Berita Terkini

101

KPU Siap Atasi Desa 'Blank Spot'

Bandung Barat, kab-bandungbarat.kpu.go.id - Menuju Pemilu serentak 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat  (KBB) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KBB menyatakan kesiapannya untuk bersinergi mengatasi desa tanpa sinyal atau 'blank spot'.  Sinergitas itu akan terus diupayakan dalam berbagai hal, mengingat tatakelola pemilu yang harus selaras dengan kemajuan teknologi informasi. "Tatakelola Pemilu bagaimanapun harus selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan teknologi data yang memadai sehingga proses demokrasi bisa lebih akuntabel dan efisien, " ujar Ketua KPU KBB, Adie Saputro didampingi Kadiv Data dan Informasi, M Yuga Wira Praja di sela kunjungannya ke Kantor Diskominfotik KBB, Selasa (9/10) kemarin.  Terkait hal itu KPU KBB mulai mendata  dan memastikan ketersediaan jaringan internet pada 165 desa yang tersebar pada 16 kecamatan di KBB. Dikatakan Adi, sistem informasi dan aplikasi informasi yang menunjang tata kelola pemilu saat ini menjadi bagian penting dalam tatakelola pemilu dalam berbagai tingkatan.  "Ketersediaan data pemilih yang akurat berbasis teknologi informasi senantiasa kami kembangkan untuk memudahkan dan mengakomodir seluruh pemilih. Rencana rekapitulasi hasil pemilu secara online pun menjadi sebuah alasan kami untuk memastikan kualitas jaringan internet di seluruh desa di KBB, " katanya.  Kunjungan tersebut juga dihadiri Kadiv Sosialisasi KPU KBB, Maman Resmana, Kasubag Teknis Pemilu, Warna Gumilang, Plt Kasubag Data dan Informasi, F Satria Mulya dan Plt Kasubag Umum, Ade Kurniawan.  Terkait hal tersebut, Kadiskominfotik KBB, Siti A Anshoriah yakin ditahun 2022 tidak terdapat lagi desa tanpa sinyal. "Dari 165 desa terdapat 45 desa di KBB yang jaringan internetnya masih belum kuat. Itu karena belum masuknya jaringan fiber optik. Meski demikian 45 desa itu akan segera memiliki sinyal yang baik melalui program yang kami miliki pada 2022 mendatang, " tandasnya.  Siti berharap, sinergitas pihaknya dengan KPU KBB bisa terjalin dengan baik demi mendukung tatakelola pemilu yang lebih berkualitas dan pemilu yang lebih akuntabel.  (frank)


Selengkapnya
73

Perkuat Prosedur dan Tata Kerja melalui Musyawarah Mufakat

Bandung Barat - kab-bandungbarat.kpu.go.id Senin (08/11) KPU Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan apel Senin pagi diikuti oleh seluruh komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Plt. Kasubbag dan seluruh pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat. Kadiv. Sosdiklih, Parmas dan SDM, bapak Maman Resmana selaku pembina apel mengamanatkan mengenai pentingnya memperkuat prosedur dan tata kerja KPU Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan demokrasi. Sebagai contoh dalam hal menentukan kebijakan, menyelesaikan pekerjaan harus didasari oleh semangat demokrasi yaitu dengan menerapkan musyarawah mufakat. Selain itu semua pegawai KPU Kabupaten Bandung Barat harus menjalankan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan prosedur tata kerja masing-masing.  


Selengkapnya
38

DPRD Kabupaten Bandung Barat Resmi Melantik Anggota PAW

Bandung Barat - kab-bandungbarat.kpu.go.id Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Peresmian dan Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sisa masa Jabatan 2021-2024 diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Bandung Barat sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan berkas calon PAW DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selanjutnya dilaksanakan penandatanganan surat jawaban dan berita acara untuk Hasil Pemeriksaan berkas tersebut pada hari Rabu (1/09) lalu. Kemudian pada esok harinya, Kamis (2/09) Ketua KPU, Kadiv Teknis, Plt. Sekretaris dan Plt. Kasubbag Umum dan Logistik mengirimkan berkas calon PAW tersebut ke Kantor DPRD Kab. Bandung Barat yang diterima oleh Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD sekaligus ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bandung Barat. Setelah berbagai rangkaian tersebut, pada hari ini telah secara resmi dilantik Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sisa masa Jabatan 2021-2024, atas nama Ade Nandang Saputra dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk data PAW DPRD Kab. Bandung Barat dapat dilihat di laman https://simpaw.kpu.go.id/lihat/detail/dprd2/1189As8743sf


Selengkapnya
42

KPU Kabupaten Bandung Barat Peduli Data Digital

Bandung Barat, kab-bandungbarat.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat (KPU KBB) telah menyampaikan data digitalisasi Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019 lalu.  Hal tersebut terungkap dalam kunjungan Subbag Program Data KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/11) siang yang dipimpin Kasubag Program Data KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, S.IP yang diterima langsung Kepala Divisi Progdat KPU Kab. Bandung Barat, Yuga Wira Praja didampingi Kadiv Hukum, Rovii, M.Hum.  "Pekan kemarin kami telah menyampaikan seluruh data digital yang berisikan seluruh komponen data penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bandung Barat, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018 lalu dan tentunya data Pemilu 2019," ujar Yuga  Data digital yang disampaikan tersebut, dipastikannya sesuai dengan petunjuk KPU Provinsi Jawa Barat. Disisi lain KPU KBB juga mempersiapkan data digitalisasi tersebut untuk memenuhi permintaan perseorangan ataupun kelompok yang ditujukan secara resmi ke KPU KBB.  "Tentu  penyampaian data Pemilu yang kami miliki akan disampaikan kepada pemohon dengan berpijak pada UU tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Yuga.  (frank)


Selengkapnya
111

KPU Kabupaten Bandung Barat Berhasil Mematuhi Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinyatakan berhasil mematuhi pemenuhan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) per triwulan yang disampaikan kepada KPU RI.  Pernyataan tersebut dirilis KPU RI kepada seluruh satker KPU Se-Jawa Barat, pekan lalu. Selain KPU KBB, empat KPU di Jawa Barat pun memperoleh predikat yang sama, yakni KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kota Cirebon, dan KPU Kabupaten Sukabumi.  SPIP sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 berupa proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Juga keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  " Alhamdulillah raihan ini menjadi spirit baru bagi kami agar KPU KBB menjadi lebih baik dalam melakukan benrgai tugas pokoknya. Raihan SPIP adalah bentuk akurasinya kinerja kami sebagai institusi pemerintah, " ujar Ketua KPU KBB, Adie Saputro didampingi Kadiv Hukum KPU KBB sebagai Koordinator pelaporan SPIP di KPU KBB, Rovi'i M.Hum di Kantornya, Senin (18/10).  Dikatakannya, predikat taat pelaporan SPIP akan menjadi tolak ukur penyampaian ketaatan atas pelaporan keuangan, pengelolaan SDM serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang terukur dan sesuai regulasi. 


Selengkapnya