Berita Terkini

52

Apatisme Publik Jadi Sorotan dalam Parmas Insight Chapter #4 KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #4 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 29 Oktober 2025 secara daring. Kegiatan ini mengangkat tema “Apatisme Publik (Menyentuh Kelompok Golput Kultural)” yang menjadi salah satu isu penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya memahami dinamika masyarakat yang cenderung apatis terhadap politik agar strategi sosialisasi dapat lebih efektif dan menyentuh semua lapisan masyarakat. KPU Kabupaten Bandung Barat diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Deni Firman Rosadi, serta Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha. Keduanya aktif mengikuti jalannya kegiatan dan menyimak berbagai paparan yang disampaikan oleh para narasumber. Gambar 1. Kasubbag Parmas dan SDM ikuti Parmas Insight #4 Adapun narasumber berasal dari KPU Kabupaten Subang dan KPU Kabupaten Indramayu. Masing-masing diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM yang membagikan pengalaman serta praktik baik dalam menghadapi tantangan rendahnya partisipasi masyarakat. Para narasumber menyoroti pentingnya memahami karakteristik kelompok golput kultural agar pendekatan komunikasi politik dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya mereka. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan ditutup dengan pengantar diskusi sekaligus penutupan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif dengan berbagai pandangan menarik dari peserta kegiatan. Gambar 2. Kasubbag Parmas dan SDM sedang memperhatikan materi Melalui Parmas Insight Chapter #4 ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat memperkaya wawasan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang apatis terhadap politik. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU untuk terus meningkatkan pendidikan pemilih dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan umum.(insan)


Selengkapnya
70

CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat Ikuti Pembekalan Etos Kerja dari KPU Provinsi Jawa Barat

BANDUNG BARAT - Dalam upaya memperkuat kapasitas dan membangun budaya kerja aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge bertema “Etos Kerja CPNS” pada Selasa, 28 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh CPNS serta pejabat terkait dari KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, yang menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus penting KPU dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Gambar 1. CPNS KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti sharing knowledge Materi utama disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, yang menekankan pentingnya membangun etos kerja sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas-tugas ASN di lingkungan KPU. Dalam paparannya, Eko menguraikan Kerangka Bangunan Kesekretariatan KPU yang terdiri atas empat pilar utama: kapasitas, soliditas, loyalitas, dan integritas, sebagai pondasi dasar dalam membentuk budaya kerja yang kuat. Lebih lanjut, Eko menjelaskan konsep 4 Core Business KPU yang mencakup aspek teknis penyelenggaraan pemilu, logistik, sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih), serta pengelolaan data dan informasi. Keempat aspek tersebut menjadi fokus utama kerja sekretariat yang perlu dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, bersama enam orang CPNS yang saat ini sedang menjalani masa adaptasi kerja. Melalui kegiatan ini, para CPNS mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nilai-nilai ASN berAKHLAK, mekanisme kerja kelembagaan, serta pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Gambar 2. Para CPNS sedang memperhatikan materi Kegiatan Sharing Knowledge Etos Kerja CPNS ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan aparatur yang kompeten, berdedikasi, dan siap mendukung pelaksanaan tahapan pemilu secara profesional. Dengan pembekalan semacam ini, diharapkan para CPNS di lingkungan KPU dapat tumbuh menjadi pegawai yang tidak hanya bekerja dengan kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki karakter dan etika kerja yang berintegritas tinggi.(insan)


Selengkapnya
76

Perkuat Akurasi Data Pemilih, KPU Bandung Barat Audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi dan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Barat Rini Septiyani, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Olina Theresia Santi Dewi, serta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Inike Kusuma Dewi bersama staf subbagian terkait. Dari pihak BPJS Kesehatan, audiensi diterima langsung oleh jajaran pimpinan cabang beserta tim teknis yang menangani data kepesertaan. Gambar 1. Audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi Audiensi ini membahas pentingnya sinergi antara KPU Kabupaten Bandung Barat dan BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi dalam penyediaan serta pemanfaatan data kependudukan. Melalui kerja sama dan pertukaran data yang valid, diharapkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat berjalan lebih optimal dan akurat. Data peserta BPJS Kesehatan dianggap sebagai salah satu sumber informasi yang dapat membantu KPU dalam memastikan keabsahan status kependudukan warga, khususnya terkait identitas dan domisili. Dalam kesempatan tersebut, Rini Septiyani menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menjalin koordinasi dengan berbagai instansi untuk mendukung tersedianya data pemilih yang mutakhir dan terpercaya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis agar KPU Kabupaten Bandung Barat memiliki basis data yang lebih komprehensif dan sinkron dengan instansi lain, termasuk BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi. Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat. Pihak BPJS menilai bahwa langkah koordinasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan validitas data yang digunakan dalam berbagai program pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi juga menyatakan kesiapan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama lebih lanjut, khususnya dalam penyusunan mekanisme pertukaran data yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi dan regulasi yang berlaku. Gambar 2. Sesi dokumentasi setelah audiensi Melalui audiensi ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap agar sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan wujud komitmen KPU dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang. Selain itu, koordinasi semacam ini juga menjadi bagian dari langkah strategis KPU untuk memperluas jaringan kerja sama kelembagaan serta memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.(insan)


Selengkapnya
37

Semangat Pemuda di Tengah Demokrasi: KPU Kabupaten Bandung Barat Peringati Hari Sumpah Pemuda 2025

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 pada Selasa, 28 Oktober 2025. Upacara berlangsung khidmat di halaman kantor KPU Kabupaten Bandung Barat dengan diikuti oleh seluruh jajaran, mulai dari Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, Anggota KPU Cep Suryana dan Rini Septiyani, Sekretaris KPU Olina Theresia Santi Dewi, para kasubbag, pejabat fungsional, hingga seluruh pegawai. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman bertindak sebagai pembina upacara. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”. Tema tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan persatuan lintas generasi serta lintas sektor dalam mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Melalui semangat tersebut, para pemuda diharapkan terus menjadi penggerak perubahan positif, terutama dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa. Gambar 1. Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat bertindak sebagai pembina Upacara dimulai dengan tertib sesuai susunan acara yang telah ditetapkan, diawali dengan laporan pemimpin upacara dan penghormatan kepada pembina upacara. Seluruh peserta dengan khidmat mengikuti prosesi pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta naskah Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 yang menjadi tonggak sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta upacara juga menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bangun Pemudi Pemuda sebagai wujud semangat nasionalisme. Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato Presiden Republik Indonesia dan amanat pembina upacara yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Gambar 2. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Melalui momentum peringatan Sumpah Pemuda ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi. Semangat Sumpah Pemuda diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran KPU untuk bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan demi mewujudkan Pemilu yang berdaulat dan inklusif.(insan)


Selengkapnya
95

Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Serahkan SK Pengangkatan PPPK Gelombang II TA 2024

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II Tahun Anggaran 2024, bertempat di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi empat pegawai yang resmi beralih status dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi PPPK, sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan KPU. Penyerahan SK dilakukan secara langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi, disaksikan oleh Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja para pegawai yang kini resmi diangkat sebagai PPPK. Ia menegaskan bahwa perubahan status ini bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab baru untuk terus berkontribusi secara optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU. Gambar 1. Penyerahan SK PPPK oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat “Status baru ini diharapkan menjadi motivasi untuk semakin meningkatkan integritas, kinerja, dan semangat pelayanan publik. KPU Bandung Barat terus berkomitmen membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dan tahapan demokrasi ke depan,” ujar Olina. Sementara itu, Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, Chaeruman Setia Nugraha, menambahkan bahwa pengangkatan PPPK merupakan bagian dari upaya pembenahan manajemen kepegawaian di KPU, sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat sistem birokrasi berbasis merit. Ia juga mengajak para pegawai baru untuk terus menjaga disiplin, loyalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai KPU. Gambar 2. Foto bersama dengan keempat pegawai penerima SK   Dengan diserahkannya SK ini, keempat PPPK tersebut kini resmi menjadi bagian dari jajaran aparatur KPU Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tanggung jawab dan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara lebih profesional dan berkelanjutan. Pengangkatan ini diharapkan tidak hanya menjadi capaian pribadi, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.(insan)


Selengkapnya
71

KPU Kabupaten Bandung Barat Gelar Rapat Pembahasan Pembangunan Zona Integritas

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat pembahasan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Rapat Bayu Baskoro, Senin (27/10). Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat Olina Theresia Santi Dewi dan dihadiri fungsional, serta para kepala subbagian di lingkungan sekretariat. Rapat ini merupakan bagian dari langkah konkret KPU Kabupaten Bandung Barat dalam menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam arahannya, Ketua KPU menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi upaya strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan ZI, menurutnya, sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana. Lebih lanjut, KPU Kabupaten Bandung Barat mengarahkan setiap divisi dan subbagian untuk mengidentifikasi area perubahan, yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pembangunan Zona Integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) agar nilai-nilai integritas dapat diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas. Dalam rapat tersebut, dibahas pula perlunya penerapan sistem reward dan punishment setiap semester sebagai bagian dari penguatan kinerja dan penegakan disiplin. KPU Kabupaten Bandung Barat juga menekankan pentingnya komunikasi internal yang intensif, inovasi pelayanan publik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program ZI. Komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas akan diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai serta pembentukan tim kerja ZI yang bertugas menyusun rencana aksi, mendokumentasikan kegiatan, dan melaporkan progres pelaksanaan ke KPU Provinsi Jawa Barat. KPU Kabupaten Bandung Barat juga berencana melaksanakan survei mandiri Zona Integritas sebanyak tiga kali dalam satu tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut, KPU Kabupaten Bandung Barat akan mengisi Lembar Kerja Zona Integritas, menyusun timeline pekerjaan, serta melakukan studi banding ke satuan kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM untuk memperkuat penerapan nilai-nilai integritas dan profesionalitas di lingkungan kerja. Melalui rapat ini, KPU Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan serta akuntabel.(insan)


Selengkapnya