Berita Terkini

Kamis, 16 Oktober 2025 15:28
174

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rapat Koordinasi PDPB KPU Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2025

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (16/10/2025) bertempat di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut Nomor 11, Kota Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Admin/Operator Aplikasi Sidalih dari seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi Rini Septiyani, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Olina Theresia Santi Dewi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Inike Kusuma Dewi, serta operator SIDALIH Djanbi Dumadi. Gambar 1. Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi hadir dalam acara rakor PDPB Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 183/PP.05-SD/32/3/2025 tentang usulan kegiatan rapat koordinasi PDPB. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan panitia, serta sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya yang sekaligus membuka acara secara resmi. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ahmad Nur Hidayat (KPU Provinsi Jawa Barat), Ummi Wahyuni (Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat), Johny Jeirry Wempie Sumampow (Koordinator Komite Pemilih Indonesia), Yusfitriadi (Ketua Visi Nusantara Maju), serta Nuryamah (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat). Dalam kesempatan tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan data pemilih terkini, tindak lanjut terhadap temuan atau masukan dari masyarakat, serta integrasi data dengan instansi terkait seperti Disdukcapil dan Bawaslu. Selain itu, dibahas pula strategi optimalisasi koordinasi antar-satuan kerja guna memastikan proses pemutakhiran data berjalan akurat, transparan, dan berkelanjutan. Gambar 2. Kegiatan rakor diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperbarui strategi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah masing-masing. KPU Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dan validitas data pemilih sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang akurat, transparan, dan berintegritas.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 16 Oktober 2025 13:53
155

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Program Membahas Hukum Seri #7: Pembuatan Abstrak Keputusan dan Pengelolaan Media Sosial JDIH

KPU BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat melalui Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Warna Gumilang, bersama staf subbagian terkait mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #7 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini mengangkat tema “Tata Cara Pembuatan Abstrak Keputusan, Resume Putusan, dan Ketentuan Pengelolaan Media Sosial JDIH” sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU. Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menghadirkan narasumber dari Biro Hukum KPU RI. Inti Faatuzahro menyampaikan materi mengenai tata cara pembuatan abstrak keputusan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 serta Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ia menjelaskan bahwa abstrak keputusan harus memuat uraian singkat mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, serta materi pokok yang diatur dalam suatu keputusan. Penulisan abstrak juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik, menggunakan format baku, dan bertujuan memudahkan penyebaran serta pencarian kembali dokumen hukum secara cepat dan tepat. Materi berikutnya disampaikan oleh Sefania dari Biro Hukum KPU RI yang memaparkan tentang Pengelolaan Media Sosial JDIH. Ia menekankan pentingnya pengelolaan akun resmi media sosial JDIH sebagai sarana penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum KPU. Sefania menjelaskan prinsip dasar pengelolaan media sosial JDIH, yaitu faktual, keterlibatan, dan kemudahan — di mana setiap informasi harus berbasis data, mendorong partisipasi publik, serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, akun JDIH juga wajib menjaga kredibilitas kelembagaan dengan menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya, hoaks, atau konten yang bersifat memihak. Menutup kegiatan tersebut, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, memberikan arahan sekaligus penegasan pentingnya konsistensi dalam penerapan standar pengelolaan dokumen hukum dan optimalisasi media sosial JDIH sebagai etalase informasi hukum KPU. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif KPU kabupaten/kota dalam memperkuat sistem dokumentasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU di Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Bandung Barat, semakin memahami tata kelola penyusunan abstrak keputusan dan pengelolaan media sosial JDIH, guna mendukung terwujudnya pelayanan informasi hukum yang profesional dan berintegritas.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 15 Oktober 2025 15:44
93

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi

KPU BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 13-15 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia dengan tujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung inovasi kelembagaan serta menjaga kualitas demokrasi di tanah air. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Anggota KPU RI Idham Holik yang dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kompetensi dan penguatan SDM di lingkungan KPU. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada kualitas aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor penguatan peran SDM Turut hadir memberikan arahan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Kepala Biro SDM Yuli Hertaty, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antarsatuan kerja dalam membangun budaya kerja yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Betty Epsilon menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi pondasi penting dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang modern dan transparan. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang membahas materi terkait pengembangan kompetensi SDM di era digitalisasi. Dalam paparannya, disampaikan berbagai strategi pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Gambar 2. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor penguatan peran SDM Rangkaian kegiatan selama tiga hari ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran KPU untuk memperkuat komitmen dalam mendorong inovasi, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat semangat demokrasi di setiap tingkatan. Kegiatan rapat koordinasi ditutup oleh Anggota KPU RI Parsadaan Harahap yang mengajak seluruh pegawai KPU agar terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kualitas SDM dalam menghadapi berbagai tantangan menjelang Pemilu dan Pilkada serentak mendatang. Ia juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 15 Oktober 2025 14:03
162

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Parmas Insight #2 Bahas Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #2 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 15 Oktober 2025, secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, serta staf subbagian terkait. Kegiatan dibuka dengan sambutan dan pengantar diskusi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Dalam sambutannya, Hedi menyampaikan bahwa program Parmas Insight menjadi wadah pembelajaran bersama antarsatuan kerja dalam mengembangkan inovasi dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Gambar 1, Kasubbag Parmas dan SDM mengikuti kegiatan Parmas Insight chapter #2 Parmas Insight Chapter #2 mengusung tema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di luar Masa Tahapan (Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat)”. Tema ini berfokus pada bagaimana KPU di berbagai daerah terus menjaga kesadaran politik masyarakat agar tetap aktif dan kritis meski tidak berada dalam masa tahapan pemilu. Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni perwakilan dari KPU Kabupaten Majalengka, KPU Kota Tasikmalaya, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Masing-masing Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM dari satuan kerja tersebut memaparkan praktik terbaik (best practice) yang telah dilakukan di wilayahnya. Gambar 2. Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai pengantar diskusi Beragam strategi disampaikan, mulai dari pelaksanaan pendidikan pemilih berbasis komunitas, pengembangan media kreatif dalam sosialisasi, hingga kolaborasi lintas sektor dalam menjaga partisipasi masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain untuk mengembangkan pendekatan serupa sesuai karakteristik wilayahnya. Kegiatan ditutup kembali oleh Hedi Ardia, yang menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan program pendidikan pemilih secara terencana dan berkesinambungan. Ia berharap, kegiatan seperti Parmas Insight ini dapat memperkuat jaringan komunikasi dan pembelajaran antar-KPU kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mewujudkan pemilu yang semakin partisipatif dan berintegritas.(insan)

Selengkapnya
Selasa, 14 Oktober 2025 14:29
184

Forum Diskusi Terpumpun KPU RI Bahas Transparansi, Integritas, dan Inovasi dalam Kampanye Digital

KPU BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) yang diselenggarakan oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Transparansi, Integritas, dan Inovasi dalam Kampanye serta Pengelolaan Dana Kampanye di Era Digital untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Partisipatif dan Berkeadilan.” Forum ini diikuti oleh Kasubbag Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bandung Barat, Warna Gumilang, bersama staf subbagian terkait dan CPNS. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan mendalam mengenai pentingnya tata kelola kampanye dan pengawasan dana kampanye yang transparan serta inovatif, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media digital yang semakin pesat. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti FDT Penguatan Transparansi, Integritas, dan Inovasi dalam Kampanye Digital Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmat Bagja, S.H., LLM, yang membawakan materi berjudul “Pengawasan Politik Uang dan Transparansi Dana Kampanye.” Dalam paparannya, Rahmat menegaskan bahwa politik uang masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat untuk membangun sistem pengawasan yang terbuka serta akuntabel. Selain itu, hadir pula Dr. Aditya Perdana, Dosen FISIP Universitas Indonesia, yang menyampaikan materi “Regulasi Kampanye Digital dalam Pemilu Indonesia.” Aditya menyoroti bagaimana era digital membawa tantangan baru dalam pengaturan kampanye, mulai dari penyebaran informasi politik di media sosial hingga potensi pelanggaran yang sulit dilacak. Menurutnya, inovasi digital harus diimbangi dengan regulasi yang adaptif agar nilai keadilan dan kesetaraan dalam kampanye tetap terjaga. Gambar 2. Pemaparan materi tentang kampanye digital Melalui forum ini, diharapkan seluruh peserta, termasuk jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat, dapat memperkuat komitmen terhadap transparansi, integritas, dan inovasi dalam setiap tahapan kampanye. Kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana kampanye di era digital tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan partisipatif, demi mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan dipercaya publik.(insan)

Selengkapnya
Senin, 13 Oktober 2025 16:40
172

Kolaborasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula KPU Kabupaten Bandung Barat dan Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Cisarua

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat terus berupaya memperkuat pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula melalui berbagai kegiatan kolaboratif. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula yang digelar bersamaan dengan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMAN 1 Cisarua, pada Senin (13/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Bandung Barat, Deni Firman Rosadi, yang turut menjadi pemateri dalam sosialisasi. Hadir pula Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi, serta Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, yang bersama-sama memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Dalam paparannya, Deni Firman Rosadi menjelaskan pentingnya peran pemilih pemula dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Ia juga menekankan bahwa keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan pemilihan, meskipun di lingkungan sekolah, merupakan langkah awal untuk memahami nilai-nilai partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses berdemokrasi. Gambar 1. Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM menjadi pemateri pada kegiatan Pemilihan OSIS SMAN 1 Cisarua Menariknya, KPU Kabupaten Bandung Barat tidak hanya hadir sebagai pemateri, tetapi juga berperan sebagai juri dalam pelaksanaan Debat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS yang diikuti oleh tiga pasangan calon. Proses pemilihan berlangsung dengan antusias dan semangat demokrasi yang tinggi dari para siswa, mulai dari tahapan debat antar pasangan calon Ketua OSIS hingga pemungutan suara. Pada akhir kegiatan, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi, menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberikan ruang bagi pembelajaran demokrasi di lingkungan pendidikan. Ia menilai kegiatan semacam ini tidak hanya memperkaya wawasan siswa tentang sistem pemilihan, tetapi juga melatih tanggung jawab serta integritas sejak dini. Olina berharap melalui kegiatan seperti ini, para siswa dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang menghargai perbedaan, menghormati pendapat orang lain, dan menjaga kejujuran dalam setiap prosesnya. Gambar 2. Sesi dokumentasi dengan pihak sekolah dan para pasangan calon Kegiatan kolaboratif ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, sekaligus membangun generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas sebagai pemilih masa depan bangsa.(insan)

Selengkapnya