Berita Terkini

Rabu, 31 Juli 2024 12:14
87

Manfaatkan PHBN, PPK Rongga Gencar Sosialisasikan Pilkada Serentak 2024 dengan Memasang Spanduk dan Mengajak Masyarakat

KPU BANDUNG BARAT -- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rongga punya cara tersendiri untuk secara kontinyu melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Salah satunya dengan memanfaatkan momentum peringatan hari besar nasional (PHBN) yang kerap diperingati setiap tahunnya. Kali ini, jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79, PPK Rongga menyebar berbagai alat peraga sosialisasi (APS) berupa spanduk di turnamen sepakbola yang digelar di 8 desa. Desa tersebut antara lain, Desa Cibedug, Desa Bojong, Desa Bojongsalam, Desa Cibitung, Desa Cicadas, Desa Cinengah, Desa Sukamanah dan Desa Sukaresmi. "Agar sosialisasi Pilkada serentak 2024 ini bisa dilakukan secara masif, kami memanfaatkan momentum PHBN dengan menyebar spanduk sosialisasi," kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Rongga, Cecep Kurniawan, Rabu 31 Juli 2024. Cecep menilai, menyebar spanduk ataupun alat sosialisasi lainnya bisa menjadi sarana yang efektif untuk menginformasikan bahwa akan ada Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024. "Kebetulan ada delapan desa di Kecamatan Rongga yang menggelar pertandingan sepakbola," katanya. Menurutnya, dalam pertandingan sepakbola tersebut jumlah penontonnya pun cukup banyak. Sehingga, PPK memanfaatkan hal itu untuk melakukan sosialisasi Pilkada. "Kita lakukan sosialisasi dengan memasang spanduk, termasuk mengajak masyarakat di sela-sela pertandingan untuk turut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 nanti," ucapnya. *** (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Rabu, 31 Juli 2024 07:00
84

PPK Parongpong Siap Gencarkan Sosialisasi Pilkada bagi 14 Segmen Masyarakat

KPU BANDUNG BARAT, - Panitia Pemilihan Kecamatan Parongpong (PPK) Kabupaten Bandung Barat siap menggencarkan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 bagi 14 segmen masyarakat. Langkah ini guna menggenjot partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.  14 segmentasi sasaran sosialisasi ini telah ditetapkan KPU Bandung Barat meliputi pemilih pemula, disabilitas, kaum perempuan, petani, milenial, kelompok marjinal, tokoh masyarakat, kelompok keagamaan, peternak dan pegiat perikanan, lansia, forum RT dan RW, mahasiswa dan pelajar, pelaku transportasi, serta guru.  "KPU sudah keluarkan 14 segmen masyarakat yang jadi sasaran sosialisasi. Nah ini akan kita petakan di wilayah Parongpong lalu nanti diatur jadwal dan pola paling efektif sosialisasinya," kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Parongpong Ghinan Alifahmi.  Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih Bandung Barat tahun 2015 mencapai 70 persen, tahun 2017 mencapai 74,5 persen, tahun 2018 mencapai 73,24 persen, tahun 2024 mencapai 84,82 persen. Gencarnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat akan sangat menentukan tingkat partisipasi dalam pemilu.  "Kami di Parongpong khususnya ingin memasang target partisipasi pemilih melebihi dari tahun sebelumnya, minimal 85 persen. Makanya kita optimalkan sosialisasinya," papar Ghinan.  Selain melakukan pertemuan dan forum interaktif, PPK Parongpong bakal melakukan sosialisasi terbuka dengan memanfaatkan mobil keliling. Khusus untuk mobil keliling, bakal menyasar pusat-pusat keramaian seperti pasar, selasar masjid, dan ruang publik lainnya.  "Jadi pola sosialisasinya kita sesuaikan dengan segmentasi. Karena tiap segmen punya karakter yang berbeda-beda, jadi pola sosialisasinya juga gak bisa dipukul rata disamakan," tandasnya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Senin, 29 Juli 2024 07:00
131

Coklit Rampung 100 Persen, KPU KBB Minta PPS dan PPK Kroscek Ulang Hasil Kerja Pantarlih

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024. Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU KBB, Rini Septiyani mengatakan, progres pencoklitan di Bandung Barat telah selesai 100 persen pada 18 Juli 2024 lalu. Hasilnya, tercatat sebanyak 1.315.016 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 untuk Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Langkah yang pihaknya lakukan berikutnya, jelas Rini, melakukan kroscek ulang hasil kerja rekan-rekan Pantarlih dengan PPS baik secara manual maupun dengan aplikasi e-coklit. "Rakor ini bertujuan agar rekan-rekan PPS dan PPK dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk penetapan DPS di tiap tingkatnya berjalan lancar dan akurat, serta sesuai dengan hasil pengolahan data yang dilakukan melalui aplikasi," kata Rini. Selain itu, Rini menegaskan, pasca rampungnya 100 persen progres coklit tak lantas membuat rekan-rekan PPK dan PPS ini selesai dari tugasnya. Pasalnya, mereka tetap harus bekerja dan berkoordinasi dengan Pantarlih untuk mengkroscek ulang form A daftar pemilih hasil coklit, form A daftar pemilih potensial hasil coklit, formulir model A laporan hasil coklit, Berita Acara (BA) serah terima hasil coklit dan buku kerja pantarlih yang kemudian disandingkan dengan hasil yang ada di aplikasi e-coklit.  "Alhamdulillah hasilnya tidak ada selisih baik di manual maupun aplikasi," paparnya. Pihaknya tak memungkiri jika pada saat kroscek ulang hasil kerja Pantarlih dalam aplikasi, rekan-rekan PPK dan PPS menemui kendala, misalnya dalam penempatan TPS, perubahan penulisan nama dan kegandaan.  "Namun karena aktifnya koordinasi dan komunikasi di antara Pantarlih, PPS, PPK dan operator Sidalih kebanggaan Bandung Barat kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan," katanya. Dalam kesempatan itu, Rini juga tak pernah bosan untuk menyampaikan agar rekan-rekan PPS dan PPK terus merapikan dan memperbaiki pengolahan data dalam aplikasi. "Karena data tersebut sifatnya dinamis, sehingga harus juga berkoordinasi dengan PKD atau Panwascam," ujarnya. Rini juga mengimbau kepada warga Bandung Barat baik yang sudah dicoklit maupun ada yang merasa belum dicoklit pasca pengumuman DPS bisa melakukan pengecekan melalui website Cek DPT online.kpu.go.id. "Bisa juga datang ke sekretariat badan adhoc kami PPS dan PPK terdekat bagi warga Bandung Barat yang belum tercoklit," imbaunya.*** (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Sabtu, 27 Juli 2024 11:47
93

PPK Rongga Petakan 3 TPS Sulit Diakses, Siapkan Alternatif dalam Distribusi Logistik

KPU BANDUNG BARAT, - Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memetakan 3 lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling sulit diakses. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan sejumlah skema dalam proses pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pemetaan awal, tecatat ada tiga TPS sulit diakses dari sisi ketersediaan infrastruktur yakni TPS 05 Kampung Langkob, Desa Bojongsalam, TPS 13 Kampung Cipiring, Desa Cicadas, dan TPS 05 Kampung Babakan Jampang Desa Cibitung. "Kami sudah petakan TPS paling sulit akses. Jumlahnya ada tiga TPS di tiga desa. Ini juga berdasarkan hasil pengalaman pada pelaksanaan Pemilu kemarin," kata Divisi Sosialisasi dan SDM PPK Rongga Cecep Kurniawan.  Kondisi tiga TPS ini sulit diakses karena kondisi jalan masih tanah merah. Selain itu, jarak dari sekretariat PPK Rongga sangat jauh dan harus melewati lembah dan bukit. Untuk sampai ke lokasi, warga harus berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi agar bisa melewati trek tanah yang licin.  "Kondisi jalan ke sana masih tanah merah. Kalau hujan pasti licin. Saat pemilu kita pakai kendaraan khusus untuk distribusi logistik," papar Cecep.  Dengan kondisi itu, PPK dan petugas penyelenggara Pilkada Serentak 2024 bakal menyiapkan sejumlah skema dalam proses distribusi. Skema tersebut akan mempertimbangkan kondisi geografis TPS dan cuaca. Alternatif pertama, logistik akan diangkut oleh sepeda motor warga yang sudah dimodifikasi, apabila tidak memungkinkan akan dipikul jalan kaki. "Kita lihat nanti seperti apa kondisinya. Yang jelas kami siapkan beberapa skema supaya logistik sampai di tujuan," tandasnya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Jumat, 26 Juli 2024 14:36
88

Hari ini, KPU KBB Serahkan Berkas Anggota DPRD KBB Terpilih Pemilu 2024 dan Persyaratan Pelantikan Calon Dewan Terpilih kepada Sekretaris Dewan

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyerahkan berkas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB terpilih pada Pemilu 2024 lalu. Berkas Anggota DPRD KBB terpilih itu diserahkan secara langsung Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman didampingi Sekretaris KPU KBB, Olina Theresia dan diterima Sekretaris DPRD KBB, Rony Rudyana. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, hari ini pihaknya telah menyerahkan berkas Anggota DPRD KB terpilih pada Pemilu 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyerahkan berkas persyaratan pelantikan calon dewan terpilih kepada Sekretaris Dewan (Sekwan). "Itu sesuai dengan Surat Keputusan KPU KBB Nomor 43 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD KBB tahun 2024," kata Ripqi, Jumat 26 Juli 2024. Menurutnya, ada 8 partai politik berhasil meraih kursi di DPRD KBB periode 2024-2029. Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno KPU KBB tentang Penetapan Kursi dan Calon Terpilih di Green Forest Parongpong, Selasa 28 Mei 2024 lalu. "Ada tiga partai politik yang meraih 8 kursi, yaitu PKS, Golkar, dan Gerindra, PKB meraih 6 kursi, sementara Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan NasDem masing-masing meraih 5 kursi," sebutnya. Akan tetapi, ada 2 partai politik yang kali ini tidak berhasil menempatkan kadernya di DPRD KBB, yakni  PPP dan Perindo. Padahal di Pemilu 2019, PPP meraih tiga kursi, sedangkan Perindo 1 kursi. “Kami telah merampungkan tahapan terakhir dari semua tahapan Pemilu 2024 menetapkan kursi di masing-masing partai politik dan penetapan 50 calon terpilih yang akan duduk di DPRD KBB,” kata Ripqi. Kendati PKS, Golkar, dan Gerindra sama-sama meraih 8 kursi, suara PKS jauh lebih banyak dibandingkan dua partai lainnya. Disusul Golkar dan Gerindra. "Kemudian untuk menentukan perolehan suara partai politik ke kursi DPRD menggunakan metode Sainte Lague," katanya. Ripqi menjelaskan, metode Sainte Lague berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). “Dalam ketentuan sistem Sainte Lague itu bilangan pembagi pemilih dibagi satu bagi tiga bagi lima dan seterusnya," jelasnya.  "Memang kalau saya lihat kalau perolehan suara dari masing-masing partai politik di masing-masing dapil itu tidak ada yang mendapatkan tiga kursi artinya habis dipembagian ke tiga,” sambungnya. Ripqi menyebut, di Kabupaten Bandung Barat terbagi 5 dapil, antara lain Dapil 1 ada 11 kursi, Dapil 2 terdiri dari 10 kursi, Dapil 3 ada 11 kursi, Dapil 4 ada 9 kursi, dan Dapil 5 ada 9 kursi. “Pembagian masing-masing dapil ini berbeda-beda? Kami melihat pada jumlah penduduk yang berbeda-beda sehingga itu berpengaruh terhadap kuota kursi di masing-masing dapil,” sebutnya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya
Kamis, 25 Juli 2024 17:00
83

Gelar Rakor dengan Forkopimda KBB, Ketua KPU Pastikan Semua Stakeholder Komitmen Sukseskan Pilkada Serentak 2024

KPU BANDUNG BARAT -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat koordinasi jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kamis 25 Juli 2024. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasim, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rismanto, Komandan Komando Distrik Militer 0609/Cimahi, Kepala Kepolisian Resort Cimahi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung. Bawaslu KBB, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KBB, Kepala Dinas Perhubungan KBB, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KBB, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah KBB. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024 dan pentingnya sinergi semua pihak. Hal itu dilakukan demi terwujudnya Pemilu Kepala Daerah Serentak yang aman dan demokratis pada tahun 2024, sehingga harus dilakukan berbagai upaya yang komprehensif. "Rakor dengan Forkopimda alhamdulillah semua punya komitmen untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024," kata Ripqi. Menurutnya, semua stakeholder berkomitmen siap terlibat dalam tahapan apapun demi suksesnya perhelatan Pilkada serentak 2024, khususnya di Bandung Barat pada 27 November 2024 mendatang. Termasuk, Polres Cimahi dan jajaran siap menerjunkan personel untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali itu. "Kami juga akan menindaklanjuti pemetaan Tempat Pemungutan suara (TPS), khususnya di wilayah yang rawan bencana," katanya. (Media Center KPU KBB)

Selengkapnya