KPU BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan Entry Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (01/09/2025) di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Kehadiran KPU Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan tersebut didasarkan pada undangan resmi KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 115/KU.03-Und/72/2025.

Kehadiran KPU Kabupaten Bandung Barat pada acara tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Deni Firman Rosadi, Sekretaris KPU Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi, serta Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik.

Gambar 1. Entry Meeting BPK RI di KPU Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan Entry Meeting ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor 134/ST/ANGGOTA-I/PPN.03/8/2025 tertanggal 14 Agustus 2025, yang dikeluarkan oleh BPK RI. Surat tersebut menyampaikan bahwa BPK akan melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, seluruh Ketua, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat diminta hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan ini, BPK RI memberikan penjelasan terkait tujuan, ruang lingkup, serta tahapan pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

KPU Kabupaten Bandung Barat menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bentuk evaluasi sekaligus komitmen lembaga dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. 

Gambar 2. KPU Kabupaten Bandung Barat hadir dalam entry meeting BPK RI

Melalui kegiatan Entry Meeting ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara BPK RI dengan jajaran KPU di Provinsi Jawa Barat, termasuk KPU Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sejalan dengan prinsip KPU dalam mengedepankan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program maupun kegiatan, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara.(insan)