Berita Terkini

122

Penjelasan Teknis Latsar CPNS Gelombang IV KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Penjelasan Teknis Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gelombang IV yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Rabu, 21 Januari 2026, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Latsar CPNS yang akan segera dimulai. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, para Kepala Subbagian (Kasubbag) yang bertindak sebagai mentor, serta seluruh CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat. Keikutsertaan unsur pimpinan dan mentor dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Latsar CPNS. Gambar 1. Kegiatan diikuti seluruh CPNS dan para pendamping Penjelasan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para CPNS dan mentor terkait mekanisme serta ketentuan pelaksanaan Latsar CPNS Gelombang IV yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 26 Januari 2026. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik dari aspek administrasi maupun teknis pelaksanaan. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan berbagai materi penting yang berkaitan dengan teknis Latsar, antara lain ketentuan penggunaan pakaian selama kegiatan berlangsung, metode pembelajaran yang akan diterapkan, serta sistem evaluasi dan penilaian. Selain itu, dijelaskan pula peran dan tanggung jawab CPNS serta mentor dalam mendukung proses pembelajaran selama Latsar. Gambar 2. Para CPNS dan pendamping sedang memperhatikan materi Melalui kegiatan penjelasan teknis ini, diharapkan seluruh CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat dapat mengikuti Latsar CPNS Gelombang IV dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. KPU Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.(insan)


Selengkapnya
122

Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) Tahun 2025 di lingkungan KPU yang dilaksanakan secara daring pada Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat pendampingan tersebut diikuti oleh Operator BMN KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengelolaan, pencatatan, dan penyusunan laporan BMN. Kehadiran operator BMN dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis terkait penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 secara tertib, akurat, dan akuntabel. Gambar 1. Operator BMN ikuti rapat secara daring Dalam rapat pendampingan ini, peserta mendapatkan arahan mengenai mekanisme penyusunan laporan, penyesuaian data aset, serta tahapan verifikasi yang harus dilakukan sebelum laporan disampaikan. Selain itu, dibahas pula berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam proses pelaporan BMN serta solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi kesalahan administrasi. Gambar 2. Operator sedang memperhatikan materi yang disampaikan  Melalui kegiatan pendampingan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola BMN sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Penyusunan Laporan Barang Pengguna yang tepat dan sesuai regulasi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja lembaga.(insan)


Selengkapnya
151

Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 (unaudited) yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan guna memastikan akurasi, keandalan, dan kesesuaian penyajian informasi keuangan KPU Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kegiatan ini juga melibatkan jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian dari koordinasi nasional dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Gambar 1. Jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rapat Pelaksanaan rapat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang selaras terkait proses reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 (unaudited), sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam rapat ini dibahas secara komprehensif mekanisme pelaksanaan reviu, peran dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja, serta isu-isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, peserta juga mendapatkan arahan umum terkait pelaksanaan reviu laporan keuangan, termasuk pemanfaatan aplikasi SAKTI sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Diskusi interaktif menjadi bagian penting dalam kegiatan ini untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan kesiapan seluruh unit kerja dalam menghadapi proses reviu. Gambar 2. Pemaparan materi dari KPU RI Melalui keikutsertaan dalam rapat persiapan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Diharapkan, hasil reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat mencerminkan tata kelola keuangan yang tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.(insan)


Selengkapnya
173

Parmas Insight #12: Strategi Edukasi Pemilih Pemula dan Generasi Z di Era Digital

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #12 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Pemilih Pemula dan Generasi Z: Strategi Masuk Sekolah dan Kampus, Tantangan Era Digital” sebagai upaya memperkuat pendidikan pemilih yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi serta karakter generasi muda saat ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM se-Jawa Barat. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, serta staf subbagian terkait. Partisipasi ini menjadi bentuk komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas sosialisasi dan pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula dan Generasi Z. Gambar 1. Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bandung Barat ikuti kegiatan Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa lebih dari 30 persen pemilih di Indonesia berasal dari Generasi Z yang akan menjadi pemilih dominan pada pemilu mendatang. Ia menyoroti tantangan berupa rendahnya literasi politik, maraknya disinformasi, serta pengaruh algoritma media sosial. Selanjutnya, keynote speaker Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rakhmana, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan sosialisasi yang dialogis, adaptif, serta terintegrasi dengan literasi dan etika digital. Pemaparan materi disampaikan oleh tiga narasumber, yaitu Achmad Firdaus selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Depok, Abdur Rozaq selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bandung, serta Seni Soniansih selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Sukabumi. Para narasumber memaparkan strategi edukasi pemilih pemula dan Generasi Z berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di wilayah masing-masing, termasuk pendekatan ke sekolah dan kampus serta pemanfaatan media digital. Gambar 2. Kadiv Parmas dan SDN ikuti kegiatan Melalui kegiatan Parmas Insight Chapter #12 ini, diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama dalam merancang strategi pendidikan pemilih yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antara KPU dan pemangku kepentingan lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih pemula dan Generasi Z demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berintegritas.(insan)


Selengkapnya
108

Rapat Koordinasi Pelaksanaan IHT Divisi SDM KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan In House Training (IHT) Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan yang diselenggarakan secara daring pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan IHT guna meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Anggota KPU, Sekretaris, serta Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat (Parmas) dan SDM. Pelaksanaan rapat dilakukan melalui media Zoom Meeting dan menjadi forum penting untuk menyampaikan informasi awal terkait rencana, mekanisme, serta tujuan kegiatan IHT yang akan dilaksanakan oleh Divisi SDM KPU Provinsi Jawa Barat. Gambar 1. Rakor dihadiri oleh  Dalam rapat koordinasi ini disampaikan bahwa kegiatan IHT dirancang sebagai sarana penguatan kompetensi aparatur KPU, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Peningkatan kualitas SDM dinilai menjadi faktor kunci dalam mendukung kinerja organisasi, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan KPU secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Selain pemaparan agenda dan jadwal pelaksanaan, rapat juga membahas kesiapan peserta, teknis pelaksanaan kegiatan, serta peran masing-masing satuan kerja dalam mendukung kelancaran IHT. Koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, sehingga pelaksanaan IHT dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Gambar 2. Koordinasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung program peningkatan kapasitas SDM yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Diharapkan, kegiatan IHT nantinya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai serta kualitas pelayanan kelembagaan KPU kepada masyarakat.(insan)


Selengkapnya
112

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bayu Baskoro dan diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Anggota KPU, Sekretaris, pejabat fungsional, para kasubbag, serta seluruh staf KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menegaskan komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab. Melalui perjanjian kinerja, setiap unsur organisasi diharapkan memiliki kejelasan target, indikator kinerja, serta tanggung jawab yang selaras dengan tujuan dan program kerja KPU Kabupaten Bandung Barat. Gambar 1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Sementara itu, Pakta Integritas merupakan pernyataan komitmen moral dan etika seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, serta menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan pakta ini juga menjadi bentuk keseriusan KPU Kabupaten Bandung Barat dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan kinerja organisasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Gambar 2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat terus berupaya memperkuat tata kelola kelembagaan sebagai bagian dari upaya mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas di Kabupaten Bandung Barat.(insan)


Selengkapnya