Berita Terkini

92

Resmi Dilantik, 495 PPS Siap Bertugas pada Pilkada 2024

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melantik 495 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lembang Asri Resort, Jl. Kolonel Masturi No.km 04, RW.4, Sukajaya, Kec. Lembang, Bandung Barat, Minggu 26 Mei 2024. Pelantikan anggota PPS yang akan bertugas pada Pilkada KBB 2024 tersebut juga turut dihadiri Ketua KPU Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, serta seluruh koordinator divisi yakni Koordinator Divisi Hukum Benben Fathurokhman, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Cep Suryana, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Deni Firman Rosadi, dan Perencanaan Data dan Informasi, Rini Septiyani.  Turut hadir Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat Hedi Ardia, Ketua DPRD KBB Rismanto, Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi, Kejari, Polres Cimahi dan Dandim 0609. Dalam pelantikan tersebut, para PPS melakukan pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan fakta integritas. Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, hari ini KPU Bandung Barat kembali melaksanakan tahapan pelantikan PPS sebanyak 495 orang. "Tahapan pelantikan PPS ini sudah sesuai dengan ketentuan harus dilakukan bulan Mei 2024. Mereka yang dilantik sudah menempuh sejumlah tes, mulai dari administrasi, tes tertulis atau CAT dan wawancara yang dilakukan di masing-masing PPK," ujar Ripqi. Ripqi menjelaskan, setelah ini pihaknya akan memberikan orientasi kepada seluruh PPS dengan membekali mereka terkait prinsip-prinsip tugas dan kewenangan kepemiluan, termasuk integritas sebagai penyelenggara Pemilu. "Untuk PPS kita bakal mengedepankan supaya mereka lebih memahami apa yang menjadi tugas dan wewenangnya karena mereka akan menghadapi langsung Pilkada," jelasnya. Termasuk, pada tanggal 5 Juni 2024 para anggota PPS ini akan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih. Sehingga, kalau mereka tidak langsung bekerja dan berkoordinasi tentu akan kerepotan. "Mereka langsung bekerja dan kembali ke masing-masing wilayah agar segera berkoordinasi dengan desa dan meminta sekretariat kepada pemerintah desa untuk tempat bekerja," katanya.(Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
104

Pengumuman Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Bandung Barat

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menetapkan sebanyak 495 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk perhelatan Pilkada Serentak 2024. Ratusan PPS ini akan ditempatkan masing-masing 3 orang di 165 desa Kabupaten Bandung Barat.  Para anggota PPS yang telah dinyatakan lolos telah mengikuti seluruh tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, CAT, hingga tahap akhir yakni wawancara, pada tanggal 21-23 Mei 2024 di Kecamatan Padalarang, Cipeundeuy, Parongpong, Batujajar, dan Rongga.  KPU Bandung Barat telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil seleksi wawancara, pada Sabtu 25 Mei 2024. Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPU Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman, serta seluruh koordinator divisi yakni Koordinator Divisi Hukum Benben Fathurokhma, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Cep Suryan, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Deni Firman Rosadi, dan Perencanaan Data dan Informasi, Rini Septiyani.  Para calon anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih rencananya akan dilantik, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan fakta integritas, pada Minggu 26 Mei 2024.  Ketua KPU Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman mengucapkan selamat kepada para calon PPS lolos seleksi. Pihaknya berharap PPS terpilih senantiasa menjaga integritasnya sebagai penyelenggara Pilkada Bandung Barat 2024.  "Saya ucapkan selamat bagi PPS lolos seleksi, saya titip pesan agar senantiasa memahami tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu," jelasnya.(Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
192

KPU KBB Seleksi Ratusan Calon Anggota PPS Secara Serentak di Lima Dapil

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melaksanakan seleksi tes wawancara kepada ratusan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas pada Pilkada 2024 mendatang. Peserta calon PPS yang mengikuti tahapan seleksi wawancara tersebut adalah mereka yang telah lolos verifikasi administrasi (Vermin) dan verifikasi faktual (Verfak). Tahapan seleksi wawancara tersebut dilaksanakan secara serentak di lima daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bandung Barat, yakni Dapil 1 meliputi Padalarang, Ngamprah dan Saguling, Dapil 2 meliputi Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cipatat. Kemudian Dapil 3 meliputi Lembang, Parongpong dan Cisarua, Dapil 4 meliputi Batujajar, Cihampelas dan Cililin. Serta Dapil 5 yang meliputi Rongga, Cipongkor, Sindangkerta dan Gununghalu. "Tahapan pembentukan Badan Ad Hoc hari ini sudah memasuki sesi wawancara PPS yang dilakukan oleh PPK yang telah dilantik kemarin. Untuk pelaksanaanya digelar di masing-masing Dapil," kata Komisioner KPU KBB, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Cep Suryana saat ditemui di Padalarang, Selasa 21 Mei 2024. Dapil 1 misalnya, meliputi Padalarang, Ngamprah dan Saguling di mana tes seleksi wawancara diadakan di Kantor Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. “Tes seleksi wawancara ini dimulai tanggal 21-23 Mei 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 123 orang. Rinciannya, 48 orang dari Padalarang, 51 orang dari Ngamprah dan 24 orang dari Saguling,” sebutnya. Nantinya, jelas Cep, akan diambil dua kali kebutuhan atau 6 orang dari masing-masing desa. Kemudian, setelah proses wawancara memikirkan akan menentukan 3 orang terpilih sebagai PPS dan 3 lainnya sebagai pergantian antarwaktu (PAW). “Untuk pelantikan rencana bakal dilakukan pada 26 Mei 2024. Oleh karena itu, tahapan seleksi PPS kita rampungkan sebagai bentuk persiapan dalam rangka mengungkapkan pelaksanaan tahapan-tahapan yang memang dirasa sudah mulai strategis,” jelasnya. “Selain itu, tahapan pencalonan dan pemutakhiran data juga sedang berlangsung hari ini,” sambungnya. Menurutnya, dengan terbentuknya Badan Ad Hoc baik PPK maupun PPS, KPU KBB kini memiliki kepanjangan tangan untuk melaksanakan berbagai tahapan Pilkada yang tengah berlangsung ataupun akan dilakukan. “Setelah kemarin PPK dilantik dan dilanjutkan dengan PPS hari ini, per Juni 2024 badan ad hoc pun sudah mulai terbentuk,” imbuhnya. “Secara tahapan kita bisa sangat terbantu dengan keberadaan mereka,” ucapnya. Apalagi, sambung Cep, saat nanti pelaksanaan pencalonan dalam artian independen di mana nanti ada keperluan untuk verfak dan para PPS ini yang nanti bakal dilibatkan. “Pelaksanaan wawancara oleh PPK karena temen-temen PPS ini bersentuhan langsung dengan PPK. Lalu, kaitan dengan emosional, secara personal mereka yang tahu dan merasakan siapa personal PPS yang dirasa mumpuni,” paparnya. Disinggung terkait persyaratan untuk menjadi anggota PPS, Cep menerangkan, untuk persyaratannya sama dengan PPK. Artinya, tidak ada batasan usia dan periodesasinya pun dihilangkan. Menurutnya, hal itu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. “Hanya batasan usia minimal, yakni 17 tahun. Sementara untuk maksimalnya tidak ada,” terangnya.(Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
193

KPU KBB Resmi Lantik 80 Anggota PPK yang akan Bertugas pada Pilkada KBB 2024

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi melantik 80 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Puteri Gunung Hotel di Jl. Raya Tangkuban Parahu No.KM 16-17, Cibogo, Kec. Lembang, Bandung Barat, Kamis 16 Mei 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, kebutuhan petugas PPK pada Pilkada KBB 2024 nanti tidak jauh berbeda dengan Pemilu pada Februari 2024 kemarin, yakni sebanyak 5 orang. "Hari ini kita melantik 80 petugas PPK yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB)," kata Ripqi usai pelantikan di Hotel Puteri Gunung, Lembang, Bandung Barat, Kamis 16 Mei 2024. Ripqi menjelaskan, anggota PPK yang dilantik hari ini adalah mereka yang lolos melewati berbagai tahapan sesuai ketentuan, terutama tes CAT dan wawancara. Setelah pelaksanaan tes CAT atau tertulis, lanjut Ripqi, pihaknya mengumumkan 15 besar yang lolos ke tes selanjutnya, yakni wawancara. "Usai tes wawancara ini, kita kembali umumkan 10 orang dari ranking pertama sampai kelima untuk selanjutnya kita lantik," jelasnya. Sementara itu, untuk ranking ke-6 hingga seterusnya bakal menjadi calon pengganti apabila dari PPK yang sudah dilantik ini ada yang mengundurkan diri ataupun alasan lainnya. "Kalau ada yang mundur kita lakukan pergantian antarwaktu (PAW) yang diambil dari ranking 6, 7 dan seterusnya," ucapnya. Saat ditanya soal jumlah anggota PPK lama yang kembali dilantik, Ripqi menuturkan, rata-rata di masing-masing PPK ada sekitar 2 hingga 3 orang. Namun, indikatornya dilihat dari kinerja mereka pada Pemilu 2024 kemarin. "Ke depan kita akan lakukan orientasi tugas untuk membangun bagaimana mereka bisa mengetahui tugas dan fungsi, serta wewenang di PPK," terangnya. "Selain itu, kita akan bangun integritas di masing-masing PPK," sambungnya. Tak hanya itu, KPU KBB pun bakal memberikan pembekalan kepada seluruh PPK berkaitan dengan tahapan Pilkada yang masih tersisa. "Karena terus terang saja tahapan ini sebagian sudah berjalan dan setelah itu kita akan sampaikan tahapan mana saja yang harus dilakukan oleh PPK," katanya. Kemudian, banyak tahapan-tahapan yang tentu saja akan melibatkan PPK. Bahkan, saat ini pihaknya tengah dalam proses perekrutan PPS. "Dalam rekrutmen PPS ini tentu kita membutuhkan bantuan dari PPK, untuk mengawasi tes tertulis atau CAT dan wawancara," ujarnya. Pada perekrutan dan calon peserta PPK dan PPS, sambung Ripqi, banyak generasi milenial yang terlibat. Hal ini tentu menjadi kesempatan buat mereka lebih tahu lagi bagaimana mengelola Pemilu ini. "Ini membuktikan mereka sudah semakin punya motivasi untuk terlibat menjadi penyelenggara Pemilu," ucapnya. (Media Center KPU KBB)


Selengkapnya
132

KPU KBB Apresiasi Siswa Peduli Demokrasi

KPU KBB Apresiasi Siswa Peduli Demokrasi Bandung Barat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengapresiasi kepedulian siswa SMAN 1 Cisarua (Smancis) KBB dalam upayanya mengkampanyekan demokrasi di kalangan generasi Z serta generasi milenial. Generasi Z sendiri merupakan generasi terbaru dengan batasan kelahiran 1997-2012 sedangkan generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan di era 1981-1996.  Tercatat, jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat  adalah sebanyak 1.317.866 pemilih. Sebanyak 24,06 persen atau setara dengan 317.091 orang pemilih adalah generasi Z, sedangkan jumlah pemilih yang berasal dari  generasi milenial adalah sebanyak 441.446 setara dengan 33,50 persen dari total pemilih di KBB.  “Kami sangat mengapresiasi upaya siswa Smancis dalam menambah bobot literasi demokrasi di Indonesia khususnya di Bandung Barat ini. Mereka telah turut serta mengkampanyekan pentingnya demokrasi walau langkah pertamanya hanya sebatas pada generasi Z dahulu. Kami yakin  akan menjadi energi positif pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini,” beber Sekretaris KPU KBB, Olina Theresia Sinta Dewi di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, Jumat (17/11) .  Kampanye yang dilakukan oleh siswa Smancis yang tergabung dalam eksskul   “student company” itu  adalah dengan mencetak konten edukatif demokrasi yang menarik dan menyenangkan melalui media sablon pada kaus.  “Kami mencetak kaos dari bahan ramah lingkungan. Kemudian kami cetak sablon kaos bertemakan demokrasi. Sehingga pengguna ataupun pembaca cetakan sablon kaos bisa menemukan informasi yang relevan terkait demokrasi. Ya, kami tentunya menolak golput, semoga saja upaya kami dalam mengkampanyekan pentingnya memilih dan berdemokrasi bisa membantu generasi Z untuk melek literasi demokrasi dan bisa mencoblos pada Pemilu  14 Februari mendatang,” beber siswa kelas XII MIPA Smancis,  Dede Siti Masriah didampingi rekannya Putri Nuralia Oktaviani di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, Jumat (17/11)    Siswa Smancis dimaksud, mengembangkan pesan positif pada desain baju ecochic. Mereka berusaha menginspirasi pemilih pemula untuk aktif dalam proses pemilu bertemakan “Demokrasi dukung pelestarian lingkungan serta lebih mencintai akan kebudayaan Indonesia“.  “Untuk memudahkan akses informasi melalui kami memberikan akses QR Code pada setiap kaus yang kami bikin dengan  mengarahkan langsung ke situs web EcoChic. Sehingga pengunjung bisa mengakses lebih banyak konten edukatif dan mendalami pemahaman tentang kebudayaan di Jawa Barat dan juga edukasi demokrasi yang menarik dan menyenangkan,” tandasnya. (frank)


Selengkapnya
188

KPU Bekali Parpol Pemahaman Sengketa Hukum

Bandung Barat - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Bandung Barat (KBB) membekali pemahaman upaya pencegahan sengketa hukum serta pemahaman konsolidasi kelembagaan terhadap parpol calon peserta Pemilu 2024 tingkat KBB, Selasa (4/10) kemarin.  Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Adie Saputro. Dalam sambutannya, menghimbau kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu agar mengawal seluruh proses tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat memahami serta melaksanakan peraturan dengan baik sehingga akan meminimalisir potensi masalah ataupun sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Konsolidasi aspek hukum terhadap parpol itu dilakukan pula untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga tercipta hubungan baik di antara peserta pemilu dengan KPU KBB sebagai penyelenggara Pemilu.  Pembekalan aspek hukum dilakukan KPU KBB dengan menghadirkan pengamat Pemilu dari Perludem, Fadli Ramadhan,  Hakim PTUN Bandung, Ayi Solehudin, dan dari Bawaslu KBB M. Firdaus Ibnu.  Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat , Agus Hasbi.  "Kegiatan ini kami lakukan untuk menciptakan kesepahaman kelembagaan bersama parpol calon peserta Pemilu 2024 sekaligus memberikan wawasan aspek hukum sehingga mampu mencegah perselisihan sejak dini, " ujar Kadiv Hukum KPU KBB, Rovi'i didampingi Kasubbag Hukum, Siti Nani Aisyah.  Adapun parpol yang menjadi peserta kegiatan itu, merupakan parpol calon peserta Pemilu 2024 yang terdata pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang hingga saat ini masih melalui tahapan proses verifikasi.  Dikatakan, konsolidasi kelembagaan dengan Parpol dalam implementasi peraturan kepemiluan dipandang sangat perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan sengketa Pemilu.  Kegiatan itu pun dihadiri seluruh anggota KPU KBB serta jajaran sekretariat KPU KBB. (frank)


Selengkapnya