Berita Terkini

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III pada Jumat, 26 September 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, rakor dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Rini Septiyani, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Inike Kusuma Dewi, serta staf subbagian terkait. Kehadiran jajaran tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses rekapitulasi PDPB berjalan sesuai dengan arahan pusat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor PDPB Triwulan III Rapat koordinasi ini dibuka dengan penyampaian materi oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Idroos. Dalam paparannya, Betty menegaskan bahwa rekapitulasi PDPB Triwulan III merupakan momentum strategis untuk memperkuat validitas data pemilih. Hal ini sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan akurat, transparan, dan akuntabel. Beliau juga menjelaskan langkah-langkah teknis yang harus dipersiapkan oleh setiap KPU daerah, mulai dari konsistensi pencatatan data, sinkronisasi dengan instansi terkait, hingga tata cara pelaporan hasil rekapitulasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara KPU RI dengan KPU provinsi maupun kabupaten/kota agar seluruh tahapan dapat terlaksana dengan baik. Gambar 2. Kepala Divisi Data dan Informasi KPU RI sedang memaparkan materi Melalui rakor ini, KPU Kabupaten Bandung Barat mendapatkan arahan teknis sekaligus penguatan dalam menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih. Seluruh masukan dan instruksi yang disampaikan akan dijadikan acuan untuk memastikan proses rekapitulasi PDPB Triwulan III dapat dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama bagi seluruh satuan kerja KPU. Dengan demikian, diharapkan setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih dini, sehingga data pemilih yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Melalui komitmen dan sinergi yang terbangun, KPU Kabupaten Bandung Barat berupaya terus menjaga kualitas data pemilih sebagai bagian dari wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan demokrasi Indonesia.(insan)

Fun Hiking KPU Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Giat Jumat Sehat

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan kegiatan rutin Giat Jum’at Sehat dengan menggelar Fun Hiking pada Jumat, 26 September 2025. Bertempat di kawasan wisata alam Stone Garden Citatah, kegiatan ini diikuti oleh pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat dengan penuh antusias. Pelaksanaan Fun Hiking ini merupakan bagian dari agenda mingguan yang telah dijalankan KPU Kabupaten Bandung Barat, yaitu Giat Jum’at Sehat, yang bertujuan menjaga kebugaran jasmani sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai. Jika pada minggu-minggu sebelumnya kegiatan lebih banyak dilakukan di lingkungan kantor, kali ini dipilih lokasi terbuka yang menghadirkan suasana baru, segar, dan menyehatkan. Gambar 1. Para pegawai mengikuti Fun Hiking Stone Garden Citatah dipilih sebagai destinasi karena keindahan alamnya yang khas, dengan panorama bebatuan purba serta pemandangan perbukitan yang menenangkan. Rute pendakian yang ditempuh para peserta memberikan tantangan tersendiri, namun tetap sesuai untuk semua kalangan. Sepanjang perjalanan, para pegawai saling berinteraksi, bercanda, serta memberikan dukungan kepada rekan yang lain, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang semakin erat. Selain untuk berolahraga, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas internal di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat. Dengan semangat kebugaran dan kekompakan, diharapkan seluruh pegawai dapat lebih siap dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik. Gambar 2. Foto bersama di Stone Garden Citatah Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat ingin menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga kualitas kerja, tetapi juga kesehatan fisik dan mental para pegawai. Kebiasaan hidup sehat yang ditanamkan lewat Giat Jum’at Sehat diharapkan dapat menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Dengan terselenggaranya Fun Hiking ini, KPU Kabupaten Bandung Barat semakin meneguhkan langkahnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif.(insan)

KPU Bandung Barat Ikuti Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #4

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Program MH (Membahas Hukum) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat Seri #4 yang diselenggarakan pada Kamis, 25 September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Program MH merupakan agenda rutin Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Barat yang ditujukan untuk memperkuat tugas-tugas hukum dan pengawasan, sekaligus memastikan tata kelola dokumen hukum di lingkungan KPU berjalan dengan baik. Kegiatan Seri #4 ini merupakan tindak lanjut dari Membahas Hukum Seri #3 yang telah dilaksanakan pada 18 September 2025. Gambar 2. Peserta Program Membahas Hukum Seri #4 Jika pada Seri #3 fokus utama diarahkan pada pemeriksaan dan koreksi JDIH dari berbagai satuan kerja, maka pada Seri #4 dilanjutkan dengan melakukan pengecekan terhadap satuan kerja yang belum sempat terkoreksi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar seluruh dokumen hukum di masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat diperiksa secara menyeluruh, sehingga standar keterbukaan informasi publik dan kepastian hukum dapat terjaga. Peserta kegiatan berasal dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, terdiri dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, staf teknis, hingga CPNS di lingkungan KPU. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini diikuti oleh Benben Fathurokhman selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Warna Gumilang sebagai Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta staf terkait dan CPNS. Gambar 2. Staf Sub bagian Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu mengikuti Program Membahas Hukum Melalui forum ini, diharapkan setiap satuan kerja di lingkungan KPU Jawa Barat semakin terarah dalam pengelolaan dokumen hukum dan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas JDIH. Dengan adanya sinergi antar-KPU Kabupaten/Kota, maka peran Divisi Hukum tidak hanya sebatas pengawasan, melainkan juga memastikan bahwa produk hukum dapat diakses dengan mudah oleh publik sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.(insan)

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2027

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia pada Kamis, 25 September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1350/RT.01.1-Und/05/2025 tertanggal 23 September 2025, yang ditujukan kepada seluruh sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di Indonesia. Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus memberikan arahan teknis dalam penyusunan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2027. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti rakor RPBMN 2027 Peserta rapat dari KPU Kabupaten Bandung Barat adalah Operator SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Keterlibatan operator SIMAN memiliki peran strategis karena aplikasi ini merupakan instrumen utama dalam pencatatan, pengelolaan, serta perencanaan aset negara di lingkungan KPU. Dengan demikian, operator SIMAN menjadi garda terdepan dalam memastikan akurasi data dan kelancaran proses penyusunan RKBMN. Berdasarkan rundown acara, kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB dengan pembukaan link zoom meeting, dilanjutkan dengan pengantar acara oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pada pukul 10.10 WIB, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan BMN memberikan sambutan serta arahan mengenai pentingnya perencanaan BMN yang terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan riil satuan kerja. Acara inti berupa penyampaian materi Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2027 oleh Bagian Pengelolaan BMN, yang berlangsung hingga pukul 11.00 WIB. Materi tersebut menitikberatkan pada mekanisme penginputan kebutuhan BMN dalam aplikasi SIMAN, penyesuaian data dengan kebutuhan kerja di lapangan, serta tata cara penyusunan usulan yang akuntabel. Gambar 2. Operator SIMAN KPU KBB sedang mendengarkan materi yang disampaikan Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung hingga pukul 11.50 WIB, memberi kesempatan kepada para peserta, termasuk operator SIMAN dari berbagai daerah, untuk menyampaikan kendala maupun masukan terkait proses penyusunan RKBMN. Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan KPU Kabupaten Bandung Barat dapat lebih optimal dalam menyusun kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2027. Perencanaan yang matang dan berbasis data valid dari SIMAN akan mendukung efisiensi pengelolaan aset, serta menjadi landasan penting bagi kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang.(insan)

KPU Kabupaten Bandung Barat Gelar Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 pada Rabu, 24 September 2025 di Aula KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Ripqi Ahmad Sulaeman, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rini Septiyani, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Cep Suryana, Sekretaris KPU Olina Theresia Santi Dewi, serta Kasubag Perencanaan Data dan Informasi Inike Kusuma Dewi. Rapat juga melibatkan berbagai pihak terkait, di antaranya Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, perwakilan TNI (Dandim 0609 Cimahi Bandung Barat), Polri (Kapolres Cimahi), Disdukcapil, Bakesbangpol, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, serta camat se-Kabupaten Bandung Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Ripqi Ahmad Sulaeman menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk memastikan akurasi data pemilih. KPU melakukan pemutakhiran data setiap triwulan, mencakup pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta data pensiunan TNI/Polri yang masuk kategori memenuhi syarat (MS). Gambar 1. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat membuka acara Rapat Kerja PDPB tahun 2025 Rini Septiyani menambahkan bahwa rapat kerja ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coktas) di lapangan, termasuk kendala teknis yang dihadapi di tingkat kecamatan. Ia mengingatkan bahwa batas waktu (cut off) pemutakhiran data pada triwulan III akan berakhir pada 30 September 2025. Selain itu, sejumlah pihak menyampaikan masukan penting: Bawaslu menegaskan komitmen pengawasan PDPB setiap triwulan, melakukan pencegahan, sosialisasi pemilih pemula, serta uji petik yang menemukan 66 data TMS dan 70 data MS. Bawaslu mengapresiasi pemutakhiran data KPU yang dilakukan secara rutin. Kapolres Cimahi menyampaikan bahwa hingga September 2025 terdapat 15 anggota yang pensiun, dan data tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut. Kapolres juga menekankan perlunya koordinasi terkait data anggota aktif serta integrasi data SPN Sespim dan Brimob. Dandim 0609 mengapresiasi langkah KPU dan menyarankan agar KPU juga bersurat ke instansi pendidikan militer lain seperti Pusdikpasus guna melengkapi data PDPB. BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa data mereka sudah sinkron dengan Disdukcapil, namun pengecekan data kematian masih dilakukan satu per satu. Data yang tidak diperbarui dalam satu bulan akan diteruskan ke Disdukcapil untuk penerbitan kartu kematian. Disdukcapil menjelaskan kondisi kependudukan di Bandung Barat, termasuk anomali data kematian, serta program percepatan pembuatan KTP di desa untuk mendukung pendataan pemilih pemula. Camat se-Kabupaten Bandung Barat menyampaikan rekap hasil Coktas dan menegaskan komitmen memperbarui status kematian melalui koordinasi dengan desa. Kementerian Agama menyatakan siap berkoordinasi dengan KPU, terutama terkait data pernikahan dan perceraian, serta menegaskan bahwa usia legal untuk menikah adalah 19 tahun. Gambar 2. Sesi foto bersama para peserta Rapat Kerja PDPB Tahun 2025 Rapat yang berlangsung hingga siang hari ini ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama lintas instansi dalam mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif menjelang penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.(insan)