Bandung Barat, kab-bandungbarat.kpu.go.id - Menuju Pemilu serentak 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat  (KBB) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KBB menyatakan kesiapannya untuk bersinergi mengatasi desa tanpa sinyal atau 'blank spot'. 

Sinergitas itu akan terus diupayakan dalam berbagai hal, mengingat tatakelola pemilu yang harus selaras dengan kemajuan teknologi informasi. "Tatakelola Pemilu bagaimanapun harus selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan teknologi data yang memadai sehingga proses demokrasi bisa lebih akuntabel dan efisien, " ujar Ketua KPU KBB, Adie Saputro didampingi Kadiv Data dan Informasi, M Yuga Wira Praja di sela kunjungannya ke Kantor Diskominfotik KBB, Selasa (9/10) kemarin. 

Terkait hal itu KPU KBB mulai mendata  dan memastikan ketersediaan jaringan internet pada 165 desa yang tersebar pada 16 kecamatan di KBB. Dikatakan Adi, sistem informasi dan aplikasi informasi yang menunjang tata kelola pemilu saat ini menjadi bagian penting dalam tatakelola pemilu dalam berbagai tingkatan. 

"Ketersediaan data pemilih yang akurat berbasis teknologi informasi senantiasa kami kembangkan untuk memudahkan dan mengakomodir seluruh pemilih. Rencana rekapitulasi hasil pemilu secara online pun menjadi sebuah alasan kami untuk memastikan kualitas jaringan internet di seluruh desa di KBB, " katanya. 

Kunjungan tersebut juga dihadiri Kadiv Sosialisasi KPU KBB, Maman Resmana, Kasubag Teknis Pemilu, Warna Gumilang, Plt Kasubag Data dan Informasi, F Satria Mulya dan Plt Kasubag Umum, Ade Kurniawan. 

Terkait hal tersebut, Kadiskominfotik KBB, Siti A Anshoriah yakin ditahun 2022 tidak terdapat lagi desa tanpa sinyal. "Dari 165 desa terdapat 45 desa di KBB yang jaringan internetnya masih belum kuat. Itu karena belum masuknya jaringan fiber optik. Meski demikian 45 desa itu akan segera memiliki sinyal yang baik melalui program yang kami miliki pada 2022 mendatang, " tandasnya. 

Siti berharap, sinergitas pihaknya dengan KPU KBB bisa terjalin dengan baik demi mendukung tatakelola pemilu yang lebih berkualitas dan pemilu yang lebih akuntabel. 
(frank)