Berita Terkini

66

Upacara Peringatan HUT Korpri Ke-54

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Korpri ke-54 pada Senin, 1 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Upacara ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, para Kepala Subbagian, para pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”, peringatan tahun ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional melalui profesionalitas aparatur negara. Gambar 1. Upacara peringatan HUT Korpri Ke-54 di halaman kantor KPU Bandung Barat Upacara dimulai dengan pengibaran bendera Merah Putih yang berlangsung khidmat. Seluruh peserta berdiri tegap memberikan penghormatan sebagai wujud rasa cinta tanah air. Setelah itu, hadirin melaksanakan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Teks Pancasila, Teks Undang-Undang Dasar 1945, serta Panca Prasetya KORPRI yang merupakan pedoman etika dan nilai dasar bagi setiap anggota KORPRI. Suasana semakin terasa penuh semangat ketika seluruh peserta menyanyikan Mars KORPRI sebagai simbol dedikasi dan kebanggaan terhadap organisasi. Gambar 2. Sesi foto bersama Sebagai penutup, upacara diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin secara khidmat. Melalui doa tersebut, diharapkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat senantiasa diberi kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas serta mampu terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peringatan Hari Korpri ke-54 ini diharapkan menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi seluruh aparatur untuk terus bersatu, berdaulat, dan bekerja bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.(insan)


Selengkapnya
69

Webinar Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti Webinar “Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital” yang diselenggarakan pada 28 November 2025 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi bersama para staf subbagian terkait sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan era digital. Webinar ini membahas pentingnya membangun perilaku yang bertanggung jawab, beretika, dan aman di ruang digital, khususnya bagi aparatur pemerintah yang berperan dalam pelayanan publik. Narasumber menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan pemahaman mendalam mengenai literasi digital, keamanan data, serta etika komunikasi di media sosial dan platform digital lainnya. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti webinar Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan beberapa aspek utama yang harus diperhatikan oleh ASN, mulai dari cara menjaga jejak digital, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, hingga sikap profesional dalam berinteraksi di ruang digital. Pemanfaatan teknologi secara bijak diyakini dapat meningkatkan citra kelembagaan sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Peserta yang ikut pada kegiatan webinar ini turut aktif dalam sesi diskusi dengan membahas tantangan yang umum dihadapi saat beraktivitas secara daring. Mereka juga menyoroti pentingnya membangun kebiasaan positif, seperti penggunaan kata-kata yang santun, kehati-hatian dalam mengunggah konten, serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman siber. Gambar 2. Sedang memperhatikan materi yang disampaikan Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap pemahaman mengenai etika digital dapat semakin memperkuat integritas dan profesionalitas pegawai dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan, terutama dalam pelayanan informasi publik dan komunikasi digital yang berkelanjutan.(insan)


Selengkapnya
59

Jumat Sehat untuk Tingkatkan Kebugaran dan Kebersamaan Pegawai

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan Giat Jumat Sehat pada Jumat, 28 November 2025, sebagai upaya rutin untuk menjaga kebugaran pegawai sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat yang antusias mengikuti berbagai aktivitas fisik ringan yang telah disiapkan. Pada kesempatan tersebut, kegiatan diisi dengan permainan tenis meja yang berlangsung di ruang aula. Para pegawai saling bergantian mengikuti pertandingan dengan suasana yang penuh tawa, sportivitas, dan interaksi positif. Selain sebagai sarana olahraga, sesi tenis meja ini juga menjadi ajang relaksasi bagi pegawai setelah menjalani rutinitas pekerjaan selama sepekan. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat laksanakan Jumat Sehat Tidak hanya itu, kegiatan Jumat Sehat kali ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kerja. Para pegawai diajak untuk aktif bergerak, menjaga stamina, dan mengelola stres melalui aktivitas fisik ringan namun menyenangkan. KPU Kabupaten Bandung Barat percaya bahwa tubuh dan pikiran yang sehat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Gambar 2. Para pegawai sedang melakukan tenis meja Melalui kegiatan rutin seperti Jumat Sehat, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat terus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dan produktif. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan, serta memperkuat solidaritas antarpegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.(insan)


Selengkapnya
55

Diskusi Kelompok Terpumpun Terkait Mekanisme Kerja Sama dan Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun bertema “Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Kebijakan dan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri” pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh jajaran Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat pemahaman satuan kerja di lingkungan KPU terhadap regulasi, kebijakan, serta tata kelola kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, diskusi ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memastikan pelaksanaan kerja sama dan perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambar 1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi ikuti kegiatan Diskusi berlangsung dalam dua sesi pembahasan. Sesi pertama mengangkat tema “Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Urgensi Monitoring dan Evaluasi serta Pengelolaan Data Kerja Sama”. Pada sesi ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai alur dan prosedur kerja sama yang harus dipenuhi oleh satuan kerja di lingkungan KPU, mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, penandatanganan, hingga pelaporan. Narasumber menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen kontrol yang memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata dan terukur. Selain itu, pengelolaan data kerja sama juga menjadi aspek penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesiapan data apabila diperlukan dalam proses audit atau evaluasi lintas lembaga. Sementara itu, sesi kedua membahas Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam sesi ini dipaparkan tata cara penyusunan naskah perjanjian yang sesuai ketentuan, termasuk struktur dokumen, unsur-unsur yang harus dicantumkan, serta standar administrasi yang harus dipatuhi. Materi ini penting untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perjanjian, sekaligus meminimalkan kekeliruan administratif yang dapat berimplikasi pada proses hukum maupun pelaksanaan kegiatan. Gambar 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  ikuti kegiatan Melalui keikutsertaan dalam kegiatan diskusi ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas tata kelola kerja sama dan administrasi perjalanan dinas luar negeri. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan setiap pelaksanaan kerja sama dan penyusunan naskah dinas dapat berjalan semakin tertib, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kegiatan ini sekaligus menjadi penguatan bagi KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.(insan)


Selengkapnya
63

Rapat Koordinasi Persiapan PDPB Semester II Tahun 2025

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara berkesinambungan, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat tersebut menghadirkan jajaran penyelenggara pemilu dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, hadir Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi Rini Septiyani, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Inike Kusuma Dewi, serta staf subbagian terkait. KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti pemaparan materi yang meliputi evaluasi pelaksanaan PDPB pada semester sebelumnya, penjelasan teknis pemutakhiran data untuk semester mendatang, serta penyampaian kebijakan terbaru terkait integrasi data kependudukan. Selain itu, turut dibahas mekanisme pelaporan, penanganan potensi data ganda, serta strategi peningkatan kualitas data berbasis perubahan elemen kependudukan dan masukan dari masyarakat. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rapat persiapan PDPB Semester II Tahun 2025 Ketua KPU Provinsi Jawa Barat membuka kegiatan dengan memberikan sambutan sekaligus menegaskan kembali pentingnya konsistensi dalam pemutakhiran data pemilih. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa akurasi data pemilih merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja daerah diharapkan terus meningkatkan koordinasi, memperkuat tata kelola data, serta berkomitmen menjaga integritas dalam setiap tahapan pemutakhiran. Selama sesi diskusi, berbagai daerah menyampaikan kondisi lapangan masing-masing, termasuk dinamika yang muncul dalam verifikasi data pemilih, kendala akses layanan kependudukan, hingga kebutuhan penguatan sistem informasi. KPU Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa seluruh satuan kerja perlu memastikan sinergi dengan pemerintah daerah serta terus memperbarui data berdasarkan laporan masyarakat, khususnya terkait pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perubahan data elemen penting lainnya. Gambar 2. Sedang memperhatikan penjelasan yang disampaikan Dengan adanya rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap pelaksanaan PDPB Semester II Tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan sesuai target. Komitmen dalam menjaga validitas data pemilih menjadi langkah penting untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.(insan)


Selengkapnya
54

Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan ASN

BANDUNG BARAT - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI, ASN KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 27 November 2025. Dengan mengusung tema “Membangun Sistem Perlindungan dan Kesejahteraan ASN untuk Pelayanan Publik yang Berkelanjutan”, kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem pendukung bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu menjalankan pelayanan publik secara profesional, berintegritas, dan berkesinambungan. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti seminar Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H., memaparkan fokus utama perlindungan ASN yang saat ini menjadi perhatian KORPRI. Pertama, perlindungan hukum melalui pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI untuk mendampingi ASN yang menghadapi persoalan hukum. Kedua, perlindungan sistem karier dengan mendorong kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerah oleh Presiden untuk meminimalkan potensi intervensi politik. Dalam sesi berikutnya, narasumber dari Kementerian PANRB menekankan peran strategis ASN sebagai penentu keberhasilan pelayanan publik di Indonesia. ASN disebut sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap berbagai dinamika sektor publik, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan yang memadai menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi birokrasi. Seminar ini juga membahas komitmen KORPRI dalam memperjuangkan hak-hak ASN, yang harus tetap diimbangi dengan kewajiban sebagai abdi negara. Penguatan manajemen talenta ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20/2023 turut menjadi sorotan. Hal ini mencakup mobilitas talenta antarwilayah, pengembangan karier jabatan fungsional berbasis standar kompetensi, serta pentingnya sistem penyaringan yang objektif untuk memastikan kapabilitas ASN sesuai dengan jenjang jabatannya. Gambar 2. Pegawai sedang memperhatikan materi Di akhir kegiatan, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) sebagai bentuk adaptasi pola kerja modern, terutama untuk mengakomodasi generasi muda. Meski demikian, fleksibilitas kerja ini tetap harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Melalui seminar ini, KORPRI berharap terciptanya sistem perlindungan dan kesejahteraan ASN yang lebih kuat sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.(insan)


Selengkapnya