KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Program Membahas Hukum (MH) Seri #3 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 18 September 2025 secara daring. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya yang menitikberatkan pada penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan KPU se-Jawa Barat.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan registrasi peserta, kemudian dilanjutkan sesi utama pada pukul 09.30–12.00 WIB. Agenda kegiatan berfokus pada pengecekan dan evaluasi berbagai aspek yang ditampilkan dalam website JDIH KPU kabupaten/kota, antara lain: pengecekan tim pembina dan tim teknis JDIH, metadata keputusan tahun 2025, metadata putusan pengadilan, metadata monografi, metadata perjanjian kerja sama, metadata SOP, berita terkini, serta profil instansi.

Gambar 1. Peserta Program MH (Membahas Hukum) Seri #3

Turut hadir dalam kegiatan ini dari KPU Provinsi Jawa Barat, yakni Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, S.E., M.M., Sekretaris KPU Jawa Barat, Eko Iswantoro, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba. Diskusi dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail.

Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Jawa Barat, Eko Iswantoro, menekankan pentingnya pengelolaan JDIH dengan baik dan profesional. Ia menyampaikan bahwa JDIH harus dijaga sebagai pusat informasi hukum yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi publik. Eko juga berpesan khusus kepada para CPNS yang turut hadir untuk menjadikan kegiatan ini sebagai sarana belajar dan menambah pengalaman. Menurutnya, momentum saat ini, ketika tahapan pemilu belum berlangsung, merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan pemahaman terkait tata kelola JDIH.

Dari KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Benben Fathurokhman, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Warna Gumilang, serta staf subbagian terkait dan seluruh CPNS. Kehadiran jajaran ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung penguatan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum di daerah.

Gambar 2. KPU Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan secara daring

Partisipasi aktif KPU Kabupaten Bandung Barat dalam forum ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH, sehingga mampu mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat.(insan)