BANDUNG BARAT - KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Rangka Peningkatan dan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU se-Jawa Barat sebagai upaya memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan internal di lingkungan penyelenggara pemilu.

Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, hadir Ketua Ripqi Ahmad Sulaeman, Anggota Benben Fathurokhman, Sekretaris Olina Theresia Santi Dewi, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Siti Nani Aisyah, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Warna Gumilang, serta bendahara yang dihadiri secara terpisah. Kehadiran jajaran pimpinan dan pejabat struktural ini menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung penguatan tata kelola dan transparansi lembaga.

Gambar 1. Jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat ikuti rakor

Rapat koordinasi dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan disiplin internal untuk memastikan setiap kegiatan KPU di seluruh tingkatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah juga menyampaikan paparan mengenai strategi penguatan pengawasan dan langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK, BPKP, dan APIP. Sesi tersebut dilanjutkan dengan assistensi atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dari tahun 2006 hingga 2024 yang dipandu langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dengan moderator Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. Pemaparan materi dalam rakor 

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU di Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Bandung Barat, dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat koordinasi lintas bidang, dan menumbuhkan budaya kerja yang transparan serta akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan dan rekomendasi lembaga pengawas dapat ditindaklanjuti dengan tepat, sehingga tata kelola keuangan dan administrasi KPU semakin baik di masa mendatang.(insan)