
Pasca Bimtek, Komisioner KPU KBB Minta Badan Adhoc Bekali KPPS dengan Wawasan Kepemiluan
KPU BANDUNG BARAT- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian masif melakukan pembekalan bagi seluruh badan adhoc, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Bandung Barat.
Sejumlah kegiatan seperti Bimbingan Teknis Kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.
Kemudian, Bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Evaluasi Penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
Dengan adanya sejumlah Bimbingan Teknis tersebut diharapkan seluruh badan adhoc bisa melaksanakan kinerjanya dengan penuh integritas dan prinsip, terpenting tetap bisa menjaga netralitas.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Bandung Barat, Deni Firman Rosadi
"Ini hal yang perlu kita syukuri jelang hari H pemungutan suara, saya sampaikan terimakasih bagi semua rekan rekan PPK yang telah mengikuti ToT, Bimtek Tungsura dan Bimtek Penyusunan DPTb," kata Deni dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Evaluasi Penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat di Lembang Asri, Selasa 5 November 2024.
Menurutnya, kegiatan bimtek yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan diharapkan bisa menjadi bekal, sehingga seluruh badan adhoc baik PPK maupun PPS tahu apa yang harus dilakukan saat hari H pemungutan suara.
"Jadi acap kali ada beberapa hal yang kadang masih belum dipahami temen-temen KPPS ini, salah satunya belum bisa membedakan mana suara sah dan mana yang tidak sah," tuturnya.
Oleh karena itu, setelah mendapatkan berbagai pembekalan dan wawasan kepemiluan ini, pihaknya meminta seluruh badan adhoc pasca pelantikan KPPS untuk kembali melaksanakan bimtek berkesinambungan.
"Jadi rencananya pada 7 November 2024 akan ada prosesi pelantikan KPPS. Besok akan ada persiapan dan arahan dari pimpinan dan saya kira temen-temen PPK dan PPS punya waktu banyak untuk berkoordinasi," ujarnya.
Sehingga, Deni berharap pelantikan KPPS nanti tidak hanya sekadar seremonial saja namun harus dikemas sekreatif mungkin agar esensi dari Pilkada ini benar-benar bisa terasa oleh semua pihak.
"Terkait pembiayaan ada di kesekretariatan dan silakan berkoordinasi dengan kesekretariatan PPK masing-masing," katanya. (Media Center KPU KBB)