Berita Terkini

Sabtu, 18 Oktober 2025 22:45
96

KPU Kabupaten Bandung Barat Raih Penghargaan Tingkat Nasional Kategorisasi Participatory pada Pemilihan 2024

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat meraih penghargaan bergengsi sebagai salah satu satuan kerja dengan kategorisasi Participatory pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna, dalam acara Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Sabtu (18/10). Gambar 1. Penghargaan Kategorisasi Participatory Pemiliham 2024 KPU Kabupaten Bandung Barat berhasil mencatatkan skor 77,61 dan meraih peringkat ketiga tingkat nasional dalam kategori Participatory pada ajang tersebut. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam membangun partisipasi pemilih yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mewakili jajaran KPU di wilayah Jawa Barat. Kehadiran beliau sekaligus menjadi bentuk sinergi dan dukungan KPU Provinsi terhadap kinerja positif yang telah ditorehkan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Gambar 2. Penghargaan diterima langsung oleh Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat Dengan diraihnya penghargaan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses demokrasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu dan pemilihan yang partisipatif serta berintegritas di tingkat lokal.(insan)

Selengkapnya
Jumat, 17 Oktober 2025 17:42
66

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Bimbingan Teknis Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan

KPU BANDUNG BARAT - Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja di era digital, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)” yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, didampingi oleh Rini Septiyani selaku Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta para kepala subbagian dan staf rendatin. Partisipasi aktif seluruh peserta menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan yang efektif dan efisien. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan dari Arief Pribadi selaku narasumber, yang menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, penerapannya dalam pekerjaan administrasi dan pengelolaan data, serta berbagai contoh penggunaan aplikasi berbasis AI untuk menunjang kinerja perkantoran. Narasumber juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung visi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai penutup kegiatan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, memberikan arahan kepada seluruh peserta untuk terus membuka diri terhadap inovasi dan pembelajaran teknologi baru. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat transparansi, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Dengan terlaksananya kegiata ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam berbagai aspek kerja, mulai dari pengelolaan data pemilih, perencanaan kegiatan, hingga pelayanan publik berbasis digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.(insan)

Selengkapnya
Jumat, 17 Oktober 2025 10:35
74

Jumat Bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat, Wujudkan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Nyaman

Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Jumat Bersih di lingkungan kantor, Jumat (17/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat kerja sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan di antara sesama pegawai. Kegiatan dimulai sejak pagi dengan pembagian area kerja yang akan dibersihkan, mulai dari ruang kerja, area pelayanan publik, halaman depan, hingga lingkungan sekitar kantor. Seluruh pegawai tampak antusias dan saling bahu-membahu membersihkan ruangan, menata ulang perabot, serta menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat ingin menumbuhkan budaya kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga berorientasi pada lingkungan yang sehat dan tertata. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di daerah. Selain menjaga kebersihan, kegiatan Jumat Bersih juga menjadi momentum mempererat hubungan antarpegawai. Suasana santai namun penuh semangat terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para pegawai saling membantu dan berinteraksi, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan kerja. Kegiatan Jumat Bersih ini juga merupakan bagian dari upaya rutin KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menerapkan nilai-nilai integritas dan kedisiplinan, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan kerja. Dengan suasana kerja yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin optimal. Melalui kegiatan sederhana namun bermakna ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga lingkungan yang sehat, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta memperkuat semangat kerja kolektif seluruh jajaran pegawai.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 16 Oktober 2025 15:28
100

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rapat Koordinasi PDPB KPU Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2025

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (16/10/2025) bertempat di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut Nomor 11, Kota Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Admin/Operator Aplikasi Sidalih dari seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi Rini Septiyani, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Olina Theresia Santi Dewi, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Inike Kusuma Dewi, serta operator SIDALIH Djanbi Dumadi. Gambar 1. Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi hadir dalam acara rakor PDPB Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 183/PP.05-SD/32/3/2025 tentang usulan kegiatan rapat koordinasi PDPB. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan panitia, serta sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya yang sekaligus membuka acara secara resmi. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ahmad Nur Hidayat (KPU Provinsi Jawa Barat), Ummi Wahyuni (Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat), Johny Jeirry Wempie Sumampow (Koordinator Komite Pemilih Indonesia), Yusfitriadi (Ketua Visi Nusantara Maju), serta Nuryamah (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat). Dalam kesempatan tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan data pemilih terkini, tindak lanjut terhadap temuan atau masukan dari masyarakat, serta integrasi data dengan instansi terkait seperti Disdukcapil dan Bawaslu. Selain itu, dibahas pula strategi optimalisasi koordinasi antar-satuan kerja guna memastikan proses pemutakhiran data berjalan akurat, transparan, dan berkelanjutan. Gambar 2. Kegiatan rakor diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memperbarui strategi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah masing-masing. KPU Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dan validitas data pemilih sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang akurat, transparan, dan berintegritas.(insan)

Selengkapnya
Kamis, 16 Oktober 2025 13:53
81

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Program Membahas Hukum Seri #7: Pembuatan Abstrak Keputusan dan Pengelolaan Media Sosial JDIH

KPU BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat melalui Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Warna Gumilang, bersama staf subbagian terkait mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) Seri #7 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini mengangkat tema “Tata Cara Pembuatan Abstrak Keputusan, Resume Putusan, dan Ketentuan Pengelolaan Media Sosial JDIH” sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU. Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menghadirkan narasumber dari Biro Hukum KPU RI. Inti Faatuzahro menyampaikan materi mengenai tata cara pembuatan abstrak keputusan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 serta Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ia menjelaskan bahwa abstrak keputusan harus memuat uraian singkat mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, serta materi pokok yang diatur dalam suatu keputusan. Penulisan abstrak juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik, menggunakan format baku, dan bertujuan memudahkan penyebaran serta pencarian kembali dokumen hukum secara cepat dan tepat. Materi berikutnya disampaikan oleh Sefania dari Biro Hukum KPU RI yang memaparkan tentang Pengelolaan Media Sosial JDIH. Ia menekankan pentingnya pengelolaan akun resmi media sosial JDIH sebagai sarana penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum KPU. Sefania menjelaskan prinsip dasar pengelolaan media sosial JDIH, yaitu faktual, keterlibatan, dan kemudahan — di mana setiap informasi harus berbasis data, mendorong partisipasi publik, serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, akun JDIH juga wajib menjaga kredibilitas kelembagaan dengan menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya, hoaks, atau konten yang bersifat memihak. Menutup kegiatan tersebut, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, memberikan arahan sekaligus penegasan pentingnya konsistensi dalam penerapan standar pengelolaan dokumen hukum dan optimalisasi media sosial JDIH sebagai etalase informasi hukum KPU. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif KPU kabupaten/kota dalam memperkuat sistem dokumentasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU di Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Bandung Barat, semakin memahami tata kelola penyusunan abstrak keputusan dan pengelolaan media sosial JDIH, guna mendukung terwujudnya pelayanan informasi hukum yang profesional dan berintegritas.(insan)

Selengkapnya
Rabu, 15 Oktober 2025 15:44
59

KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi

KPU BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 13-15 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia dengan tujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung inovasi kelembagaan serta menjaga kualitas demokrasi di tanah air. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Anggota KPU RI Idham Holik yang dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kompetensi dan penguatan SDM di lingkungan KPU. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada kualitas aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor penguatan peran SDM Turut hadir memberikan arahan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Kepala Biro SDM Yuli Hertaty, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antarsatuan kerja dalam membangun budaya kerja yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Betty Epsilon menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi pondasi penting dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang modern dan transparan. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang membahas materi terkait pengembangan kompetensi SDM di era digitalisasi. Dalam paparannya, disampaikan berbagai strategi pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Gambar 2. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor penguatan peran SDM Rangkaian kegiatan selama tiga hari ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran KPU untuk memperkuat komitmen dalam mendorong inovasi, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat semangat demokrasi di setiap tingkatan. Kegiatan rapat koordinasi ditutup oleh Anggota KPU RI Parsadaan Harahap yang mengajak seluruh pegawai KPU agar terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kualitas SDM dalam menghadapi berbagai tantangan menjelang Pemilu dan Pilkada serentak mendatang. Ia juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas.(insan)

Selengkapnya