terintegrasi.(insan)


Selengkapnya
55

Program MH Seri #11 Fokuskan Pembahasan Pengisian Kertas Penilaian ZI

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat turut berpartisipasi dalam Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #11 yang digelar secara daring pada Jumat, 21 November 2025. Program ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Jawa Barat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum serta peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KPU. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjaga integritas kelembagaan, terutama menjelang periode evaluasi tahunan. Arahan pimpinan kemudian menekankan bahwa harmonisasi pemahaman antarsatuan kerja merupakan faktor penting untuk memastikan seluruh KPU Kabupaten/Kota memiliki standar penilaian yang sama. Gambar 1. KPU Bandung Barat ikuti kegiatan Program MH Seri #11 Sesi utama menghadirkan narasumber dari Inspektorat Utama KPU RI yang memaparkan materi mengenai tata cara pengisian kertas penilaian Zona Integritas. Materi ini menjadi fokus kegiatan karena kertas penilaian merupakan instrumen penting dalam penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Narasumber menjelaskan langkah-langkah penyusunan dokumen, pemilihan bukti pendukung yang tepat, hingga cara meminimalkan kesalahan administrasi yang kerap terjadi dalam proses penilaian. Diskusi yang dipandu oleh staf Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat berlangsung interaktif. Para peserta dari berbagai KPU Kabupaten/Kota aktif mengajukan pertanyaan terkait contoh pengisian form, penyesuaian indikator di tingkat daerah, serta strategi penyelarasan data antarbagian. Banyak di antaranya menyoroti pentingnya penyusunan bukti pendukung yang relevan dan mudah diverifikasi oleh tim penilai. Gambar 2. Sedang memperhatikan materi Menjelang akhir kegiatan, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa catatan tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh satuan kerja, termasuk konsolidasi internal dan penyesuaian dokumen berdasarkan ketentuan terbaru. Kegiatan kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh KPU Kabupaten/Kota mampu menerapkan tata cara pengisian secara lebih sistematis dan akuntabel.(insan)


Selengkapnya