Berita Terkini

60

Gercep, KPU dan Forkopimda KBB Bersihkan APK Selama Masa Tenang

KPU BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaksanakan Apel Pembersihan Alat dan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024 jelang masa tenang, Sabtu 23 November 2024 malam. Pembersihan alat dan bahan kampanye itu dimulai pukul 00.00 WIB dengan dihadiri jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung Barat. "Malam hari ini kita melaksanakan kegiatan yang cukup penting diantara tahapan Pilkada 2024 di KBB, yakni pembersihan alat dan bahan kampanye," kata Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman dalam sambutannya di Padalarang. Ripqi menjelaskan, pemasangan alat dan bahan kampanye telah dilaksanakan sejak awal tahapan atau jadwal kampanye, yaitu mulai dari tanggal 23 September hingga 23 November 2024. "Oleh karena itu pada pukul 00.00 kita akan membersihkan seluruh APK yang ada di KBB karena pada tanggal 23 November 2024 merupakan akhir dari tahapan atau pemasangan APK dan besok kita akan memasuki tahapan masa tenang selama 3 hari," jelasnya. Ripqi menegaskan, selama masa tenang ini tidak boleh ada satu APK atau bahan kampanye yang terpasang dimanapun. "Kita akan bersihkan APK lima paslon di seluruh wilayah di Bandung Barat, termasuk baligo figur yang tidak jadi mencalonkan," tegasnya. Sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024, penertiban APK dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang pada praktiknya dengan menerjunkan anggota Satpol PP untuk menurunkan APK yang masih terpasang. "Kami juga menintruksikan kepada seluruh PPK di 16 kecamatan dan 165 desa untuk ikut membersihkan juga supaya pada hari H nanti tidak ada lagi APK yang terpasang," paparnya. Ripqi berharap, proses pembersihan APK berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya di mana petugas harus berdebat dengan tim sukses paslon. "Tapi kita sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada para paslon bahwa pada hari tenang APK mereka akan kita bersihkan," katanya. Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu KBB, Ahmad Zaenudin menjelaskan, beberapa kali Pemilu dilaksanakan pembersihan alat dan bahan kampanye biasanya oleh Bawaslu. Namun, regulasi kali ini lain di mana pembersihan APK sesuai regulasi dilaksanakan oleh KPU. "Inilah penghujung waktu tahapan kampanye ditutup dengan masa tenang dan berbicara masa tenang itu dilarang adanya berbagai bentuk yang memang berbau kampanye," kata Ahmad. Oleh karena itu, untuk semua LO mulai detik ini tepatnya pukul 00.00 WIB tidak boleh lagi ada paslon yang berkampanye dengan cara apapun. "Alasan APK dibersihkan karena APK merupakan salah satu metode atau sarana kampanye. Selain itu, jika sebelum hari H masih terdapat APK bisa jadi banyak narasi negatif yang tidak kita inginkan," ujarnya. Menurutnya, baru kali ini penertiban APK pemilu dilaksanakan oleh KPU yang mengacu pada PKPU 13 Tahun 2024 bahwa dalam penertiban APK, KPU berkooridnasi dengan parpol, paslon, pemda dan Bawaslu. "Meski begitu, kita juga ada tanggung jawab lebih karena ada intruksi pengawasan dan penertiban APK," tuturnya. Oleh karenanya, sambung Ahmad, pihaknya pun mengintruksikan jajaran di bawah Bawaslu agar bersama KPU melakukan pembersihan dan penertiban APK lantaran ini tidak hanya menjadi tugas penyelenggara saja melainkan seluruh elemen yang berkaitan dengan kepemiluan. "Semua yang berkaitan dengan kepemiluan memiliki tanggung jawab yang sama," katanya. Terkait dengan ukuran, bentuk dan materi yang pihaknya tertibkan mengacu pada regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Selama masa tenang, tidak ada embel-embel apapun dan semua harus dibersihkan. "Berkaitan dengan pembersihan APK ini dilakukan dengan bersinergi agar lebih kuat karena dengan kebersamaan saya yakin kita banyak belajar dari pengalaman Pemilu kemarin," tandasnya. (Media Center KPU KBB)  


Selengkapnya
118

Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, KPU KBB Pastikan 23.633 Badan Adhoc Penyelenggara Pilkada Mendapat JKK dan JKM

KPU BANDUNG BARAT - Kabar bahagia datang bagi seluruh insan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pasalnya, jelang hari H pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cimahi tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi Jl. Amir Machmud No. 803, Rabu 20 November 2024. Dengan demikian, sebanyak 23.633 anggota badan adhoc se-Kabupaten Bandung Barat resmi mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.  Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman menjelaskan, langkah kerjasama tersebut merupakan inisiatif dari KPU Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan petugas selama bertugas serta selaras dengan Amanat Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Selain itu, ungkap Ripqi, hal ini berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya dimana terdapat anggota badan adhoc di Tingkat KPPS yang mengalami kecelakaan kerja bahkan hingga meninggal dunia saat bertugas.  “Dengan adanya perlindungan ini, para petugas Ad Hoc dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus. Mereka akan mendapatkan jaminan jika terjadi risiko kecelakaan atau kematian selama menjalankan tugas," ungkapnya.  Tak hanya itu, Ripqi menyebutkan, dari 23.633 anggota badan adhoc yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 80 Anggota PPK, 495 Anggota PPS, 17.934 Anggota KPPS serta 5.124 Petugas Ketertiban TPS.  “Seluruhnya akan mendapat perlindungan jaminan sosial selama 3 Bulan untuk Anggota PPK dan PPS serta 1 Bulan untuk Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS," sebutnya. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cimahi Ahmad Feisal Santoso memastikan, seluruh petugas badan adhoc bakal mendapatkan perlindungan melalui dua program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).  “Semoga ini menjadi contoh nyata akan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada para peserta," kata Ahmad Feisel. Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Olina Theresia Santi Dewi beserta Jajaran Kesekretariatan, Kepala Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Padalarang Rosita beserta Jajaran. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
102

Helaran Debat Publik Pamungkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 Berlangsung Meriah, Sorak-sorai Pendukung Paslon Warnai Setiap Momen!

KPU BANDUNG BARAT - Helaran debat publik kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024 yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB berjalan aman, lancar dan meriah. Lima pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, yakni paslon nomor urut 1, Didik Agus T dan Gilang Dirga, paslon nomor urut 2, Jejej Ritchie Ismail dan Asep Ismail, paslon nomor urut 3, Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat, paslon nomor urut 4, Edi Rusyandi dan Unjang Asari, serta paslon nomor urut 5, Sundaya dan Asep Ilyas saling beradu gagasan dan menampilkan performa terbaiknya. Tak cuma di area debat, sorak-sorai dari para pendukung masing-masing paslon yang berada di halaman Hotel Novena Lembang kian memeriahkan momen debat pamungkas yang dimulai pada pukul 19.00 WIB tersebut. Tak ketinggalan mereka membawa berbagai alat musik, mengenakan kostum hantu hingga properti yang unik dan menarik.  Alhasil, momen debat terakhir calon bupati dan wakil bupati kali ini seolah menjadi parade sekaligus ajang unjuk gigi para pendukung dalam menghadirkan kreativitasnya. Dari sisi keamanan, KPU Bandung Barat menempatkan banyak petugas hingga memasang pagar pembatas, termasuk membatasi massa pendukung, yakni masing-masing 30 orang dari setiap paslon. Sehingga pelaksanaan debat berjalan aman dan kondusif.  "Alhamdulillah hari ini Senin 18 November 2024, KPU KBB bisa menyelenggarakan debat yang kedua yang diberikan judul Debat Publik Pamungkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat," kata Ketua KPU Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman. "Sebelumnya kita melaksanakan debat yang pertama pada 29 Oktober 2024 lalu dan hari ini kita laksanakan sebelum tahapan kampanye rapat umum," sambungnya. Ripqi menyebut, helaran debat publik pamungkas ini berjalan dengan lancar dan semua pasangan calon bisa menyampaikan visi dan misi, serta programnya masing-masing. "Saya berharap, dari visi misi yang sudah disampaikan paslon itu bisa meyakinkan seluruh pemilih yang ada di KBB bisa datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 nanti," ungkapnya. Dengan begitu, Ripqi berharap partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bisa meningkat dibandingkan Pilkada tahun 2018 yang mencapai 77 persen. "Kita berharap di Pilkada Serentak 2024 partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya meningkat lebih dari 80 persen," ucapnya. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
59

KPU KBB Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 Rampung H-5 Jelang Pencoblosan

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di wilayahnya rampung pada H-7 jelang pencoblosan. Hal itu diungkapkan Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman usai pelaksanaan Debat Publik Pamungkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang digelar di Hotel Novena Lembang, Senin 18 November 2024 malam. Ripqi menyebut, sebagian logistik Pilkada sudah kita distribusikan beberapa hari yang lalu. Khususnya, untuk wilayah terjauh, yakni wilayah selatan Bandung Barat. "Kita targetkan distribusi logistik selesai minimal H-5 jelang pencoblosan. Semuanya sudah selesai distribusikan logistik ke masing-masing PPK. Meskipun target awal kita H-7, tapi maksimal H-5 sudah kita distribusikan seluruhnya," sebutnya. Tak hanya itu, KPU Bandung Barat telah melakukan mitigasi dan menginventarisir sejumlah TPS yang berlokasi di wilayah yang berpotensi terjadi bencana. "Terkait dengan tempat atau TPS yang rawan bencana kita sudah melakukan mitigasi dan menginventarisir lokasi-lokasinya di mana, tinggal nanti kita sampaikan dan koordinasikan dengan Forkopimda, serta dengan pihak-pihak yang nantinya akan membantu," katanya. "Termasuk, pendistribusian logistik juga kita sekarang sudah mulai dan tempat-tempat yang sudah kita identifikasi rawan bencana sudah kita mitigasi dan disampaikan ke lembaga atau pihak yang memang bisa membantu untuk kelancaran terkait distribusi dan TPS," sambungnya. Pada prinsipnya, jelas Ripqi, KPU Bandung Barat telah mengatur waktu terkait persiapan pencoblosan. Namun, yang paling utama adalah kelengkapan logistik, serta kesiapan petugas KPPS dari sisi pemungutan dan penghitungan suara yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis oleh KPU kepada PPK. Kemudian dari PPK ke PPS dan langsung dilanjutkan kepada para petugas KPPS. "Kemudian kesiapan logistik juga sudah kita atur dan sekarang sedang berproses setting dan packing logistik.Kalau sudah seluruhnya setting dan packing tentu langsung kita distribusikan ke PPK," jelasnya. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
57

Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrem, KPU KBB Telah Lakukan Mitigasi dan Inventarisir TPS yang Rawan Bencana

KPU BANDUNG BARAT -- Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi salah satu fokus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat jelang hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari. Pasalnya, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki topografi wilayah yang didominasi pegunungan dengan akses yang cukup terjal. Sehingga kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi kendala dalam proses distribusi logistik ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), termasuk saat tahapan pencoblosan dan penghitungan suara. Meski begitu, KPU Bandung Barat telah melakukan mitigasi dan menginventarisir sejumlah TPS yang berlokasi di wilayah yang berpotensi terjadi bencana. "Terkait dengan tempat atau TPS yang rawan bencana kita sudah melakukan mitigasi dan menginventarisir lokasi-lokasinya di mana, tinggal nanti kita sampaikan dan koordinasikan dengan Forkopimda, serta dengan pihak-pihak yang nantinya akan membantu," kata Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman dalam konferensi pers usai Debat Publik Pamungkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat di Hotel Novena Lembang, Senin 18 November 2024. "Termasuk, pendistribusian logistik juga kita sekarang sudah mulai dan tempat-tempat yang sudah kita identifikasi rawan bencana sudah kita mitigasi dan disampaikan ke lembaga atau pihak yang memang bisa membantu untuk kelancaran terkait distribusi dan TPS," sambungnya. Pada prinsipnya, jelas Ripqi, KPU Bandung Barat telah mengatur waktu terkait persiapan pencoblosan. Namun, yang paling utama adalah kelengkapan logistik, serta kesiapan petugas KPPS dari sisi pemungutan dan penghitungan suara yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis oleh KPU kepada PPK. Kemudian dari PPK ke PPS dan langsung dilanjutkan kepada para petugas KPPS. "Kemudian kesiapan logistik juga sudah kita atur dan sekarang sedang berproses setting dan packing logistik.Kalau sudah seluruhnya setting dan packing tentu langsung kita distribusikan ke PPK," jelasnya.  Bahkan, kata Ripqi, sebagian pendistribusian logistik sudah pihaknya lakukan beberapa hari yang lalu, khususunya untuk wilayah terjauh, yakni wilayah selatan Bandung Barat. "Kita targetkan distribusi logistik selesai minimal H-5 jelang pencoblosan. Semuanya sudah selesai distribusikan logistik ke masing-masing PPK. Meskipun Target awal kita H-7, tapi maksimal H-5 sudah kita distribusikan seluruhnya," tandasnya. (Media Center KPU KBB)  


Selengkapnya
54

Debat Publik Pamungkas Selesai, Ketua KPU KBB Berharap Visi Misi yang Disampaikan Paslon Bisa Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2024

KPU BANDUNG BARAT - Lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat telah menyelesaikan tahapan debat publik pamungkas yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Senin 18 November 2024. Mereka adalah paslon nomor urut 1, Didik Agus T dan Gilang Dirga, paslon nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, paslon nomor urut 3, Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat, paslon nomor urut 4, Edi Rusyandi dan Unjang Asari, serta paslon nomor urut 5, Sundaya dan Asep Ilyas. Kelima paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat itu saling beradu ide dan gagasan yang dikemas melalui visi misi dan programnya masing-masing. Mengusung tema besar 'Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif untuk Mewujudkan Pelayanan yang Berkeadilan bagi Masyarakat Bandung Barat', kemampuan dan wawasan para paslon diuji melalui sub tema yang diberikan baik oleh panelis maupun dari masing-masing paslon. Hal itu dilakukan sebagai barometer bagi masyarakat untuk bisa memilih pemimpin terbaik yang bisa memberikan solusi berbagai persoalan yang tengah dihadapi sesuai dengan harapan seluruh warga Kabupaten Bandung Barat.  "Debat publik pamungkas ini berjalan dengan lancar dan semua pasangan calon bisa menyampaikan visi dan misi, serta programnya masing-masing," kata Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman dalam konferensi pers usai debat publik pamungkas, Senin 18 November 2024 malam. Selain itu, pihaknya juga berharap, visi misi dan program yang sudah disampaikan kelima paslon tersebut bisa meyakinkan seluruh pemilih yang ada di KBB agar bisa datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 nanti. Dengan begitu, diharapkan pula partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bisa meningkat dibandingkan Pilkada tahun 2018 yang mencapai 77 persen. "Kita berharap di Pilkada Serentak 2024 partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya meningkat lebih dari 80 persen," ucapnya. (Media Center KPU KBB)  


Selengkapnya