BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat kembali berpartisipasi dalam kegiatan Program Membahas Hukum (MH) yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Seri #10 yang dilaksanakan secara daring ini mengusung tema “Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Sharing Pengalaman Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU RI.”

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat yang sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta dari satuan kerja KPU se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya konsistensi dan inovasi dalam pengelolaan JDIH sebagai pusat informasi hukum yang transparan dan mudah diakses publik.

Gambar 1. KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti program MH #10

Sesi utama menghadirkan narasumber dari Biro Hukum KPU RI yang membahas Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di lingkungan KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Narasumber menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pengelola JDIH serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyebarluasan produk hukum secara lebih efektif.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan sesi sharing pengalaman yang dipandu oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat selaku moderator. Dalam sesi tersebut, peserta dari berbagai KPU kabupaten/kota saling berbagi praktik baik dan tantangan dalam mengelola portal JDIH di wilayah masing-masing.

Gambar 2. Sedang memperhatikan materi yang disampaikan

Kegiatan diakhiri pada pukul 12.00 WIB dengan penutupan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH di seluruh satuan kerja KPU se-Jawa Barat dapat semakin berkembang, profesional, dan berdaya guna dalam mendukung terwujudnya tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel.(insan)