Berita Terkini

48

Penandatanganan Komitmen Netralitas ASN di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 7 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, para kasubbag, serta seluruh pegawai ASN di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan penandatanganan komitmen netralitas ini merupakan bentuk nyata komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta independensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Seluruh ASN secara bersama-sama menyatakan kesiapan untuk menjaga sikap netral dan tidak berpihak kepada peserta Pemilu maupun pihak tertentu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Penandatanganan surat pernyataan dilakukan secara bertahap dimulai dari Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, kemudian dilanjutkan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga seluruh staf pelaksana. Dalam surat pernyataan tersebut memuat sejumlah poin penting, di antaranya komitmen ASN untuk menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan politik, serta menjaga etika dan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh ASN dapat terus menjaga profesionalisme dalam bekerja serta mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai netralitas di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Netralitas ASN menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.(ics)


Selengkapnya
38

KPU Bandung Barat Lanjutkan Roadshow Parpol Ke Partai Berkarya

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan kegiatan Roadshow Partai Politik Se-Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor DPD Partai Berkarya Kabupaten Bandung Barat dan menjadi bagian dari rangkaian koordinasi KPU bersama partai politik dalam rangka persiapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kedatangan jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari Ketua KPU, Anggota KPU, para kepala subbagian, serta staf sekretariat disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bandung Barat, Neneng Nurjanah. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi dalam mendukung penguatan demokrasi di Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat turut berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat. Roadshow ini dilaksanakan sebagai langkah awal membangun komunikasi dan koordinasi dengan partai politik menjelang tahapan Pemilu 2029 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada tahun 2027. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, menyampaikan bahwa kegiatan roadshow ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi. Selain itu, koordinasi dengan partai politik juga penting dilakukan guna memastikan kesiapan administrasi dan pembaruan data partai politik melalui SIPOL sebagai bagian dari tahapan awal penyelenggaraan Pemilu mendatang. Di sisi lain, KPU Kabupaten Bandung Barat juga terus melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap tiga bulan sekali. Proses tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Selain fokus pada pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Bandung Barat juga mulai mempersiapkan sejumlah skema daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2029. Saat ini, KPU telah menyusun enam skema dapil yang terdiri atas dua skema untuk lima dapil, dua skema untuk enam dapil, dan dua skema untuk tujuh dapil. Penyusunan skema tersebut dilakukan sebagai bagian dari kajian awal terhadap perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan representasi wilayah. Melalui kegiatan roadshow ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap koordinasi dan sinergi bersama partai politik serta para pemangku kepentingan dapat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, seluruh tahapan menuju Pemilu 2029 dapat dipersiapkan secara matang demi mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.(ics)


Selengkapnya
44

KPU KBB Lanjutkan Roadshow Parpol ke GOLKAR

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan kegiatan Roadshow Partai Politik Se-Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor DPD Golkar Kabupaten Bandung Barat dan menjadi bagian dari rangkaian koordinasi KPU bersama partai politik dalam rangka persiapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat turut berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat. Roadshow ini dilaksanakan sebagai langkah awal membangun komunikasi dan koordinasi dengan partai politik menjelang tahapan Pemilu 2029 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada tahun 2027. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, menyampaikan bahwa kegiatan roadshow ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi. Selain itu, koordinasi dengan partai politik juga penting dilakukan guna memastikan kesiapan administrasi dan pembaruan data partai politik melalui SIPOL sebagai bagian dari tahapan awal penyelenggaraan Pemilu mendatang. Di sisi lain, KPU Kabupaten Bandung Barat juga terus melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap tiga bulan sekali. Proses tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Selain fokus pada pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Bandung Barat juga mulai mempersiapkan sejumlah skema daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2029. Saat ini, KPU telah menyusun enam skema dapil yang terdiri atas dua skema untuk lima dapil, dua skema untuk enam dapil, dan dua skema untuk tujuh dapil. Penyusunan skema tersebut dilakukan sebagai bagian dari kajian awal terhadap perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan representasi wilayah. Melalui kegiatan roadshow ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap koordinasi dan sinergi bersama partai politik serta para pemangku kepentingan dapat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, seluruh tahapan menuju Pemilu 2029 dapat dipersiapkan secara matang demi mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.(ics)


Selengkapnya
49

KPU KBB Terima Kunjungan Reses Anggota DPR RI Ahmad Heryawan

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses), pada Selasa (5/5) di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Anggota KPU, serta jajaran sekretariat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda reses Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat menyambut baik kunjungan ini sebagai ruang dialog konstruktif. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, kebutuhan sumber daya, hingga upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Agenda kegiatan meliputi silaturahmi, koordinasi, serta penyerapan aspirasi terkait program dan isu strategis di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Diskusi berlangsung interaktif dengan harapan hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat antara KPU dan DPR RI, serta terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ics)


Selengkapnya
52

KPU KBB Gelar Roadshow ke Partai Politik, Awali Kunjungan ke Partai Gerindra

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan roadshow ke partai politik se-Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari persiapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kegiatan ini resmi dimulai pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Mason Pine Hotel. Roadshow ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, jajaran Anggota KPU, para kepala subbagian (kasubbag), serta staf sekretariat KPU. Pada kesempatan tersebut, agenda perdana roadshow dilaksanakan bersama Partai Gerindra sebagai salah satu peserta pemilu di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Gambar 1. Ketua KPU KBB sedang memberikan sambutan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat KPU Kabupaten Bandung Barat terkait pelaksanaan roadshow yang dijadwalkan berlangsung mulai 5 Mei hingga 29 Mei 2026. Roadshow ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keselarasan data partai politik dalam sistem SIPOL sebagai bagian dari tahapan pemilu yang transparan dan akuntabel. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, M.Si., yang memberikan dukungan terhadap upaya KPU dalam meningkatkan kualitas data kepartaian. Kehadiran pemerintah daerah ini menunjukkan sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam mendukung proses demokrasi yang lebih baik. Gambar 2. Wakil Bupati Bandung Barat turut hadir dalam acara roadshow Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Bandung Barat juga membuka ruang koordinasi dengan partai politik terkait penyesuaian jadwal dan teknis pelaksanaan roadshow. Hal ini dilakukan agar seluruh proses dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing partai politik. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat memperkuat akurasi dan validitas data partai politik, sehingga mendukung terselenggaranya pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Bandung Barat.(ics)


Selengkapnya
43

KPU Kabupaten Bandung Barat Laksanakan Rapat Pleno Rutin

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan rapat pleno rutin pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, para Anggota KPU, Sekretaris, pejabat fungsional, serta para kepala subbagian (kasubbag) di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Rapat pleno rutin ini merupakan agenda berkala yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi pelaksanaan program kerja serta memperkuat koordinasi internal antar jajaran. Dalam forum tersebut, setiap divisi diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan terkait program kerja yang telah dilaksanakan, sekaligus memaparkan rencana kegiatan yang akan datang. Gambar 1. Pelaksanaan rapat pleno rutin  Selain membahas capaian program kerja, rapat pleno juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja ke depan. Setiap masukan dan kendala yang disampaikan menjadi perhatian bersama untuk dicarikan solusi yang efektif dan efisien. Melalui pelaksanaan rapat pleno rutin ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat dapat terus meningkatkan kinerja, menjaga profesionalitas, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat terlaksana secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi.(ics)


Selengkapnya
🔊 Putar Suara