Berita Terkini

Jumat, 07 November 2025 16:08
178

Pemanfaatan Big Data Dorong Transformasi Digital di KPU

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Webinar Penerapan E-Government Berbasis Big Data di Lingkungan KPU yang digelar secara daring pada Jumat (7/11). Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi beserta staf subbagian terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital di lingkungan KPU. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung barat ikuti webinar tentang big data Webinar menghadirkan Yani Nurhardyani, Ph.D dari Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika, IPB University sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Yani menjelaskan bahwa penerapan e-government yang terintegrasi dengan big data merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui pemanfaatan big data, KPU diharapkan mampu mengolah dan memanfaatkan data secara lebih strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti. Menurut Yani, pengelolaan big data bukan hanya tentang menghimpun data dalam jumlah besar, tetapi juga bagaimana data tersebut diolah, dianalisis, dan digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. “Konsep data-driven decision making menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya dalam sesi diskusi. Gambar 2. Anggota KPU RI dan narasumber dalam webinar big data Kegiatan ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan e-government, mulai dari integrasi sistem antarunit kerja, keamanan data, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu diharapkan mampu terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan digital untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan berbasis teknologi. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat semakin terdorong untuk memperkuat pemahaman terkait teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penerapan e-government berbasis big data menjadi langkah penting untuk mendukung proses kerja yang lebih efisien, terukur, dan transparan di setiap lini. Dengan penerapan sistem yang terintegrasi, pengelolaan data di lingkungan KPU diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung visi KPU dalam mewujudkan lembaga yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.(insan)

Selengkapnya
Jumat, 07 November 2025 11:02
94

Jaga Kebugaran, KPU Kabupaten Bandung Barat Adakan Jumat Sehat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali menggelar kegiatan “Giat Jumat Sehat” sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang sehat, kompak, dan produktif di lingkungan sekretariat. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat ini diikuti oleh seluruh pegawai, mulai dari jajaran sekretariat hingga staf pelaksana. Melalui kegiatan Jumat Sehat, KPU Kabupaten Bandung Barat berupaya menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus menjaga kebugaran jasmani di tengah padatnya aktivitas kerja, khususnya dalam persiapan tahapan Pemilu mendatang. Pada kesempatan kali ini, olahraga yang dipilih adalah tenis meja atau pingpong, yang dimainkan secara bergiliran oleh para pegawai di aula kantor KPU. Gambar 1. Para pegawai laksanakan Jumat Sehat Suasana terlihat hangat dan penuh semangat. Para pegawai antusias mengikuti permainan, baik sebagai peserta maupun penonton yang memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Selain menjadi ajang untuk menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi antarpersonel di luar rutinitas pekerjaan sehari-hari. Kegiatan Jumat Sehat diharapkan menjadi agenda rutin di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan berdaya saing tinggi. Dengan tubuh yang sehat dan semangat kebersamaan yang terjaga, diharapkan seluruh pegawai dapat memberikan kinerja terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bandung Barat. Gambar 2. Para pegawai antusias mengikuti Jumat Sehat Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk kebersamaan dan semangat positif yang terus dijaga oleh keluarga besar KPU Kabupaten Bandung Barat.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 06 November 2025 19:43
150

Mendorong Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pilkada

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #5 yang mengangkat tema “Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada (Ruang Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan)”. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Darma Djufri, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Bogor, serta Rikeu Rahayu, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Garut. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM serta Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, yang turut aktif menyimak materi dan berbagi pengalaman sesuai konteks di satuan kerja masing-masing. Gambar 1. Kasubbag Parmas dan SDM ikuti kegiatan secara daring Kegiatan dibuka oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus menjadi pengantar diskusi. Dalam arahannya, Hedi menekankan pentingnya kegiatan Parmas Insight sebagai ruang berbagi gagasan dan praktik baik antar satuan kerja. Ia menegaskan bahwa isu keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar persoalan representasi angka, tetapi juga menyangkut keadilan dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat turut memberikan sambutan. Dalam pesannya, beliau mendorong setiap satuan kerja KPU di Jawa Barat untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam setiap kegiatan, termasuk dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Menurutnya, kreativitas dan konsistensi menjadi kunci agar pesan-pesan kepemiluan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti beberapa hal penting, antara lain peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, baik sebagai pemilih aktif, kandidat, maupun penyelenggara Pilkada. Selain itu, dibahas pula pentingnya pemberdayaan dan penguatan kapasitas perempuan agar memiliki kesempatan dan keberanian yang setara dengan laki-laki dalam mengambil peran kepemimpinan politik. Gambar 2. Para peserta kegiatan Para narasumber juga menekankan perlunya menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan berkeadilan gender, sehingga perempuan dapat terlibat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, KPU memiliki peran strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, terutama melalui program sosialisasi, pendidikan pemilih, serta kerja sama lintas sektor untuk mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU di Jawa Barat semakin memperkuat sinergi untuk menghadirkan pemilu dan pilkada yang inklusif, partisipatif, serta berkeadilan gender.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 06 November 2025 17:28
89

Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Jadi Bahasan FGD KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Analisis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/11/2025). Kegiatan berlangsung di kantor KPU Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan daerah pemilihan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, Divisi Teknis Penyelenggaraan Cep Suryana, serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Warna Gumilang. Selain itu, kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Kholik, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat beserta jajaran anggota, Sekretaris KPU Jawa Barat, perwakilan Bakesbangpol, Bawaslu, DPRD Jawa Barat, partai politik, serta akademisi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jajaran Ketua Divisi Teknis dan staf bagian teknis serta hukum KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat juga turut hadir dalam forum diskusi tersebut. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat hadir dalam kegiatan FGD Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari seri FGD yang telah dilakukan KPU di berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan kajian teknokratis dalam menentukan efektivitas jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang saat ini berjumlah 120 kursi. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Kholik menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan tidak semata-mata soal pembagian jumlah kursi legislatif, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan politik dan pemerataan pembangunan. “Menata Dapil bukan sekadar hitung kursi. Ini tentang keadilan politik dan keseimbangan pembangunan. Dengan lebih dari 50 juta penduduk, Jawa Barat adalah miniatur kompleksitas demokrasi Indonesia,” ujar Idham. Ia menambahkan, KPU berkomitmen agar setiap tahapan penataan daerah pemilihan berjalan secara transparan dan akuntabel, berlandaskan prinsip one person, one vote, one value. “Pemilu yang berintegritas tidak diukur dari siapa yang menang, tetapi dari seberapa adil kita menghitung suara rakyat,” tegasnya. Gambar 2. Sesi foto bersama dengan seluruh peserta Kegiatan FGD kemudian dilanjutkan dengan sesi paparan dari para narasumber yang mewakili DPRD Jawa Barat, akademisi, serta perwakilan partai politik. Forum ini menjadi ruang penting bagi seluruh pihak untuk bertukar pandangan dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi dan representasi politik di Jawa Barat.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 06 November 2025 13:58
98

Meningkatkan Integritas Pemilu Melalui Teknologi Elektronik

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Forum Group Terpumpun Teknologi Elektronik dalam Pemungutan (e-Voting), Penghitungan (e-Counting), dan Rekapitulasi (e-Recap) serta Upaya Peningkatan Integritas Elektoral yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia, Kamis (6/11). Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Bandung Barat beserta staf subbagian terkait. Forum tersebut menjadi ruang diskusi penting dalam memahami arah pengembangan dan implementasi teknologi elektronik dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Gambar 1. KPu Kabupaten Bandung Barat ikuti FDT Dalam kegiatan tersebut, Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI memaparkan konsep serta tantangan penerapan sistem berbasis elektronik, mulai dari e-Voting untuk proses pemungutan suara, e-Counting untuk penghitungan, hingga e-Recap untuk rekapitulasi hasil pemilu. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, serta meminimalisasi potensi kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaan pemilu. Gambar 2. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI sebagai penyelenggara FDT Selain membahas aspek teknis, forum juga menyoroti pentingnya menjaga integritas elektoral dalam setiap penerapan inovasi digital. KPU RI menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus selalu sejalan dengan prinsip kerahasiaan suara, keandalan sistem, serta perlindungan terhadap data pemilih. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam, uji coba berlapis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Melalui forum ini, KPU Kabupaten Bandung Barat memperoleh banyak masukan dan wawasan baru dalam mempersiapkan diri terhadap kemungkinan implementasi sistem elektronik di masa mendatang. Partisipasi aktif dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat untuk terus mendukung inovasi dan modernisasi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, efisien, dan terpercaya.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 05 November 2025 19:44
111

Program MH JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Bahas Pembangunan Zona Integritas dan Pedoman Teknis SPIP

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menghadiri kegiatan Program MH (Membahas Hukum) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat Seri ke-9, yang mengusung tema “Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.” Kegiatan yang digelar di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Sekretaris, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta Operator SPIP KPU Kabupaten Bandung Barat. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barart hadir dalam kegiatan Program MH #9 Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipandu oleh moderator. Pada sesi pertama, peserta mendapatkan penjelasan mengenai Sinergitas KPU Provinsi Jawa Barat dengan Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kepemiluan yang dibawakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pembangunan Zona Integritas dan Overview Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibawakan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI. Materi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat nilai integritas dan transparansi dalam tata kelola kelembagaan. Sesi berikutnya membahas secara teknis Tata Cara Penyusunan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP, serta penguatan peran Divisi Hukum dan Pengawasan dalam implementasi sistem pengendalian intern di setiap satuan kerja. Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 menjadi acuan utama dalam penerapan SPIP yang memuat pedoman teknis penyelenggaraan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP, tahapan pelaksanaan, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi. Melalui sosialisasi ini, peserta diajak untuk memahami lima unsur utama SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. Implementasi SPIP diharapkan dapat memperkuat prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta aset negara di lingkungan KPU. Gambar 2. Sesi dokumentasi dengan Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini ditutup dengan arahan dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Kehadiran KPU Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja penyelenggara pemilu di Jawa Barat.(insan)

Selengkapnya