KPU Kabupaten Bandung Barat Gelar Sharing Knowledge Bahas Optimalisasi AKIP di Lingkungan Instansi Pemerintah

KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat kembali melaksanakan kegiatan rutin Sharing Knowledge “Kamis Ngariung” pada Kamis (28/8/2025) di Ruang Rapat Bayu Baskoro. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, para Kepala Subbagian, serta seluruh jajaran pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK, PPNPN, hingga CPNS.

Berbeda dari biasanya, pada kesempatan kali ini KPU Kabupaten Bandung Barat menghadirkan pemantik dari luar instansi, yaitu Ahmad Ardiansyah, S.IP., M.IP., Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kehadirannya menjadi energi baru bagi jajaran pegawai KPU untuk semakin memahami pentingnya optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Gambar 1. Pemantik diskusi sedang memaparkan materi

Dalam pemaparannya, Ahmad Ardiansyah menjelaskan bahwa AKIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Optimalisasi AKIP tidak hanya menyangkut penyusunan laporan kinerja, tetapi juga bagaimana setiap unit kerja mampu menyusun perencanaan yang terukur, melaksanakan program secara efisien, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkesinambungan.

“Optimalisasi AKIP harus dimulai dari pemahaman bersama bahwa setiap kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah harus memiliki indikator kinerja yang jelas. Dengan begitu, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan,” ungkap Ahmad dalam paparannya.

Gambar 2. Sesi diskusi dengan pemantik 

Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas materi yang dipaparkan. Menurutnya, kehadiran narasumber dari luar instansi membawa perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman para pegawai mengenai implementasi AKIP di lingkungan KPU.

Kegiatan Kamis Ngariung ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang berbagi ilmu, tetapi juga mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.(insan)

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 50 Kali.