Berita Terkini

Kamis, 30 Oktober 2025 14:23
106

Tingkatkan Profesionalisme, Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

BANDUNG BARAT - Dalam rangka pembinaan karier bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Kegiatan uji kompetensi ini dilaksanakan pada Kamis, 30 Oktober 2025, secara daring melalui koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Uji kompetensi tersebut diikuti oleh pegawai dari berbagai satuan kerja, termasuk Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Gambar 1. Pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti uji kompetensi Pelaksanaan uji kompetensi dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan lokasi kegiatan bagi peserta menyesuaikan tempat tugas masing-masing, yakni di kantor KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Uji kompetensi ini merupakan bagian dari pembinaan karier pegawai dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan memastikan kompetensi aparatur sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Penata Kelola Pemilihan Umum dapat memahami lebih mendalam peran dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengukur kemampuan teknis dan manajerial aparatur di bidang kepemiluan, sebagai dasar dalam pengembangan karier dan peningkatan jenjang jabatan fungsional. Sekretariat Jenderal KPU RI melalui surat Nomor 1700/SDM.09-Und/04/2025 tertanggal 29 Oktober 2025 menegaskan pentingnya kehadiran peserta tepat waktu serta mengikuti seluruh tahapan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan uji kompetensi ini juga menjadi bentuk komitmen KPU dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional dan berbasis merit sistem. Gambar 2. Foto bersama setelah uji kompetensi KPU Kabupaten Bandung Barat berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja di bidang kepemiluan. Dengan demikian, seluruh jajaran dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 30 Oktober 2025 13:44
96

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Program Membahas Hukum Seri #8 Tentang Pelaporan dan Pengecekan Media Sosial JDIH

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Program Membahas Hukum (MH) KPU Provinsi Jawa Barat Seri #8 yang mengangkat tema “Pelaporan dan Pengecekan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025.” Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Bandung Barat, Warna Gumilang, beserta staf subbagian terkait turut berpartisipasi aktif mengikuti paparan dan diskusi yang disampaikan oleh narasumber dari KPU Provinsi Jawa Barat. Program Membahas Hukum ini merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman satuan kerja di lingkungan KPU dalam pengelolaan dan publikasi informasi hukum melalui kanal media sosial JDIH. Gambar 1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum ikuti kegiatan Kegiatan dipandu oleh Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, yang bertindak sebagai moderator. Dalam arahannya, Hasanuddin menekankan pentingnya tata kelola JDIH yang produktif dan berdaya guna di setiap satuan kerja. Ia berharap agar setiap unit dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi hukum yang informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh publik. Gambar 2. Pemeriksaan media sosial JDIH KPU Bandung Barat oleh moderator Sementara itu, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU kabupaten/kota yang konsisten berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan JDIH. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan evaluasi bersama, agar pengelolaan JDIH di setiap daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan dan standar nasional. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sistem informasi hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan media sosial JDIH yang optimal, diharapkan penyebaran informasi hukum dapat menjangkau masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran KPU sebagai lembaga yang terbuka terhadap publik.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 18:33
149

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rakor Peningkatan dan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU Se-Jawa Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Rangka Peningkatan dan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU se-Jawa Barat sebagai upaya memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan internal di lingkungan penyelenggara pemilu. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, hadir Ketua Ripqi Ahmad Sulaeman, Anggota Benben Fathurokhman, Sekretaris Olina Theresia Santi Dewi, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Siti Nani Aisyah, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Warna Gumilang, serta bendahara yang dihadiri secara terpisah. Kehadiran jajaran pimpinan dan pejabat struktural ini menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung penguatan tata kelola dan transparansi lembaga. Gambar 1. Jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor Rapat koordinasi dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan disiplin internal untuk memastikan setiap kegiatan KPU di seluruh tingkatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah juga menyampaikan paparan mengenai strategi penguatan pengawasan dan langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, dan APIP. Sesi tersebut dilanjutkan dengan assistensi atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dari tahun 2006 hingga 2024 yang dipandu langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dengan moderator Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat. Gambar 2. Pemaparan materi dalam rakor  Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU di Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Bandung Barat, dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat koordinasi lintas bidang, dan menumbuhkan budaya kerja yang transparan serta akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan dan rekomendasi lembaga pengawas dapat ditindaklanjuti dengan tepat, sehingga tata kelola keuangan dan administrasi KPU semakin baik di masa mendatang.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 14:48
88

Apatisme Publik Jadi Sorotan dalam Parmas Insight Chapter #4 KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #4 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 29 Oktober 2025 secara daring. Kegiatan ini mengangkat tema “Apatisme Publik (Menyentuh Kelompok Golput Kultural)” yang menjadi salah satu isu penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya memahami dinamika masyarakat yang cenderung apatis terhadap politik agar strategi sosialisasi dapat lebih efektif dan menyentuh semua lapisan masyarakat. KPU Kabupaten Bandung Barat diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Deni Firman Rosadi, serta Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha. Keduanya aktif mengikuti jalannya kegiatan dan menyimak berbagai paparan yang disampaikan oleh para narasumber. Gambar 1. Kasubbag Parmas dan SDM ikuti Parmas Insight #4 Adapun narasumber berasal dari KPU Kabupaten Subang dan KPU Kabupaten Indramayu. Masing-masing diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM yang membagikan pengalaman serta praktik baik dalam menghadapi tantangan rendahnya partisipasi masyarakat. Para narasumber menyoroti pentingnya memahami karakteristik kelompok golput kultural agar pendekatan komunikasi politik dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya mereka. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan ditutup dengan pengantar diskusi sekaligus penutupan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif dengan berbagai pandangan menarik dari peserta kegiatan. Gambar 2. Kasubbag Parmas dan SDM sedang memperhatikan materi Melalui Parmas Insight Chapter #4 ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat memperkaya wawasan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang apatis terhadap politik. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU untuk terus meningkatkan pendidikan pemilih dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan umum.(insan)

Selengkapnya
Selasa, 28 Oktober 2025 18:06
105

CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Pembekalan Etos Kerja dari KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - Dalam upaya memperkuat kapasitas dan membangun budaya kerja aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge bertema “Etos Kerja CPNS” pada Selasa, 28 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh CPNS serta pejabat terkait dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, yang menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus penting KPU dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Gambar 1. CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti sharing knowledge Materi utama disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, yang menekankan pentingnya membangun etos kerja sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas-tugas ASN di lingkungan KPU. Dalam paparannya, Eko menguraikan Kerangka Bangunan Kesekretariatan KPU yang terdiri atas empat pilar utama: kapasitas, soliditas, loyalitas, dan integritas, sebagai pondasi dasar dalam membentuk budaya kerja yang kuat. Lebih lanjut, Eko menjelaskan konsep 4 Core Business KPU yang mencakup aspek teknis penyelenggaraan pemilu, logistik, sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih), serta pengelolaan data dan informasi. Keempat aspek tersebut menjadi fokus utama kerja sekretariat yang perlu dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, bersama enam orang CPNS yang saat ini sedang menjalani masa adaptasi kerja. Melalui kegiatan ini, para CPNS mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nilai-nilai ASN berAKHLAK, mekanisme kerja kelembagaan, serta pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Gambar 2. Para CPNS sedang memperhatikan materi Kegiatan Sharing Knowledge Etos Kerja CPNS ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan aparatur yang kompeten, berdedikasi, dan siap mendukung pelaksanaan tahapan pemilu secara profesional. Dengan pembekalan semacam ini, diharapkan para CPNS di lingkungan KPU dapat tumbuh menjadi pegawai yang tidak hanya bekerja dengan kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki karakter dan etika kerja yang berintegritas tinggi.(insan)

Selengkapnya
Selasa, 28 Oktober 2025 16:26
111

Perkuat Akurasi Data Pemilih, KPU Bandung Barat Audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi dan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Barat Rini Septiyani, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Olina Theresia Santi Dewi, serta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Inike Kusuma Dewi bersama staf subbagian terkait. Dari pihak BPJS Kesehatan, audiensi diterima langsung oleh jajaran pimpinan cabang beserta tim teknis yang menangani data kepesertaan. Gambar 1. Audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi Audiensi ini membahas pentingnya sinergi antara KPU Kabupaten Bandung Barat dan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi dalam penyediaan serta pemanfaatan data kependudukan. Melalui kerja sama dan pertukaran data yang valid, diharapkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat berjalan lebih optimal dan akurat. Data peserta BPJS Kesehatan dianggap sebagai salah satu sumber informasi yang dapat membantu KPU dalam memastikan keabsahan status kependudukan warga, khususnya terkait identitas dan domisili. Dalam kesempatan tersebut, Rini Septiyani menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menjalin koordinasi dengan berbagai instansi untuk mendukung tersedianya data pemilih yang mutakhir dan terpercaya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis agar KPU Kabupaten Bandung Barat memiliki basis data yang lebih komprehensif dan sinkron dengan instansi lain, termasuk BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi. Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Pihak BPJS menilai bahwa langkah koordinasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan validitas data yang digunakan dalam berbagai program pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi juga menyatakan kesiapan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama lebih lanjut, khususnya dalam penyusunan mekanisme pertukaran data yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi dan regulasi yang berlaku. Gambar 2. Sesi dokumentasi setelah audiensi Melalui audiensi ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap agar sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan wujud komitmen KPU dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang. Selain itu, koordinasi semacam ini juga menjadi bagian dari langkah strategis KPU untuk memperluas jaringan kerja sama kelembagaan serta memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.(insan)

Selengkapnya