KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat melalui Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Siti Nani Aisyah beserta staf, mengikuti rapat pembahasan kebutuhan sewa gudang pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Rapat ini digelar pada Kamis (21/8/2025) dan diikuti oleh sejumlah satuan kerja KPU se-Indonesia.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Biro Logistik, Biro Umum, serta Biro Perencanaan KPU Republik Indonesia ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan kebutuhan penyimpanan logistik pasca pemilu. Seperti diketahui, penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 menghasilkan volume logistik yang besar, mulai dari kotak suara, bilik suara, hingga perlengkapan lainnya yang memerlukan pengelolaan secara terencana dan terstandar.

Gambar 1. Kasubag Keuangan, Umum, dan Logisti bersama staf subbgian sedang mengikuti rapat

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait pengelolaan gudang, mulai dari kriteria gudang yang layak, aspek keamanan dan keselamatan, efisiensi pembiayaan, hingga kebutuhan pencatatan dan pelaporan. KPU RI menekankan pentingnya penyimpanan logistik secara profesional agar barang-barang tersebut tetap terjaga kualitasnya dan siap digunakan untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Selain itu, forum ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman antar satuan kerja. Beberapa perwakilan daerah menyampaikan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan gudang di wilayah tertentu, biaya sewa yang tinggi, hingga perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah. Dari hasil diskusi, disepakati bahwa kebutuhan sewa gudang harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, keamanan, serta kedekatan lokasi dengan kantor KPU setempat.

Gambar 2. Peserta rapat daring

Partisipasi KPU Kabupaten Bandung Barat dalam rapat ini menjadi wujud komitmen untuk terus meningkatkan tata kelola logistik pemilu. Menurut Siti Nani Aisyah, keterlibatan aktif dalam forum semacam ini memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi terbaru sekaligus menyelaraskan langkah dengan kebijakan KPU RI.

Melalui koordinasi yang baik antara KPU RI dan seluruh satuan kerja, diharapkan kebutuhan sewa gudang pasca Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terpenuhi dengan tepat, sehingga mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel pada masa mendatang.(insan)