Berita Terkini

Kamis, 31 Juli 2025 17:30
132

Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak 2024 di Lingkungan KPU Se-Jawa Barat

KPU BANDUNG BARAT - Sekretaris beserta jajaran pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara luring di Bandung, dan diikuti oleh seluruh satuan kerja se-Jawa Barat. Dasar pelaksanaan rakor ini merujuk pada Surat KPU RI Nomor 2302/PW.0-SD/12/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mempersiapkan dokumen, serta mengantisipasi temuan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga pengawas lainnya. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat PPDT secara daring Beberapa materi penting disampaikan dalam kegiatan ini, antara lain mengenai bahan pertimbangan pemeriksaan yang mencakup laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, catatan hasil reviu oleh Inspektorat, serta berbagai dokumen yang harus dipersiapkan. Dokumen tersebut meliputi NPHD dan adendumnya, surat permohonan hibah, izin pembukaan rekening hibah, revisi anggaran (DIPA/RKAKL), serta bukti transfer dana dari pemerintah daerah. Selain itu, aspek pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban juga menjadi perhatian utama, baik untuk KPU Kabupaten/Kota maupun badan adhoc. Poin-poin penting yang dibahas mencakup bukti transfer ke rekening badan adhoc, LPJ dan buku kas umum, laporan pertanggungjawaban hibah, laporan keuangan audited, hingga pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dan pembayaran honorarium. Gambar 2. KPU Kabupaten Bandung Barat sedang memperhatikan kegiatan rapat Peserta rakor juga diingatkan untuk memperhatikan potensi temuan yang kerap muncul, seperti ketidaksesuaian antara RKA dan LPJ, kegiatan yang tumpang tindih, serta kelebihan volume atau harga dalam pengadaan. Oleh karena itu, pengecekan kembali dokumen-dokumen pelaksanaan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi hal yang sangat ditekankan. Dengan mengikuti rakor ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU se-Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Bandung Barat, dapat lebih siap dan tertib dalam menghadapi proses pemeriksaan PDTT atas pengelolaan belanja Pilkada Serentak Tahun 2024.

Selengkapnya
Kamis, 31 Juli 2025 16:35
106

Sosialisasi Pelaksanaan Survei Pelayanan Integritas (SPI) Tahun 2025: KPU Bandung Barat Ikuti Kegiatan Daring dari KPU RI

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat turut serta dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Pelayanan Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia pada Kamis, 31 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU RI untuk mendorong peningkatan integritas dan kualitas layanan publik di lingkungan sekretariat KPU seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi, hadir sebagai perwakilan lembaga. Kehadiran tersebut menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, serta akuntabel. Gambar 1. Sekretaris KPU Bandung Barat mengikuti sosialisasi Survei Pelayanan Integritas (SPI) merupakan instrumen penting yang dilakukan secara rutin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan instansi pemerintah, termasuk KPU RI, untuk mengukur persepsi integritas dari para pemangku kepentingan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada satuan kerja KPU di seluruh tingkatan tentang proses pelaksanaan SPI, instrumen yang digunakan, serta indikator-indikator penilaian yang menjadi acuan dalam survei. Dalam forum daring tersebut, peserta dibekali informasi teknis mengenai tahapan pelaksanaan SPI, pihak-pihak yang menjadi responden, serta pentingnya pengisian data yang akurat dan objektif. Selain itu, juga ditekankan bahwa hasil SPI tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan internal, termasuk penguatan sistem pengendalian gratifikasi, pelayanan kepegawaian, dan pelaksanaan anggaran. Gambar 2. Sekretaris KPU Bandung Barat sedang memperhatikan materi sosialisasi Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat semakin memahami peran penting integritas dalam penyelenggaraan layanan publik. Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat pun berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan SPI secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga yang berintegritas tinggi dan dipercaya publik.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 31 Juli 2025 11:49
36

KPU Kabupaten Bandung Barat Gelar Sharing Knowledge Tentang Kewajiban Perpajakan

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali menggelar kegiatan sharing knowledge rutin "Kamis Ngariung" sebagai wadah berbagi pengetahuan di lingkungan kerja. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah seputar perpajakan, dengan fokus pada kewajiban dan hak pegawai negeri dalam sistem perpajakan Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bayu Baskoro dan dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, para kepala subbagian, serta seluruh jajaran pegawai, mulai dari PNS, PPPK, hingga CPNS dan PPNPN. Hadir sebagai pemantik diskusi, Muhamad Rizky menyampaikan materi dengan lugas dan informatif, sehingga peserta dapat memahami aspek perpajakan yang selama ini mungkin kerap membingungkan. Gambar 1. Pemantik sedang memaparkan materi tentang perpajakan Dalam paparannya, Muhamad Rizky menjelaskan sejumlah jenis pajak yang langsung berkaitan dengan pegawai, seperti PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan pegawai, PPh Pasal 22 dalam konteks pembelian barang oleh instansi pemerintah, serta kewajiban pelaporan dan pemotongan pajak yang sering menjadi tanggung jawab bagian keuangan. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diselingi dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana peserta aktif menyampaikan pertanyaan terkait perhitungan pajak, pengaruh status tanggungan terhadap besaran potongan, hingga mekanisme pelaporan SPT Tahunan. Gambar 2. Sesi diskusi setelah pemaparan materi Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat, agar setiap individu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pajaknya sebagai aparatur negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan administratif yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Harapannya, melalui kegiatan seperti "Kamis Ngariung" ini, KPU Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan kerja yang edukatif, inklusif, dan sadar akan tanggung jawab sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 30 Juli 2025 17:11
99

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Kegiatan Berbagi Pengalaman Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan 2024 Secara Daring

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat turut serta dalam kegiatan berbagi pengalaman dalam rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia pada Rabu, 30 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU RI untuk melakukan refleksi menyeluruh atas pelaksanaan tahapan teknis Pemilu 2024. Reviu dilakukan secara nasional, melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, termasuk jajaran teknis di KPU Kabupaten Bandung Barat. Gambar 1. KPU RI menyelenggarakan reviu Pemilu Tahun 2024 Dari KPU Bandung Barat, kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Cep Suryana, didampingi oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta para staf. Keterlibatan aktif dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta menyempurnakan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu ke depan. Dalam kegiatan berbagi pengalaman ini, peserta dari berbagai daerah menyampaikan laporan, tantangan, dan praktik baik selama pelaksanaan tahapan teknis Pemilu 2024. Mulai dari proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Setiap pengalaman menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran kolektif, guna memperkuat integritas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Gambar 2. KPU Kabupaten Bandung Barat sedang mengikuti meeting Kegiatan ini juga menjadi forum dialog antar satuan kerja, di mana peserta saling memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi serta tata kelola teknis yang lebih baik. KPU RI menegaskan pentingnya sinergi, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai kunci sukses penyelenggaraan tahapan teknis ke depan. Dengan mengikuti kegiatan ini, KPU Bandung Barat berharap dapat mengimplementasikan hasil reviu dan pembelajaran secara konkret dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan mendatang, demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan terpercaya di tingkat daerah.(insan)

Selengkapnya
Selasa, 29 Juli 2025 14:28
111

KPU Kabupaten Bandung Barat Gelar Sharing Knowledge Tentang Keuangan Negara

KPU BANDUNG BARAT - Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman seluruh pegawai terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan kegiatan sharing knowledge "Salasa Ngariung" bertema Keuangan Negara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bayu Baskoro dan dihadiri oleh jajaran Sekretariat KPU, termasuk Sekretaris, para Kepala Subbagian (Kasubag), serta seluruh pegawai dari unsur PNS, PPPK, PPNPN, hingga CPNS. Kegiatan ini menghadirkan Irma Devi Santika, yang juga merupakan Bendahara KPU Kabupaten Bandung Barat, sebagai pemantik diskusi. Dalam pemaparannya, Irma menyampaikan materi seputar tata kelola keuangan negara, khususnya dalam konteks instansi pemerintah seperti KPU. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan harus selalu berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi dan prosedur teknis, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Gambar 1. Pegawai sedang mengikuti sharing knowledge "Keuangan negara bukan hanya urusan bendahara, tapi merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dipahami oleh seluruh pegawai," demikian salah satu poin penting yang disampaikan Irma dalam sesi pemaparan. Setelah sesi materi, acara dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Para pegawai diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta berbagi pengalaman terkait proses administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan kerja masing-masing. Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, mencerminkan semangat kolaboratif dan keinginan bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan KPU. Gambar 2. Sesi diskusi saat sharing knowledge Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh pegawai memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai regulasi. Kegiatan sharing knowledge seperti ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran internal yang efektif, tidak hanya dalam membangun kapasitas pegawai, tetapi juga mempererat komunikasi antarbagian di lingkungan sekretariat.(insan)

Selengkapnya
Jumat, 25 Juli 2025 17:00
119

KPU Kabupaten Bandung Barat Gelar Kegiatan Santunan Anak Yatim Bersama Majlis Talim Al-Maesaroh

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan santunan anak yatim pada Kamis, 25 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2458/SDM.06.7-SD/03/2025 tentang Pelaksanaan Santunan Anak Yatim di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Bandung Barat memberikan santunan kepada anak-anak yatim dari Majlis Ta'lim Al-Maesaroh / Ahbaburrosul. Sebanyak 20 anak yatim hadir untuk menerima santunan, didampingi oleh para pengurus majlis ta'lim. Gambar 1. Foto bersama dalam kegiatan santunan anak yatim Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang menghangatkan suasana, disusul dengan sambutan dari Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat. Sambutan juga disampaikan oleh perwakilan pengurus Majlis Ta'lim Al-Maesaroh / Ahbaburrosul sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh KPU. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah singkat yang memberikan pesan-pesan keimanan dan kepedulian terhadap sesama. Setelah itu, doa bersama dipanjatkan untuk memohon keberkahan, dan acara ditutup dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim berupa uang tunai dan paket kebutuhan pokok. Gambar 2. Sekretaris KPU Bandung Barat memberikan santunan kepada salah satu anak yatim Santunan ini bersumber dari sumbangan sukarela para pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat. Selain menjadi bentuk tanggung jawab sosial, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan di lingkungan KPU. Suasana kegiatan berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan, serta ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Para penerima santunan dan pengurus yayasan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat terus menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat hubungan harmonis antara institusi dan masyarakat sekitar.(insan)

Selengkapnya